MAHASISWA: Maaf Perjalanan Anda Terganggu, Sedang Ada Perbaikan Reformasi

Selama penutupan ruas jalan itu, aparat Ditlantas Polda Metro Jaya melakukan rekayasa arus lalu lintas.

Berikut ini pengaturan arus lalu lintas di jalan sekitar Gedung DPR/MPR/DPD:

• Pencalonan Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2021 Dihantui Kerusuhan Suporter, Ini Kata Sekjen PSSI

- Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi ditutup di bawah flyover Ladogi diarahkan ke Gerbang Pemuda.

- Jalan Gerbang Pemuda yang mengarah ke kiri ditutup dibelokan ke kiri ke arah Jalan Asia Afrika ke Jalan Senayan dan Jalan Pakubuwono.

- Jalan Asia Afrika ke arah Jalan Gerbang Pemuda ditutup diluruskan ke Jalan Tentara pelajar dibelok ke kiri Jalan Tentara Pelajar.

• DENSUS 88 Juga Gerebek Terduga Teroris di Bekasi, Suami Istri Digelandang dari Rumah Kontrakan

- Jalan Tentara pelajar dari arah Gedung Manggala Wanabakti di lampu lalu lintas ditutup ke Jalan Lapangan Tembak, diluruskan ke Jalan Tentara Pelajar arah ke Permata Hijau dan Kebayoran Lama.

- Jalan Tentara Pelajar pojok Jalan Gatot Subruto ditutup untuk mencegah lawan arus dan putar balik kendaraan.

Senin (23/9/2019) kemarin, aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR berakhir hingga malam.

• Pasutri Muda Terduga Teroris di Bekasi Cuma Keluar Rumah Saat Salat dan Jemur Pakaian

Aksi yang salah satu tuntutannya menolak revisi UU KPK itu, sempat diwarnai kericuhan.

Gerbang Gedung DPR/MPR sempat digoyang massa, namun tak sampai roboh.

Tak Berencana Terbitkan Perppu

Presiden Jokowi tidak berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), untuk membatalkan revisi UU KPK yang telah disahkan DPR.

"Enggak ada (rencana terbitkan Perppu)," ucap Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Ketika ditanya perbedaan sikap antara revisi UU KPK dan RUU lainnya yang meminta ditunda pengesahannya oleh DPR saat ini, Jokowi menyebut revisi UU KPK merupakan inisiasi DPR.

• BREAKING NEWS: Anggota TNI Gugur Dibacok Massa Mahasiswa di Wamena Papua, Begini Kronologinya

"Yang satu itu (revisi UU KPK) inisiatif DPR. Ini (RUU KUHP, Pertanahan dan lainnya) pemerintah aktif, karena memang disiapkan oleh pemerintah," jelas Jokowi.