Breaking News:

Seleksi Pimpinan KPK

Yusril Ingatkan Penyerahan Mandat Pimpinan KPK Bisa Jadi Jebakan Buat Jokowi, Saran Lain Tunjuk Plt

"Presiden tidak berwenang mengelola KPK. Presiden justru dapat dianggap melanggar konstitusi jika menjadi pengelola KPK,"

istimewa
Presiden Joko Widodo didampingi Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dan Mensesneg Pratikno melakukan jumpa pers terkait sikapnya terhadap revisi Undang-Undang KPK di Istana Presiden, Jumat (13/9/2019) pagi. 

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai, penyerahan mandat atau tanggung jawab pengelolaan KPK oleh pimpinan lembaga antirasuah itu kepada Presiden Joko Widodo justru bisa menjadi jebakan.

"Ya, itu bisa membuat Presiden terjebak," kata Yusril dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (15/9/2019), seperti dikutip Antara.

Menurut Yusril, penyerahan mandat atau tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden tidak dikenal dalam undang-undang.

Lima Fakta Ketidakkompakan Pimpinan KPK, Saut Situmorang Dkk Mundur vs Basaria Pilih Bertahan

Putra Bungsu Jokowi Ikut-Ikutan Bicara Soal Soal Revisi UU KPK

Meski Sudah Mundur, Saut Situmorang Siap Duduk Bersama dengan Semua Pihak, Agar KPK Tak Jadi Dongeng

Presiden justru bisa melanggar konstitusi jika menerima mandat dan mengelola lembaga superbody tersebut.

"Presiden tidak berwenang mengelola KPK. Presiden justru dapat dianggap melanggar konstitusi jika menjadi pengelola KPK," kata Yusril.

Yusril menjelaskan, KPK bersifat operasional dalam menegakkan hukum di bidang tindak pidana korupsi.

Kuasa hukum Habil Marati, Yusril Ihza Mahendra di Mapolda Metro Jaya, Rabu (10/7/2019).
Kuasa hukum Habil Marati, Yusril Ihza Mahendra di Mapolda Metro Jaya, Rabu (10/7/2019). (Wartakotalive.com/Budi Sam Law Malau)

Sama halnya dengan polisi dan jaksa. "Presiden tidak mungkin bertindak secara langsung dan operasional dalam menegakkan hukum," ujar Yusril.

 Dia menambahkan, tata cara pengelolaan KPK telah diatur dengan rinci dalam UU KPK.

Sementara tidak ada satu pasal pun dalam UUD 1945 yang mengatur tentang KPK.

"Komisioner KPK bukanlah mandataris Presiden," kata Yusril.

Turunkan Pemain Muda, Pelatih PSIS Semarang Sebut Timnya Kalah Kualitas dari Persija Jakarta

Oleh karena UU KPK tidak mengenal penyerahan mandat kepada Presiden, lanjut Yusril, maka Komisioner KPK wajib meneruskan tugas dan tanggung jawabnya sampai akhir masa jabatannya.

Pasal 32 UU KPK menyatakan bahwa komisioner diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya telah berakhir.

Selain itu, masa jabatan komisioner berakhir jika mereka mengundurkan diri atau meninggal dunia sebelum masa jabatannya berakhir.

Ditahan Tim Papan Bawah Watford 2-2, Arsenal Gagal Merangsek ke Tiga Besar, Harus Puas di Posisi 7

"Di luar itu tidak ada mekanisme lain bagi komisioner untuk mengakhiri jabatannya," ujar Yusril.

Sebelumnya, pimpinan KPK menyerahkan mandat pengelolaan lembaga antirasuah itu ke Presiden Joko Widodo.

Tiga pimpinan tersebut, yakni Ketua KPK Agus Rahardjo, Laode Muhammad Syarif dan Saut Situmorang.

Langkah tersebut merespons pembahasan RUU KPK antara pemerintah dan DPR.

KPK merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan.

Live Streaming Kualifikasi Piala Asia U16 2020 Timnas U16 Indonesia Vs Filipina, Main Senin Malam

Sebagai pimpinan, Agus sering tidak dapat menjawab ketika ditanya pegawai KPK perihal revisi UU KPK itu.

Sebab, Agus juga tidak tahu menahu seperti apa isi draf resmi revisi UU KPK.

Agus sempat menemui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly demi mendapatkan draf revisi UU KPK.

Namun, rupanya Yasonna sudah menggelar rapat dengan DPR RI dan menyepakati bahwa revisi UU KPK akan jalan terus.

Juara di Kandang Valentino Rossi, Marc Marquez Semakin Kokoh di Puncak Klasemen Sementara

"Pak Menteri menyatakan, nanti akan diundang. Tapi setelah baca Kompas pagi ini, rasanya sudah tidak diperlukan lagi konsultasi dengan banyak pihak, termasuk KPK," kata Agus.

Agus menyayangkan tidak pernah dilibatkannya KPK dalam proses revisi UU KPK.

Ia pun khawatir seluruh langkah yang sudah ditempuh pemerintah dan DPR RI dalam merevisi UU KPK akan melemahkan KPK secara kelembagaan.

"Terus terang penilaian yang masih sementara, tapi kami mengkhawatirkan itu (melemahkan KPK)," ujar Agus.

Setelah kini menyerahkan mandat pengelolaan KPK secara kelembagaan kepada Presiden, mereka pun akan menunggu respons Presiden Jokowi.

Riko Simanjuntak: Kemenangan 2-1 Atas PSIS Bagian dari Proses Kebangkitan Persija Jakarta

Apakah Presiden masih mempercayakan kelembagaan KPK kepada mereka hingga akhir Desember 2019 atau tidak.

"Kami menunggu perintah apakah kemudian kami masih akan dipercaya sampai Desember (2019), atau kami menunggu perintah itu dan kemudian akan tetap beroperasional seperti biasa?

Terus terang kami menunggu perintah itu," kata Agus.

Gojek Lampung Tutup Sementara, Mediasi Tak Hasilkan Solusi, Ini Pangkal Soal dan Penjelasan Gojek

Disarankan Tunjuk Plt

Presiden Joko Widodo dan DPR diminta membekukan sementara dan menunjuk pelaksana tugas (plt) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019.

Hal itu disampaikan advokat Serfasius Serbaya Manek terkait polemik penyerahan mandat pimpinan KPK kepada Jokowi, pada Jumat (13/9/2019) lalu.

"Membekukan sementara kepemimpinan KPK periode 2015-2019 dengan menunjuk lima orang pimpinan KPK sebagai Plt hingga pimpinan KPK periode 2019-2023 dilantik," ujar Serfasius yang juga merupakan anggota Forum Lintas Hukum Indonesia (FLHI) pada konferensi pers di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (15/9/2019).

Massa aksi pendukung revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membagikan gantungan kunci kepada pengunjung Car Free Day (CFD), di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (15/9/2019).
Massa aksi pendukung revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membagikan gantungan kunci kepada pengunjung Car Free Day (CFD), di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (15/9/2019). (tribunnews)

Ia menilai, langkah penyerahan mandat tersebut tidak sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 21 UU KPK tersebut menyebutkan bahwa pimpinan KPK terdiri dari lima orang.

Bahkan, ia juga meminta polisi untuk menyelidiki dugaan perkara tersebut.

Jacksen F Tiago Ungkap Kunci Kemenangan Persipura Jayapura Atas Persela Lamongan

"Apa yang dilakukan tidak menggambarkan syarat dalam Pasal 21 UU 30 Tahun 2002.

Karena itu, peristiwa hari ini patut dilihat seperti peristiwa serikat pekerja melakukan mogok terhadap korporasi, sehingga patut diduga itu merupakan perbuatan melanggar hukum.

Polisi seharusnya melakukan penyelidikan, bila perlu tangkap 1x24 jam tangkap Agus Rahardjo cs," ujarnya. 

Selain itu, atas nama FLHI, ia meminta Jokowi dan DPR menugaskan pimpinan KPK yang baru untuk membenahi hubungan antara pimpinan dan pegawai lembaga antirasuah tersebut.

DKI Bukakan Rekening Bagi 5.200 Anak Yatim

Ia juga meminta pimpinan baru KPK membubarkan Wadah Pegawai KPK.

"Menugaskan pimpinan KPK yang baru untuk membubarkan Wadah Pegawai KPK yang ada sekarang dan mewadahi Pegawai KPK dengan sebuah organisasi yang berorientasi kepada sistem tata laksana dan tata kerja pegawai yang taat pada nilai-nilai dasar kepegawaian," katanya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Yusril Nilai Penyerahan Mandat Pimpinan KPK Bisa Jadi Jebakan Buat Jokowi", 

Editor: Wito Karyono
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved