POLITISI Partai Demokrat Banding SBY dan Jokowi dalam Sikapi Demo Mahasiswa, Alamak Keras Sekali!

Politisi Partai Demokrat membandingkan cara rezim Jokowi dan rezim SBY hadapi demo mahasiswa. Katanya, kalau tidak siap berisik di alam demokrasi jangan jadi pemimpin.

POLITISI Partai Demokrat membandingkan cara rezim Presiden Joko Widodo atau Presiden Jokowi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau Presiden SBY menyikapi unjuk rasa mahasiswa.

Kedua rezim dalam pemerintahan Indonesia itu sangat berbeda jauh dalam menyikapi demonstrasi mahasiswa yang menyuarakan aspirasi rakyat.

Melalui akun twitternya Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon bandingkan cara rezim Jokowi dan rezim SBY sikapi demo mahasiswa.

Jansen Sitindaon mengemukan komentar itu terkait sikap polisi yang menahan mahasiswa di Sumatera Barat hanya karena menurunkan foto Presiden Joko Widodo.

• HAH, 90 Mahasiwa Peserta Unjuk Rasa Sudah 4 Hari Masih Hilang, LBH Kesulitan Peroleh Data Polisi

• Imam Shamsi Ali DICEKAL saat Akan Ceramah di Masjid PBB, Sebut Ada Pejabat Pendendam dan Anti Kritik

"Maaf saya juga harus ngomong keras menyikapi ini: Presiden @SBYudhoyono saja yang dibawa kerbau bahkan fotonya sampai ditempelkan dipantat kerbau tidak menyeret orang ke penjara," ujar Jansen Sitindaon.

Jansen Sitindaon mengatakan, demokrasi memang membisingkan dan memunculkan beragam sikap masyarakat.

Tetapi, siapa pun yang menjadi pemimpin harus siap menghadapi situasi alam demokrasi seperti itu.

"Demokrasi memang bising jika tdk siap jangan memimpin!" ujar Jansen Sitindaon.

JANSEN SITINDAON @jansen_jsp: Aduhhh.. kok jadi keras begini ya?

Maaf saya jg harus ngomong keras menyikapi ini: Presiden @SBYudhoyono saja yg dibawa kerbau bahkan fotonya sampai ditempelkan dipantat kerbau tidak menyeret orang ke penjara.

Demokrasi memang bising jika tdk siap jangan memimpin! 

Mahasiswa Sumbar Ditahan

Seorang mahasiswa asal Sumatera Barat ditangkap polisi dan dijadikan tersangka setelah menurunkan foto Presiden Joko Widodo saat demo yang diikuti ribuan mahasiwa pada Rabu (25/9/2019).

Peristiwa itu berawal saat para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Barat mengepung Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (24/9/2019).

Hari itu bertepatan dengan Hari Tani Nasional.

Seperti diberitakan Kompas.com, para mahasiswa berasal dari luar daerah seperti Bukitinggi, Payakumbuh, Dharmasraya, dan lainnya.

Dalam orasinya, mahasiswa ingin pemerintah serius menangani persoalan-persoalan seperti kebakaran hutan dan lahan.

Mahasiswa juga menuntut kesejahteraan petani.

"Lahan dan hutan terbakar, kabut asap semakin parah, kami minta Gubernur Sumbar melakukan langkah konkret," kata Indra Kurniawan salah satu mahasiswa yang berorasi di depan Kantor Gubernur Sumbar.

Para demonstran bertahan hingga Selasa sore.

Demo pun dilanjutkan keesokan harinya.

Rabu (25/9/2019), setelah berorasi selama 3,5 jam, ribuan mahasiswa menduduki Gedung DPRD Sumatera Barat sekitar pukul 14.30 WIB.

Di hari yang sama, mereka memaksa DPRD Sumbar mengirim surat tuntutan ke Presiden Jokowi dan DPR RI.

Tuntutan mereka agar Undang-Undang KPK dibatalkan. Mereka juga menuntut pembatalan RKHUP, RUU pertanahan dan sejumlah revisi undang-undang lainnya yang dianggap bermasalah.

Mahasiswa juga mendesak DPRD Sumbar agar ikut bersama mahasiswa menandatangani tuntutan yang dikirim ke Jakarta.

Wakil Ketua sementara DPRD Sumbar Irsyad Syafar bersama sejumlah anggota DPRD menyetujui hal tersebut.

Setelah diketik dan ditandatangani di bawah materai, surat tuntutan itu kemudian langsung di antar ke kantor pos oleh anggota DPRD Sumbar Afrizal yang diiringi sejumlah mahasiswa.

"DPRD Sumbar mendengarkan aspirasi mahasiswa. Keinginan mereka, surat ditandatangani dan dikirim langsung ke Presiden dan DPR RI kita penuhi," kata Irsyad.

Demo terus berjalan.

Sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya, para mahahasiswa masuk ke gedung dewan dan menerobos barisan polisi.

Hingga Rabu sore, mahasiwa masih berdatangan. Mereka berasal dari berbagai kampus di Sumatera Barat. Para demonstran berhasil menduduki gedung dewan.