TNI Pertanyakan Posisi Bupati Nduga yang Meminta TNI/Polri Ditarik dari Wilayahnya, TNI Menolak

Bupati Nduga Yairus Gwijangge beberapa waktu lalu kembali meminta TNI/Polri untuk menarik pasukannya dari daerah yang kini ia pimpin tersebut.

Menjawab hal tersebut, Kodam XVII/Cenderawasih menyatakan tidak akan memenuhinya karena Nduga merupakan satu kesatuan dari NKRI.

"Aspirasi itu mungkin bentuk kepedulian mereka terhadap masyarakatnya. Namun, untuk penarikan pasukan di Nduga tentu kita berdasarkan perintah Mabes TNI. Tentu kita tidak bisa melakukan begitu saja," ujar Wakapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Dax Sianturi, di Jayapura, Rabu (7/8/2019).

• Simak Sosok Prada Usman Helembo, Anggota TNI yang Gugur Ditembak Kelompok Separatis di Nduga Papua

• PLN Wacanakan Ganti Rugi Listrik Mati dengan Potong Gaji Karyawan, Mengapa Muncul Penolakan?

• Akui Tak Mudah Berantas KKSB di Nduga Papua, Jokowi: Medannya Betul-betul Sangat Berat

Ia menegaskan ada beberapa pertimbangan untuk menugaskan prajuritTNI tetap ada di Nduga.

Menurut Dax, fakta-fakta dalam satu tahun belakangan menunjukkan gangguan keamanan di Nduga itu frekuensinya cukup tinggi dan jumlah korban cukup banyak.

Nduga, tegasnya, bagian dari NKRI. Artinya masyarakat yang ada di wilayah tersebut bukan hanya masyarakat asli setempat, tetapi ada juga warga negara Indonesia lainnya.

• Setelah Ditegur Keras KPAI, Kantor Pemerintah Kota Tangerang Kini Didemo Sejumlah Mahasiswa dari HMI

"Fakta lainnya, korban-korban kekejaman OPM yang bermarkas di situ rata-rata warga pendatang sehingga TNI harus hadir untuk melindungi setiap warga Indonesia," tuturnya.

Dax menekankan keberadaan kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya di Nduga juga menjadi pertimbangan keberadaan TNI yang juga memiliki fungsi untuk melakukan penegakan hukum.

"Di Nduga sudah jelas ada KKB yang baik secara langsung melakukan aksi maupun propaganda melalui media sosial dan menyatakan ingin melepaskan diri dari NKRI, itu sudah ancaman langsung terhadap kedaulatan negara," tuturnya.

Berdasarkan fakta-fakta itulah NI tetap menempatkan pasukannya di Nduga.

Pertanyakan Posisi Bupati

Terkait pernyataan yang mengatakan masyarakat Nduga ketakutan dengan keberadaan pasukan TNI, ia membantahnya.

Menurut dia, Keberadaan TNI di Nduga bukan untuk menakut-nakuti atau menyakiti hati rakyat, tetapi pertimbangannya adalah melindungi rakyat Indonesia.

Justru Dax mempertanyakan posisi bupati Nduga yang seharusnya menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan dan mensukseskan pembangunan.

"Mungkin publik bisa menilai sudah berapa kali bapak bupati meminta TNI/Polri menarik pasukan. Namun, ada pertanyaan kenapa beliau tidak pernah menyerukan untuk TPN OPM meletakan senjata dan menyerahkan diri, ini kan jadi pertanyaan," katanya.

Ia mengingatkan untuk menangani masalah di Nduga bukan hanya pekerjaan TNI dan Pemda saja, tapi semua instansi pemerintah.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Nduga, Papua, meminta pemerintah secepatnya menarik personel TNI/Polri yang sedang menggelar operasi militer di Papua sejak awal Desember 2018.

