Ibu Kota Pindah

Gubernur Kaltim Siapkan Pergub untuk Cegah Tuan Takur Mainkan Harga Tanah di Ibu Kota Baru

GUBERNUR Kalimantan Timur Isran Noor akan membuat Pergub untuk mencegah kenaikan harga tanah di lokasi pembangunan ibu kota baru.

Kementerian PUPR
Rendering Monumen Pancasila 

GUBERNUR Kalimantan Timur Isran Noor akan membuat Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mencegah kenaikan harga tanah di lokasi pembangunan ibu kota baru.

"Kita menyiapkan atau membuat payung hukum sementara," ujar Isran Noor di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8/2019).

"Yang namanya sebuah Peraturan Gubernur penataan kawasan hukum non komersial," imbuhnya.

Kemungkinan Tak Ada Kepala Daerah di Ibu Kota Negara Pengganti Jakarta, Ini Tujuannya

Menurutnya, Pergub tersebut dibuat untuk mengunci atau mengantisipasi rencana orang-orang yang berspekulasi harga tanah di lokasi ibu kota baru.

"Kalau kita tidak payungi (pakai Pergub) nanti orang berspekulasi. Dengan ini bisa menghindari adanya tuan takur (spekulan)," ucap Isran Noor.

Isran Noor menyebut pembangunan ibu kota akan didirikan di tanah milik negara yang dikatakan Presiden Jokowi seluas 180 ribu hektare.

Ini Tiga Penyebab Aktivitas Gempa di Kalimantan Paling Rendah Sehingga Cocok Jadi Ibu Kota

Sementara, jika ada warga yang menempati, maka akan dipindahkan ke lokasi lain dan diberikan dana kompensasi.

"Cuma pasti lebih murah karena milik negara. Milik negara itu kewenangan penuh, otoritas penuh negara," jelas Isran Noor.

Sebelumnya, Presiden Jokowi akhirnya mengumumkan lokasi calon ibu kota baru Indonesia, yakni di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utama dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemeriksaan Kesehatan 20 Calon Pimpinan KPK Pakai Standar Capres-Cawapres

Kedua kabupaten tersebut berada di Provinsi Kalimatan Timur.

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved