Soal Registrasi IMEI, BRTI Memberi Jaminan Perlindungan Data Pribadi

WARTA KOTA, PALMERAH--- Peredaran ponsel ilegal jadi fokus pemerintah agar ke depan peredarannya bisa ditekan.

Kini, pemerintah sedang menggodok aturan registrasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) yang bisa mendeteksi status legalitas sebuah perangkat ponsel.

Namun, aturan itu musti dikaji lebih dalam sebelum diimplementasikan.

Salah satu faktornya adalah keamanan data privasi terhadap sistem yang akan menampung banyak data IMEI konsumen ponsel di Kementerian Perindustrian, Sibina.

Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Agung Harsoyo mengatakan, pihak yang mengoperasikan Sibina di Kemenperin sudah disertifikasi ISO 27000.

• Bisnis Fintech P2P Lending Berkembang Pesat, Apakah Akan Bernasib seperti di China?

"Jadi nanti dalam periode tertentu diaudit," katanya, Kamis (3/10/2019).

Sistem pengelolaan IMEI Sibina nantinya bakal memperoleh data IMEI dari empat cara.

Pertama, tanda pendaftaran produk (TPP) dari barang impor.

Kedua, TPP produksi yang diperoleh dari industri ponsel dalam negeri.

Kata Agung, kedua cara itu dilakukan internal oleh Kemenperin tanpa pihak ketiga.

Kemudian ketiga dari GSMA sebagai pihak yang mengeluarkan nomor IMEI ke setiap ponsel yang dimasukkan ke Sibina.

• Jumlah Penumpanng Terus Bertambah, PO Bus Siapkan Unit Bus Tambahan

Dan terakhir, dari operator yang mengirimkan data IMEI pelanggan yang sementara ini, dilakukan secara manual, yakni setiap operator telekomunikasi memasukkan data itu ke perangkat keras seperti flashdisk atau harddisk lalu membawanya ke Kemenperin.

Cara terakhir yang melibatkan operator, nantinya operator akan memasukkan dua data.

Selain IMEI, data lainnya yang bisa dimasukkan bisa seperti mobile subscriber integrated services digital network number (MSISDN) atau yang lainnya.

Agung mengatakan, data pertama yakni IMEI dikirimkan secara jelas ke Sibina.