Ibu Kota Pindah

Prabowo Setuju Ibu Kota Negara Dipindahkan ke Kalimantan Timur, tapi Berikan Empat Catatan Ini

Prabowo Subianto setuju ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Utara dan sebagian Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Prabowo Setuju Ibu Kota Negara Dipindahkan ke Kalimantan Timur, tapi Berikan Empat Catatan Ini
Istimewa
Maket salah satu desain Ibu Kota Baru RI versi Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang akan diterapkan di Pulau Kalimantan nanti. 

KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto setuju ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Utara dan sebagian Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).

"Pak Prabowo menyampaikan kepada seluruh anggota Fraksi Gerindra, bahwa pemindahan Ibu Kota sudah menjadi usulan rencana jangka panjang Gerindra sejak 2014 lalu," ujar Dahnil Anzar Simanjuntak ketika dihubungi, Selasa (27/8/2019).

Juru Bicara Prabowo Subianto itu menurutkan, Prabowo Subianto memberikan sejumlah catatan penting mengenai pemindahan ibu kota negara tersebut.

Pernyataan Lengkap Jokowi Saat Umumkan Lokasi Baru Ibu Kota Indonesia: Bukan Salah Pemprov DKI

Catatan pertama, pemindahan ibu kota harus didasari kajian yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Tidak grasa-grusu, dan menjadi program jangka panjang yang dipersiapkan dengan matang," kata Dahnil Anzar Simanjuntak.

Catatan Kedua, pemindahan ibu kota harus didasari pandangan ekonomi opportunity cost (biaya kesempatan) selain tentu financial cost yang fondasi dasarnya tentu adalah prioritas.

Susunan Lengkap Pengurus DPP PKB Periode 2019-2024, Artis Arzeti Bilbina Dapat Jabatan Sekretaris

"Jangan sampai rencana tersebut mengabaikan masalah paling dasar lain," ucapnya.

Catatan ketiga, masalah paling dasar lain kapasitas negara menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, dan kedaulatan ekonomi seperti kedaulatan pangan, energi, serta pertahanan dan keamanan.

"Karena semua masalah yang tadi disebutkan adalah masalah primer kita sebagai bangsa dan negara," tegasnya.

Cuma Ada Delapan Perempuan di DPRD Kota Bekasi Periode 2019-2024, Ini Kata Ketua Sementara

Catatan keempat, pemindahan Ibu kota, selain memperhatikan prioritas, kesenjangan ekonomi, juga harus memperhatikan dampak sosial, budaya, dan politik bagi persatuan dan kesatuan NKRI.

Halaman
1234
Penulis: Sri Handriyatmo Malau
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved