Rusuh Papua
Hendropriyono Sebut Referendum Papua Hoaks, Cuma Ada bagi Negara yang Belum Berdaulat
AM Hendropriyono mengatakan, tidak mungkin Papua melakukan referendum, sebagaimana isu yang digelontorkan aktivis pro kemerdekaan Papua.
lihat foto
"Kesepakatan kita (dalam dialog) tidak bicara referendum, tidak bicara kemerdekaan. NKRI harga mati," tegas Wiranto di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (30/8/2019) malam.
Wiranto menilai, Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari negara Indonesia, dan hal tersebut telah diputuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Jadi Papua dan Papua Barat bagian sah dari Indonesia," ucap Wiranto.
• Calon Pimpinan KPK Ini Traktir Nasi Padang kepada 250 Personel Brimob yang Hendak Berangkat ke Papua
Menurut Wiranto, dialog dengan pihak Papua dan Papua Barat tidak akan membicarakan soal salah menyalahkan, tetapi secara bersama-sama memulihkan suasana tanah Papua.
"Kita bicara bagaimana segera kita bisa menghentikan kerusuhan, situasi menegangkan, situasi yang panas, bisa masuk suasana damai," papar Wiranto.
Sebelumnya, tuntutan referendum disampaikan warga di Deiyai, Papua, dan saat aksi demo di depan Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/8/2019) lalu.
• Wasekjen Gerindra Usulkan Jokowi Berkantor di Papua dan Blusukan Naik Motor Bersama Iriana
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menegaskan, kerusuhan yang terjadi di Papua beberapa waktu lalu lebih pada isu rasialisme yang diterima warga Papua.
Menurut Ali Mochtar Ngabalin, isu referendum bukan bagian dari tuntutan mereka.
"Dari isu rasis ke isu separatis, itu tidak nyambung. Langit dan bumi bedanya," ungkap Ali Mochtar Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/8/2019).
• UPDATE Papua: TNI Kerahkan Ratusan Personel Kostrad dan Marinir, Empat Napi Lapas Abepura Kabur
Ali Mochtar Ngabalin meyakini permasalahan di Papua bisa diselesaikan secara baik-baik.
Dia juga tidak henti-hentinya menyuarakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Negara ini negara berdaulat. Indonesia adalah Papua, dan Papua adalah Indonesia," tegasnya.
• Fadli Zon Minta Jokowi Segera ke Papua, Ali Mochtar Ngabalin: Enggak Usah, Urus Aja DPR!
Senada, Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya, menolak berkomentar terkait tuntutan referendum.
Sebelumnya, Mabes Polri mengungkap kronologi unjuk rasa berujung kerusuhan di Jayapura, Papua, Kamis (29/8/2019).
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, awalnya massa yang berunjuk rasa ingin bertemu anggota dewan adat dari Majelis Rakyat Papua (MRP).
