Unjuk Rasa Mahasiswa
POLITISI Partai Demokrat Banding SBY dan Jokowi dalam Sikapi Demo Mahasiswa, Alamak Keras Sekali!
Politisi Partai Demokrat membandingkan cara rezim Jokowi dan rezim SBY hadapi demo mahasiswa. Katanya, kalau tidak siap berisik jangan jadi pemimpin.
Seperti diberitakan Kompas.com, para mahasiswa berasal dari luar daerah seperti Bukitinggi, Payakumbuh, Dharmasraya, dan lainnya.
Dalam orasinya, mahasiswa ingin pemerintah serius menangani persoalan-persoalan seperti kebakaran hutan dan lahan.
Mahasiswa juga menuntut kesejahteraan petani.
"Lahan dan hutan terbakar, kabut asap semakin parah, kami minta Gubernur Sumbar melakukan langkah konkret," kata Indra Kurniawan salah satu mahasiswa yang berorasi di depan Kantor Gubernur Sumbar.
Para demonstran bertahan hingga Selasa sore.
Demo pun dilanjutkan keesokan harinya.
Rabu (25/9/2019), setelah berorasi selama 3,5 jam, ribuan mahasiswa menduduki Gedung DPRD Sumatera Barat sekitar pukul 14.30 WIB.
Di hari yang sama, mereka memaksa DPRD Sumbar mengirim surat tuntutan ke Presiden Jokowi dan DPR RI.
Tuntutan mereka agar Undang-Undang KPK dibatalkan. Mereka juga menuntut pembatalan RKHUP, RUU pertanahan dan sejumlah revisi undang-undang lainnya yang dianggap bermasalah.
Mahasiswa juga mendesak DPRD Sumbar agar ikut bersama mahasiswa menandatangani tuntutan yang dikirim ke Jakarta.
Wakil Ketua sementara DPRD Sumbar Irsyad Syafar bersama sejumlah anggota DPRD menyetujui hal tersebut.
Setelah diketik dan ditandatangani di bawah materai, surat tuntutan itu kemudian langsung di antar ke kantor pos oleh anggota DPRD Sumbar Afrizal yang diiringi sejumlah mahasiswa.
"DPRD Sumbar mendengarkan aspirasi mahasiswa. Keinginan mereka, surat ditandatangani dan dikirim langsung ke Presiden dan DPR RI kita penuhi," kata Irsyad.
Demo terus berjalan.
Sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya, para mahahasiswa masuk ke gedung dewan dan menerobos barisan polisi.
Hingga Rabu sore, mahasiwa masih berdatangan. Mereka berasal dari berbagai kampus di Sumatera Barat. Para demonstran berhasil menduduki gedung dewan.