Pengamat: Ada Settingan Instabilitas Politik Agar Jokowi Gagal Dilantik

DIREKTUR Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, ada pihak-pihak yang berupaya mendelegitimasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya melihat ada settingan untuk membuat kondisi politik tidak teratur, kacau."

"Apabila terjadi instabilitas politik, otomatis merugikan Jokowi," kata Pangi saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (24/9/2019).

• PRAKA Zulkifli yang Gugur Dibacok di Wamena Papua Pernah Bebaskan 344 Sandera OPM Bareng Kopassus

Pangi memaparkan, permasalahan yang dihadapi pemerintah begitu kompleks. Mulai dari kabut asap, konflik Papua, hingga RUU KPK.

"Yang sangat rentan ditunggangi kepentingan dan agenda lain yang ingin membuat kekacauan, sehingga Jokowi bisa gagal dilantik," tutur Pangi.

"Aksi ini membuat kondisi tidak stabil dan stabilitas politik terganggu."

• Moeldoko Sebut KPK Bisa Hambat Investasi, Ini Kata Komisi Pemberantasan Korupsi

"Apabila Jokowi tidak mampu mengatasi situasi semacam ini, yang sangat kompleks, bisa merusak legitimasi dan mengganggu citra Jokowi," ulas Pangi.

Pangi menilai agenda untuk menggagalkan pelantikan Jokowi-Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024 pada 20 Oktober 2019, bukan tidak mungkin terjadi.

"Intinya delegitimasi, ujungnya yang bisa ke arah sana (menjegal pelantikan)," ucap Pangi.

• Wamena Rusuh Lagi, Moeldoko: Kami Dipancing untuk Lakukan Pelanggaran Berat

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengakui ada pihak-pihak yang ingin mengacaukan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024 pada 20 Oktober 2019.

Hal itu menurutnya bisa dilihat dari propaganda-propaganda yang dimunculkan akhir-akhir ini.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh agenda-agenda menggagalkan pelantikan presiden dan wapres terpilih tersebut.

• Pembacok Anggota TNI di Wamena Menyamar Jadi Mahasiswa

“Ada pihak-pihak yang memang ingin mengacaukan agenda tersebut dengan membentuk opini yang delegitimasi pelantikan Presiden."

"Saya imbau jangan terprovokasi, jangan mudah dipancing, dan jangan mudah dikompori tindakan yang inkonstitusional."

"Biarkan pelantikan berjalan,” ucapnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).

• Jalan Depan Gedung DPR/MPR Ditutup karena Unjuk Rasa Mahasiswa, Ini Pengalihan Arus Lalu Lintasnya