Breaking News:

Revisi UU KPK

DINILAI Terapkan Standar Ganda, Jokowi Lewatkan Dua Peluang Emas untuk Selamatkan KPK

ICW mengomentari sikap Presiden Jokowi yang tak mau menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan revisi UU KPK.

Editor: Yaspen Martinus
Biro Pers Setpres/Rusman
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat bertemu pimpinan DPR di Istana Kepresidenan, Senin (23/9/2019). 

INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengomentari sikap Presiden Jokowi yang tak mau menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan revisi UU KPK.

Hal tersebut, menurut peneliti ICW Donal Fariz, menunjukkan standar ganda pemerintah dalam setiap pembahasan revisi UU.

“Kalau Presiden bicara soal penolakan Perppu KPK ini justru pemerintah punya standar ganda dalam setiap pembahasan revisi UU,” ujar Donal kepada wartawan, Selasa (24/9/2019).

Pencalonan Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2021 Dihantui Kerusuhan Suporter, Ini Kata Sekjen PSSI

Menurut Donal, standar ganda itu terlihat dari pernyataan Jokowi yang meminta ditundanya pengesahan sejumlah RUU, seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Pertanahan.

Namun, pemerintah tetap sepakat merevisi UU KPK hingga dinyatakan sah dalam rapat paripurna DPR.

“Ada standar ganda pemerintah, RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, itu produk-produk kontroversial di akhir masa jabatan."

BREAKING NEWS: Densus 88 Gerebek Rumah Terduga Teroris di Cilincing, Ditemukan Bahan Peledak

"Nah, banyak materi bermasalah, termasuk juga Undang-undang KPK."

"Ketika Presiden hanya menahan revisi UU yang lain sementara UU KPK jalan terus, itu artinya pemerintah punya standar ganda dalam pembentukan aturan."

"Dan memang menganggap KPK ini menjadi bagian dari yang tidak disenangi pemerintah,” tuturnya.

Kawanan Monyet di PIK Doyan Santap Sesajen Warga, Juga Suka Makan Sampah Tercemar Logam Berat

Donal menilai sikap pemerintah yang disebutnya tidak senang atas keberadaan KPK, terlihat dari pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved