Revisi UU KPK
Pengamat: Lingkaran Dekat Jokowi Tengah Berebut Pengaruh Perppu KPK, Diancam Dimakzulkan
Lingkaran Jokowi disebut tengah sibuk berebut pengaruh Perppu KPK. Tidak heran banyak wacana liar soal Perppu yang harusnya menjadi hak Presiden.
Penulis: Desy Selviany | Editor: Suprapto
Lingkaran Jokowi disebut tengah sibuk berebut pengaruh Perppu KPK. Tidak heran banyak wacana liar soal Perppu yang harusnya menjadi hak Presiden.
Lingkaran Presiden Joko Widodo atau Presiden Jokowi diduga tengah berebut pengaruh untuk membuktikan kedekatan dengan Kepala Negara.
Mereka tengah mengetes suara yang lebih didengar oleh Presiden Jokowi, terutama terkait pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
Hal itu diungkapkan Analis Politik Hendri Satrio di Sapa Indonesia Pagi, Selasa (8/10/2019).
“Memang saat ini di koalisi Pak Jokowi ada perlombaan pengaruh siapa yang paling dekat dengan Pak Jokowi dan siapa yang paling bisa pengaruhi,” kata Hendri Satrio.
Secara kasat mata kata Hendri Satrio, hal itu terlihat dari respon-respon partai politik dan tokoh-tokoh yang menanggapi wacana Perppu KPK.
“Makanya ada usulan pemakzulan, itukan keluarnya dari internal Pak Jokowi sendiri,” jelas Hendri.
• MIRROR SYNDROME Penyakit Langka Dialami Irish Bella Hingga Bayi Kembarnya Meninggal, Ini Kata Dokter
• Isi Debat Keras Rocky Gerung dengan Ruhut Sitompul, Disindir Soal Ngaku Lawyer Papan Atas
Kata Hendri, Jokowi seharusnya tidak usah khawatir dengan segala opini politik sebab partai-partai dianggap tidak akan terlalu berani menyerang KPK terang-terangan.
Hal ini lantaran terlalu berbahaya bagi citra partai yang akan mencalonkan jagoan terbaiknya di Pilpres 2024 mendatang.
“Jadi akan riskan untuk Parpol berdiri paling depan mengepalkan tangan dan mengatakan bersebarangan dengan KPK,” kata Hendri.
Wacana Pemakzulan
Sebelumnya Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut ada kesepakatan dari partai pengusung Jokowi-Maruf Amin terkait pertimbangan presiden mengeluarkan Perppu Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).
"Untuk sementara tidak ada. Belum terpikirkan mengeluarkan Perppu. Saya kira masalahnya sudah di MK, kenapa kita harus keluarkan Perppu? Ini kan sudah masuk ke ranah hukum, ranah yudisial namanya," kata Surya Paloh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019) dikutip dari Tribunnews.com.
Kesepakatan antarparpol pendukung Jokowi-Maruf Amin tersebut sudah dibahas dalam pertemuan di Istana Bogor, Senin (30/9/2019) malam.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/jokowi-kalla-sri-mulyani.jpg)