Profesor Jimly Asshiddiqie: Prospek Konsultan dan Pengacara Perpajakan di Indonesia Cerah

Menurut Rahul, Revolusi 4.0 akan mengubah pola pikir semua.

"Ya, pola pikir kita dari sebelumnya berbagai persoalan hukum khususnya pola perpajakan yang berbasis konvensional akan bergeser ke transaksional transparan," ujarnya.

• IPW Sebut Sejumlah Politisi dan Tokoh Senior Dikibuli dan Diprovokasi Oknum WP KPK

Rahul mengatakan salah satu program kerja yang sedang pihaknya jalankan adalah mencetak para pengacara pajak dan kuasa hukum pengadilan pajak Indonesia yang berkualitas dan berintegritas.

"Besar harapan kami selaku pengurus nasional PKPPI agar kiranya para praktisi atau pengacara pajak (PKP3) bisa memperjuangkan aspirasi para pembayar pajak sesuai harapan organisasi PKPPI yang kita cintai ini," kata Rahul.

Ke depan, katanya, PKPPI akan membentuk koperasi simpan pinjam sebagai bentuk dukungan untuk membantu para praktisi dan pengacara pajak.

Hal itu sebagi bentuk dukungan finansial menghadapi sengketa perpajakan yang ditangani.

"Serta, kami akan membuka entitas kerja komersial bersama dalam pendistribusian pekerjaan profesional dalam rangka sharing economy," kata Rahul.

• Terganggu Suara Dengkuran, Anak Tega Bunuh Ayah Kandungnya di Bekasi

Sementara itu, Ketua Panitia Inaugurasi Anggota PKPPI, Cornelys, menambahkan, saat ini, Jimly School of Law and Government (JSLG) dan PKPPI membuka pendidikan khusus praktisi atau.pengacara untuk kuasa hukum pajak dan kepabeanan.

"Mereka yang lulus akan mendapat gelar Certified Tax Lawyer atau CTL dan yang di luar itu memperoleh gelar Certified Tax Approrer atau CTA," katanya.

Menurut Cornelys mayoritas yang ikut pendidikan adalah advokat sebanyak 80 persen.

Ia berharap, para anggota PKPPI dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat untuk membantu aspirasi para wajib pajak dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan.

Ia menambahkan, PKPPI sudah berdiri sejak dua tahun lalu dan membantu menyadarkan masyarakat untuk membayar pajak secara benar serta menghindari pemungutan pajak yang semena-mena.

Salah seorang peserta yang juga anggota PKPPI dari Kalimantan, Nove Anggrayini, berharap,
PKPPI bisa memperjuangkan hak pendampingan pemeriksaan tersebut di luar pengadilan pajak untuk mempermudah wajib pajak yang tentunya tidak paham akan pajak.

"Karena, wajib pajak selama ini hanya boleh didampingi oleh seorang konsultan pajak bersertifikasi di luar pengadilan, ketika melakukan pemeriksaan pajak atau pendampingan di Kantor Pelayanan Pajak," katanya.

Dalam Inaugurasi itu, para peserta juga mendapat kuliah umum dari Wakil Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, Dr. Wahyu Wibowo.