PERNYATAAN Rizieq Shihab agar Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) dibubarkan, menjadi pertimbangan pemerintah memperpanjang SKT (Surat Keterangan Terdaftar) Front Pembela Islam (FPI).

Hal itu dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Hingga kini, Kemendagri masih memproses permintaan perpanjangan SKT FPI tersebut yang jatuh tempo pada 20 Juni 2019.

• Baru Dilantik, Anggota DPRD dari PSI Kritisi Transparansi Anggaran Pemprov DKI dan Ganjil Genap

Proses perpanjangan SKT FPI sempat terhambat karena pihak FPI sempat tidak memenuhi 10 syarat administrasi dari total 20 yang dicanangkan.

“Benar, itu satu hal yang jadi pertimbangan,” ungkap Tjahjo Kumolo di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).

Tjahjo Kumolo juga menyoroti pernyataan Rizieq Shihab yang meminta BPIP dibubarkan, dalam video yang diputar pada acara Milad ke-21 FPI di Stadion Rawabadak, Koja, Jakarta Utara, 24 Agustus 2019.

• Gubernur Kaltim Siapkan Pergub untuk Cegah Tuan Takur Mainkan Harga Tanah di Ibu Kota Baru

Tjahjo Kumolo menilai keberadaan BPIP termasuk organisasi kemasyarakatan, di mana fungsi Pancasila merupakan perekat Bangsa Indonesia yang majemuk.

“Ya Habib Rizieq Shihab masih perlu belajar mengenai Pancasila."

"Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI adalah prinsip, sudah final."

• Ibu Kota Pindah, Djarot Saiful Hidayat: Otomatis Jakarta Lebih Longgar

"Setiap ormas, partai politik, dan masyarakat yang berhak berserikat serta berhimpun wajib mengakui ideologi Pancasila. Tugas BPIP adalah membina itu,” papar Tjahjo Kumolo.