Pengamat: Ada Settingan Instabilitas Politik Agar Jokowi Gagal Dilantik

DIREKTUR Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, ada pihak-pihak yang berupaya mendelegitimasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya melihat ada settingan untuk membuat kondisi politik tidak teratur, kacau."

"Apabila terjadi instabilitas politik, otomatis merugikan Jokowi," kata Pangi saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (24/9/2019).

• PRAKA Zulkifli yang Gugur Dibacok di Wamena Papua Pernah Bebaskan 344 Sandera OPM Bareng Kopassus

Pangi memaparkan, permasalahan yang dihadapi pemerintah begitu kompleks. Mulai dari kabut asap, konflik Papua, hingga RUU KPK.

"Yang sangat rentan ditunggangi kepentingan dan agenda lain yang ingin membuat kekacauan, sehingga Jokowi bisa gagal dilantik," tutur Pangi.

"Aksi ini membuat kondisi tidak stabil dan stabilitas politik terganggu."

• Moeldoko Sebut KPK Bisa Hambat Investasi, Ini Kata Komisi Pemberantasan Korupsi

"Apabila Jokowi tidak mampu mengatasi situasi semacam ini, yang sangat kompleks, bisa merusak legitimasi dan mengganggu citra Jokowi," ulas Pangi.

Pangi menilai agenda untuk menggagalkan pelantikan Jokowi-Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024 pada 20 Oktober 2019, bukan tidak mungkin terjadi.

"Intinya delegitimasi, ujungnya yang bisa ke arah sana (menjegal pelantikan)," ucap Pangi.

• Wamena Rusuh Lagi, Moeldoko: Kami Dipancing untuk Lakukan Pelanggaran Berat

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengakui ada pihak-pihak yang ingin mengacaukan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024 pada 20 Oktober 2019.

Hal itu menurutnya bisa dilihat dari propaganda-propaganda yang dimunculkan akhir-akhir ini.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh agenda-agenda menggagalkan pelantikan presiden dan wapres terpilih tersebut.

• Pembacok Anggota TNI di Wamena Menyamar Jadi Mahasiswa

“Ada pihak-pihak yang memang ingin mengacaukan agenda tersebut dengan membentuk opini yang delegitimasi pelantikan Presiden."

"Saya imbau jangan terprovokasi, jangan mudah dipancing, dan jangan mudah dikompori tindakan yang inkonstitusional."

"Biarkan pelantikan berjalan,” ucapnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).

• Jalan Depan Gedung DPR/MPR Ditutup karena Unjuk Rasa Mahasiswa, Ini Pengalihan Arus Lalu Lintasnya

Menurut Wiranto, tindakan mengacaukan pelantikan Presiden merupakan pencorengan terhadap demokrasi di Indonesia.

Karena, menurutnya pemilihan presiden yang panjang sudah berakhir tatkala Mahkamah Konstitusi memutuskan pasangan Jokowi-Maruf Amin sebagai pemenang Pemilu 2019 setelah melalui sengketa.

“Kita kan sudah bersusah payah, sudah berusaha agar proses pemilu lancar dari awal."

• PRIA Berjenggot Pemain Video Vina Garut Diciduk Polisi, Sempat Kabur ke Luar Jawa

"Dan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan tertinggi sudah memutuskan hasilnya.”

“Kemudian kewajiban kita melantik presiden dan DPR terpilih yang merupakan tugas kita semua sebagai muruah demokrasi Indonesia."

"Kalau itu dijalankan, demokrasi Indonesia akan mendapat penghargaan tinggi,” paparnya.

• TAHU dari Twitter, Pria Berjenggot Ikut Main Video Vina Garut Setelah Bayar Rp 600 Ribu

Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah memanggil jajaranya untuk membahas situasi terkini di berbagai daerah, khususnya Jakarta.

Presiden pun telah mendapatkan laporan rencana aksi unjuk rasa yang digelar di depan Gedung DPR pada Selasa (24/9/2019).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Presiden telah mengintruksikan kepada aparat kepolisian dan TNI untuk mengantisipasi tindakan yang tidak diinginkan saat unjuk rasa.

• DINILAI Terapkan Standar Ganda, Jokowi Lewatkan Dua Peluang Emas untuk Selamatkan KPK

"Kebetulan ada Kapolda dan Pangdam Jaya semuanya diperintahkan untuk melakukan langkah-langkah yang proporsional," ucapnya.

Rapat tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Lalu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono.

• INI 11 Materi Baru dalam RUU Pemasyarakatan yang Batal Disahkan DPR Hari Ini

Menurut Moeldoko, menjaga situasi keamanan di setiap daerah perlu dilakukan dengan baik.

Apalagi pada 20 Oktober 2019 berlangsung pelantikan Jokowi-Maruf Amin sebagai Presiden-Wakil Presiden terpilih.

"Ya relatively bahwa situasi menang ada prioritas-prioritasnya, setidaknya sampai pelantikan berjalan dengan baik," cetusnya.

• JOKOWI Minta DPR Tunda Sahkan RKUHP, Komisi III Salahkan Menkumham Yasonna Laoly

Mantan Panglima TNI it, menyebut pemerintah dan aparat keamanan melihat ada oknum yang berupaya membuat situasi keamanan tetap memanas dan berniat menghambat pelantikan.

"Ada yang mengharapkan seperti itu (menghambat pelantikan)," ucap Moeldoko. (Dennis Destryawan/Rizal Bomantama/Seno Tri Sulistiyono)