Gerindra: Daripada di Dalam Pemerintahan Malah Korupsi, Lebih Baik di Luar Kasih Kritik Konstruktif

Yang diperlukan ialah bagaimana negara bersistem demokrasi, mengolah kemampuan dari perbedaan-perbedaan tersebut.

"Saya terangkan, bahwa demokrasi itu tidak memerlukan persatuan."

"Demokrasi memerlukan kemampuan mengolah perbedaan," ucapnya.

• JADWAL LENGKAP Timnas Indonesia di Piala AFF U-18 2019

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara mengenai peta koalisi pasca-Pilpres 2019.

Menurut Fahri Hamzah, masih adanya tarik ulur partai pendukung Prabowo-Sandi masuk ke dalam pemerintahan, disebabkan tidak memiliki konsep yang jelas mengenai oposisi dan koalisi.

"Tarik ulur itu karena enggak punya konsep," kata Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2019).

• Rizieq Shihab Dipulangkan Jadi Syarat Rekonsiliasi, Politikus PDIP: Suporter Tidak Usah Ikut Ngatur

"Jadi semuanya, bagi yang di luar maupun yang di dalam, itu enggak punya konsep tentang apa itu oposisi dan apa itu koalisi dalam sistem presidensialisme."

"Enggak ada yang ngerti tentang ini, makanya bingung," sambungnya.

Menurut Fahri Hamzah, dalam negara dengan sistem presidensial, maka otomatis parlemen merupakan oposisi.

• Politikus PKB: Yang Ngusir Rizieq Shihab Siapa? Dia Pergi Sendiri Kok, Kalau Mau Pulang Saja

Presiden dipilih secara langsung sebagai eksekutif yang menjalankan roda pemerintah, dan anggota DPR juga dipilih langsung sebagai legislatif yang memiliki tugas pengawasan.

"Maka di dalam presidensialisme itu tidak ada oposisi. Tetapi dalam presidensialisme itu, otomatis legislatif itu menjadi oposisi, gitu loh."

"Nah, ini poin-poin menurut saya mereka itu enggak paham," ucapnya.

• Siapa Komandan Lapangan Kerusuhan 21-22 Mei 2019 yang Diburu Polisi?

Menurutnya juga, tarik ulur yang terjadi bukan hanya karena tidak jelasnya konsep, melainkan juga karena ketidakpahaman terhadap konsep koalisi dan oposisi.

Contohnya, menurut Fahri Hamzah, bila ada partai yang sebelumnya berada di luar koalisi pemerintah, kemudian bergabung dan mendapatkan jatah satu kursi menteri.

Lalu, hanya karena jatah satu menteri tersebut, fraksi partainya di DPR tidak bisa mengkritik.

• Ini Ciri-ciri Penembak Misterius Saat Kerusuhan 21-22 Mei 2019, Beraksi Pakai Tangan Kiri