EMPAT Menteri Ini Nilainya Paling Tinggi, Dinilai Layak Dipilih Lagi oleh Jokowi

HERMAWAN Sulistyo menilai, sejumlah menteri kabinet Jokowi-Jusuf Kalla layak menjabat kembali di periode kedua pemerintahan Jokowi.

Mereka adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, serta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Kiki ini dalam FGD yang bertajuk 'Evaluasi kabinet kerja pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2019).

• NAMA-nama Ini Dinilai Layak Dipilih Lagi, Profesor LIPI Sarankan Jokowi Jangan Ambil Menteri Muda

"Nama-nama itu kita rekomendasikan untuk kembali dipilih jadi menteri di kabinet Jokowi mendatang," ujar Profesor Riset Bidang Perkembangan Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu.

Kiki menyatakan, penilaian itu berdasarkan hasil kajian bersama puluhan akademisi dari Indonesia yang tergabung dalam Forum Akademisi untuk Demokrasi.

Mereka mengevaluasi hasil kerja menteri kabinet Jokowi-JK dalam lima tahun terakhir.

• ENAM Tugas dan Kewenangan Dewan Pengawas KPK, Berhak Tolak Izin Penyadapan!

Hasilnya, dari pemeringkatan yang dilakukan dalam skala 1-10 empat, nama menteri tersebut mendapatkan hasil tertinggi, yakni antara 7 hingga 8.

Nama Retno Marsudi, Sri Mulyani, Susi Pudjiastuti, dan Basuki Hadimuljono, dinilai telah menunjukkan kinerja yang maksimal di posnya masing-masing.

Susi Pudjiastuti misalnya, kata Kiki, berhasil mengaplikasikan jargon 'tenggelamkan' yang membuat kapal asing keder untuk mencuri ikan di lautan Indonesia.

• Pesan Sabu Dapat Gula Batu, Pemadat Ditipu Polisi Gadungan Hingga Rp 506 Juta

Begitu juga dengan Basuki Hadimuljono, yang dinilai sukses membangun sejumlah infraktruktur penting di Tanah Air.

"Dia bahkan merelakan rumah pribadinya untuk dibongkar karena terdampak proyek pembangunan jalan tol," ucap Kiki.

"Empat menteri itu nilainya paling tinggi. Ada juga menteri-menteri yang nilainya 2, 4 atau 6."

• KPK Kini Jadi Lembaga Eksekutif, Pegawainya Bersatus Aparatur Sipil Negara

"Kita sudah lakukan evaluasi bersama dengan melibatkan puluhan akademisi dari Indonesia," jelasnya.

Meski demikian, Kiki menegaskan pihaknya hanya sebatas merekomendasikan nama-nama tersebut.

Sebab, ia menyadari untuk memilih menteri adalah hak prerogatif Presiden sepenuhnya.

• Laode M Syarif Sebut Revisi UU KPK Lampaui Instruksi Jokowi, Dia Bilang Penindakan Bakal Lumpuh!