Baru Dilantik, Anggota DPRD dari PSI Kritisi Transparansi Anggaran Pemprov DKI dan Ganjil Genap

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), berjanji bakal mengkritisi seluruh kebijakan yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta.

Mereka memandang sikap kritis yang dilakukan ini demi membangun Jakarta menjadi Ibu Kota yang lebih baik lagi.

“Pada prinsipnya kami menjalankan fungsi anggota DPRD yang lebih kritis dan tajam,” kata Idris Ahmad, seusai dilantik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024, Senin (26/8/2019).

• Pernyataan Lengkap Jokowi Saat Umumkan Lokasi Baru Ibu Kota Indonesia: Bukan Salah Pemprov DKI

"Untuk sama-sama membangun Jakarta,” imbuhnya.

Salah satu kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mereka kritik adalah masalah transparansi anggaran.

Kata dia, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020 yang akan mereka bahas, perlu dipaparkan secara gamblang kepada masyarakat.

• Susunan Lengkap Pengurus DPP PKB Periode 2019-2024, Artis Arzeti Bilbina Dapat Jabatan Sekretaris

“Kami ingin mengoptimalkan bagaimana proses perencanaan penganggaran yang sampai hari ini di website resmi apbd.jakarta.go.id belum diunggah."

"Nah, di sini kami akan meningkatkan mengenai masalah transparansi dan juga perencanaan penganggaran lebih baik,” ujar Idris.

Sebagai wakil rakyat di lembaga pemerintah, Idris menginginkan bisa menjadi jembatan komunikasi sekaligus menampung aspirasi.

• Cuma Ada Delapan Perempuan di DPRD Kota Bekasi Periode 2019-2024, Ini Kata Ketua Sementara

Hal ini berkaca pada pengalamannya saat blusukan ke permukiman warga yang padat penduduk.

“Selama blusukan kami banyak mendapat masukan dari masyarakat."

"Aspirasi itu yang akan kami perjuangkan, dan kami sebagai anggota DPRD memang memiliki peran di situ,” tuturnya.

• Motor Parkir di Trotoar Saat Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta, Pejalan Kaki Marah

Hal senada diungkapkan anggota DPRD DKI terpilih dari Fraksi PSI William Aditya Sarana.

Dalam kesempatan itu, William mengkritisi kebijakan Anies Baswedan mengenai penerapan ganjil genap yang diperluas hingga 25 ruas jalan di Jakarta.

“Ganjil genap itu enggak efektif, karena hanya berlaku bagi pengendara mobil, sehingga warga justru pindah ke motor,” papar William.

• Cyberjek Ramaikan Bisnis Ojek Online, Ini Bedanya dari Ojol yang Sudah Lebih Dahulu Ada