Maman Imanulhaq Akui Ada Mafia yang Kendalikan Kebijakan di DPR RI
Kebijakan di DPR RI kerap dipertanyakan. Kebijakannya dianggap lebih berpihak kepada pemilik modal ketimbang rakyat.
Penulis: Desy Selviany |
lihat foto
Bahkan, ada ungkapan yang Ade ingat kalau pendanaan partai politik hanya diketahui ketua umumnya saja.
"Jadi keduanya harus disasar, baik birokrasinya maupun juga politiknya harus direformasi," kata Ade.
Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch ( ICW) Donal Fariz mengatakan, selama ini struktur kepengurusan partai politik kerap diisi oleh orang-orang atau politisi yang bermasalah dengan hukum.
• Geliat Pasar Saham, Analisis: Pindahkan Aset dari Instrumen Agresif ke Konservatif
Misalnya, ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
Tidak heran jika mantan terpidana kasus korupsi masih dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (caleg).
"Sepanjang orang bermasalah masih menguasai struktur partai, mantan narapidana kasus korupsi menguasai struktur partai maka kemudian masalah lanjutannya adalah dia mencalonkan diri atau mengusung orang yang bermasalah," ujar Donal saat dihubungi, Kamis (21/9/2019).
Menurut Donal, banyak mantan terpidana kasus korupsi yang justru memegang jabatan penting di struktur partai.
Ia mencontohkan mantan terpidana korupsi dari Partai Gerinra M Taufik. Baca juga: Wasekjen Demokrat Akui Ada Pertimbangan Elektoral Usung Caleg Eks Koruptor Diketahui Taufik merupakan Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta.
• Pakai Kostum Batman, Robert Pattinson Merasa Punya Kekuatan
Ia juga kembali mencalonkan diri sebagai calega DPRD DKI Jakarta. "Kenapa M Taufik itu tidak dicoret, karena dia Ketua Gerindra DKI dan yang menandatangani surat untuk pencalegan itu kan dia juga," kata Donal.
Oleh sebab itu, kata Donal, perubahan struktur organisasi harus dilakukan jika partai politik berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Memang pencalegan ini akhirnya kita belajar tidak bisa mencoret ( caleg eks koruptor) hanya menjelang pemilu tapi memang harus memperbaiki struktur partai secara organisasi," ucap Donal dikutip Kompas.com.
