Ibu Kota Pindah
Prabowo Setuju Ibu Kota Negara Dipindahkan ke Kalimantan Timur, tapi Berikan Empat Catatan Ini
Prabowo Subianto setuju ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Utara dan sebagian Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Penulis: Sri Handriyatmo Malau | Editor: Yaspen Martinus
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto setuju ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Utara dan sebagian Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).
"Pak Prabowo menyampaikan kepada seluruh anggota Fraksi Gerindra, bahwa pemindahan Ibu Kota sudah menjadi usulan rencana jangka panjang Gerindra sejak 2014 lalu," ujar Dahnil Anzar Simanjuntak ketika dihubungi, Selasa (27/8/2019).
Juru Bicara Prabowo Subianto itu menurutkan, Prabowo Subianto memberikan sejumlah catatan penting mengenai pemindahan ibu kota negara tersebut.
• Pernyataan Lengkap Jokowi Saat Umumkan Lokasi Baru Ibu Kota Indonesia: Bukan Salah Pemprov DKI
Catatan pertama, pemindahan ibu kota harus didasari kajian yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Tidak grasa-grusu, dan menjadi program jangka panjang yang dipersiapkan dengan matang," kata Dahnil Anzar Simanjuntak.
Catatan Kedua, pemindahan ibu kota harus didasari pandangan ekonomi opportunity cost (biaya kesempatan) selain tentu financial cost yang fondasi dasarnya tentu adalah prioritas.
• Susunan Lengkap Pengurus DPP PKB Periode 2019-2024, Artis Arzeti Bilbina Dapat Jabatan Sekretaris
"Jangan sampai rencana tersebut mengabaikan masalah paling dasar lain," ucapnya.
Catatan ketiga, masalah paling dasar lain kapasitas negara menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, dan kedaulatan ekonomi seperti kedaulatan pangan, energi, serta pertahanan dan keamanan.
"Karena semua masalah yang tadi disebutkan adalah masalah primer kita sebagai bangsa dan negara," tegasnya.
• Cuma Ada Delapan Perempuan di DPRD Kota Bekasi Periode 2019-2024, Ini Kata Ketua Sementara
Catatan keempat, pemindahan Ibu kota, selain memperhatikan prioritas, kesenjangan ekonomi, juga harus memperhatikan dampak sosial, budaya, dan politik bagi persatuan dan kesatuan NKRI.
Karena pemindahan ibu kota tidak sekadar masalah ekonomi, namun ada masalah antropologis (budaya) dan masalah geopolitik, pertahanan, keamanan, juga masalah lingkungan hidup dan lainnya.
Jadi, paparnya, tidak boleh pandangan pemindahan ibu kota sekadar dilihat dari sisi ekonomi an sich.
• Motor Parkir di Trotoar Saat Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta, Pejalan Kaki Marah
"Pada prinsipnya, beliau dan Gerindra mendukung segala upaya baik yang pro masa depan, bukan upaya yang abai masa depan. Sukses selalu untuk Pak Jokowi dan jajarannya," beber Dahnil Anzar Simanjuntak.
Sebelumnya, Presiden Jokowi akhirnya mengumumkan lokasi calon ibu kota baru Indonesia, yakni di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utama dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Prabowo Subianto
Jokowi
Dahnil Anzar Simanjuntak
Ibu Kota pindah
Jokowi umumkan lokasi ibu kota baru
Kabupaten Penajam Paser Utara
Kabupaten Kutai Kartanegara
Isran Noor
Kaltim
Kalimantan Timur
lokasi Ibu Kota baru
pembangunan ibu kota baru
ibu kota baru
Kalimantan Timur ibu kota negara
ibu kota Indonesia bakal pindah ke Kalimantan
pengumuman lokasi ibu kota baru
pindah ibu kota
pemindahan ibu kota
Penghapusan Wali Kota dan Bupati Berpotensi Menurunkan Pelayanan Publik di Jakarta |
![]() |
---|
Legislator DKI Ingatkan Pemerintah Soal Wacana Penghapusan Walkot dan Bupati Harus Pakai Kajian |
![]() |
---|
PKS Tolak Wacana Presiden yang Hapus Jabatan Wali Kota dan Bupati di Jakarta |
![]() |
---|
EMPAT Skenario Pemindahan ASN ke IKN, dari 1.971 Hingga 100 Ribu Orang |
![]() |
---|
Yakin Ibu Kota Masih di Jakarta pada 2024, Legislator PDIP: Saya Berani Potong Leher |
![]() |
---|