Maman Imanulhaq Akui Ada Mafia yang Kendalikan Kebijakan di DPR RI

Kebijakan di DPR RI kerap dipertanyakan. Kebijakannya dianggap lebih berpihak kepada pemilik modal ketimbang rakyat.

Penulis: Desy Selviany |
TRIBUNNEWS/SRIHANDRIATMO MALAU
Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Maman Imanulhaq dari Fraksi PKB, bertandang ke kantor redaksi Tribunnews.com, Kamis (30/11/2017) malam. 

POLITISI PKB yang juga anggota DPR RI Maman Imanulhaq mengakui ada mafia yang mengendalikan DPR RI selama ini.

Kata Maman, hal inilah yang menyebabkan keputusan DPR kerap diluar kendali anggota DPR sendiri.

Hal itu diungkapkan Maman dalam acara Sapa Indonesia Pagi, Kamis (3/10/2019).

Masih Ada Pungli, Penghargaan Pelayanan Publik Untuk Pemkot Tangsel Dipertanyakan

“Saya sering berfikir bahwa saat ini DPR bukan dikuasai oleh DPR, tetapi ada mafia yang menguasai DPR di luar kursi-kursi DPR itu sendiri, itulah yang membuat DPR rusak,” ungkap Maman blak-blakan.

Akan tetapi, Maman enggan menjelaskan apa dan siapa yang dimaksud dengan mafia DPR itu. “Ya saya gak tau,” kata Maman.

Hal itu ia rasakan selama  5 tahun berkecimpung di DPR RI periode 2014-2019.

“Misalnya saya di komisi 8, saya ditugasi PKB untuk aktiv berbicara, tapi ada keputusan yang ternyata dikendalikan dari luar,” jelas Maman.

Hal itulah menurutnya yang harus dipecahkan bersama, baik masyarakat sipil, partai, pemerintah hingga ke anggota DPR itu sendiri.

Namun ia mengaku masih ada anggota DPR RI yang berjuang di dalam untuk memperbaiki reformasi birokrasi.

Tinjau Pabrik Baja di Bekasi, Kementerian Perindustrian Beri Dukungan Industri Baja Nasional

“Di dalam DPR RI masih ada orang yang sedang lakukan reformasi birokrasi, baik itu di komisi ataupun di partainya sendiri,” kata Maman.

Meski demikian, Maman mengakui, sistem demokrasi Indonesia saat ini, membuat orang-orang baik sulit untuk menembus kursi parlemen.

“Ada orang bersih mau masuk kaya Pak Sebastian Salang tapi gagal juga,” kata Maman.

VIDEO: Rifat Umar Mengaku Pakai Ganja Karena Butuh Inspirasi Sebagai Content Kreator Gaming

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan pernah mengungkapkan pentingnya reformasi partai politik.

"Misalnya soal kaderisasi dan pendanaan politik. Kita kan sampai sekarang enggak tahu bagaimana pendanaan partai politik itu seperti apa," kata Ade dikutip dari Tribunnews.com.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved