Breaking News:

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Ditolak Anggota DPR, Penunggak Bakal Ditagih Secara Door to Door

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI akhirnya menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan atau kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional

Istimewa
ILUSTRASI 

Akhirnya, Anggota DPR RI, menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan atau kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Diketahui, penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini, untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Keputusan penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk PBPU dan BP ini, jadi salah satu kesimpulan dalam rapat gabungan Komisi IX dan XI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Namun, seperti dikutip dari Kompas.com, soal penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehataan ini hanya berlaku bagi peserta BPJS Kesehatan kelas III.

TERUNGKAP Inul Daratista Sempat Diajak Berhubungan Badan Demi Karir, Ini Tanggapan Inul Selanjutnya

Dua Minggu Lagi Oppo Reno2 Akan Masuk Tanah Air? Begini Kata Oppo Indonesia

Penyebab Kecelakaan Maut di Tol Cipularang, Mulai dari Hal Mistis Hingga Penjelasan Ilmiah

"Sampai pemerintah menyelesaikan data cleansing," ujarnya Wakil Ketua Komis  XI DPR Supriyatno, saat bacakan kesimpulan rapat.

"Serta mendesak pemerintah untuk mencari cara |ain dalam menanggulangi defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan," sambungnya.

Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI juga mendesak pemerintah, untuk segera memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai basis dari Data Terpadu penentuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program JKN.

Perbaikan ini kata dia, termasuk penyelesaian data cleansing terhadap sisa data dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebanyak 10.654.530 peserta JKN yang masih bermasalah. 

Nonton Film Warkop DKI Reborn Hanya 5 Ribu Perak, Indro Warkop: Warkop DKI Milik Banyak Orang

Wakil PSI Duduk di DPRD Kota Tangerang, Isyana Bagoes Oka: Setelah Dilantik Dapat Langsung Gaspol

Adipati Dolken Senang Bisa Bahagiakan Banyak Orang Lewat Nonton Film Warkop DKI Reborn 5 Ribu Perak!

"Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengambil kebijakan untuk mengatasi defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan tahun 2019 yang diproyeksikan mencapai Rp 32,84 triliun," kata dia.

Halaman
1234
Editor: Panji Baskhara
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved