AFI: Permendag Waralaba Hilangkan Hambatan, Ini Penjelasan dari Kemendag

Penyederhanaan regulasi untuk usaha waralaba mesti segera dilaksanakan untuk menumbuhkan konsumsi dalam negeri.

Pasalnya, bank dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan mengalami perlambatan mencapai 2,6 persen sehingga kinerja perdagangan akan semakin berat.

Peraturan Menteri

Kementerian Perdagangan (Kemdag) menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 71 tahun 2019 tentang waralaba.

Beleid tersebut diharapkan dapat mengembangkan industri waralaba.

Hal itu dilihat dari banyaknya kemudahan yang diberikan dalam Permendag tersebut.

"Waralaba pada prinsipnya adalah cara untuk mengembangkan usaha, usaha apa saja yang telah memenuhi ketentuan bisa diwaralabakan," ujar Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Direktorat Perdagangan Dalam Negeri (Ditjen PDN) Kemendag, I Gusti Ketut Astawa, seperti dikutip Kontan.

Pada Permendag tersebut tidak diatur mengenai batasan gerai waralaba, tingkat komponen dalam negeri (TKDN), hingga batasan master franchise bagi pemberi waralaba asing.

Meski begitu, kata Ketut, batasan gerai masih memiliki aturan lain yang mengikat. Salah satunya dengan Peraturan Daerah (Perda) soal zonasi yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 112 tahun 2016.

Begitu pula dengan aturan TKDN dalam industri waralaba.

• Kepala Kerbau Dijadikan Sesajen di Stasiun Jakarta Kota

Pada beleid tersebut pengaturan mengenai TKDN hanya menggunakan kata mengutamakan penggunaan bahan aku dalam negeri.

"Namun kewajiban tentang mengutamakan produk dalam negeri masih diatur juga dalam Permendag 47 tahun 2016 tentang penggunaan produk dalam negeri," kata Ketut.

Pada Permendag 47/2016 diatur mengenai persentase upaya memenuhi TKDN.

Pada seluruh sektor usaha termasuk waralaba harus berupaya memenuhi ketentuan TKDN 80 persen.

Permendag 71/2019 juga tidak membedakan antara pemberi waralaba asing dengan dalam negeri.