• Dampak Pemadaman Listrik Massal, Anies Dorong Warga Pakai Panel Surya di Rumah

Permintaan itu disampaikan Bupati Nduga Yairus Gwijangge saat bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

"Kami dengan harapan penuh, meminta kepada bapak Presiden melalui Ketua DPR, bahwa penarikan anggota TNI-Polri itu tidak jadi masalah," ujar Yairus.

Menurut Yairus, keberadaan personel TNI/Polri di wilayahnya membuat hidup masyarakat tidak tenang.

Bahkan, masyarakat terpaksa mengungsi ke saudara dan kerabat di kabupaten sehingga sekitar 11 distrik di Nduga kosong.

Bukan untuk menakut-nakuti

Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Sisriadi menegaskan bahwa keberadaan pasukan TNI di Kabupaten Nduga, Papua bukan untuk menakut-nakuti masyarakat.

Selain bertugas menjaga keamanan, prajurit TNI ditempatkan di sana untuk membantu pembangunan infrastruktur sesuai kebijakan pemerintah.

• Meluncur di New York Dinihari Nanti, Ini Bocoran 10 Fitur Andalan Samsung Galaxy Note 10

"Keberadaan pasukan TNI di Nduga bukan untuk menakut-nakuti rakyat. Tugas mereka adalah membangun infrastruktur perhubungan darat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nduga," ujar Sisriadi saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/8/2019).

Ia menanggapi permintaan Bupati Nduga Yairus Gwijangge agar aparat TNI/Polri ditarik dari Kabupaten Nduga.

Yairus menyampaikan permintaan itu saat bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

• Pemadaman Listrik Massal, Fadli Zon: Jangan Kriminalisasi Pohon Sengon!

Sementara itu, menurut Sisriadi, sebagian pasukan TNI juga diberi tugas membantu Polri dalam rangka penegakan hukum.

Polri tengah mengejar pelaku pembunuhan puluhan pekerja proyek jembatan PT Istaka Karya.

Diduga, tersangka pelaku masih bersembunyi di wilayah Nduga.

Oleh sebab itu, ia menilai keberadaan aparat TNI/Polri penting untuk menjaga keamanan dan mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Dua Agenda Penyelesaian Nduga

Sementara itu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas telah menyiapkan 2 langkah strategis untuk mengatasi konflik sosial berkepanjangan yang terjadi di Kabupaten Nduga, Papua.

Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan Kementerian PPN, Velix Wanggai menyatakan, kebijakan tersebut dibuat setelah bupati, ketua DPRD, sekda dan jajaran OPD Nduga menyampaikan aspirasinya pada minggu lalu.

"Dari aspirasi yang ada akhirnya kami mengagendakan 2 agenda besar. Pertama adalah kami merumuskan strategi/langkah-langkah rehabilitasi, pemulihan dan rekontruksi Nduga, terutama untuk saudara-saudara kami yang mengungsi," ujar Velix, di Jayapura, Rabu (7/8/2019).

Dari strategi pertama ini, lanjut dia, Kementerian PPN sedang merumuskan bagaimana langkah-langkah pemuihan sosial, membangun psikologi, memperkuat peran tokoh-tokoh agama dan adat untuk penyelesaian masalah sosial dengan juga memperhatikan aspek keamanan.

Strategi kedua adalah merumuskan langkah-langkah percepatan pembangunan di Kabupaten Nduga.

Dari 29 kabupaten/kota yang ada di Papua, Nduga merupakan daerah yang relatif paling tertinggal.

"Jadi, kami menganggap membangun Nduga adalah menyelesaikan masalah di Papua. Nduga adalah simbol percepatan pembangunan di Papua, Nduga merupakan barometer percepatan pembangunan di Papua, sehingga kami sedang identifikasi bagaimana strategi komperhensif pembangunan Nduga," kata dia.

Velix mengaku, Kementerian PPN sedang memetakan 32 distrik yang ada di Nduga, di mana ada sekitar 12 distrik yang sekarang sedang bermasalah.

Untuk pelaksanaannya, Kementerian PPN telah membuat waktu kerja, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

"Untuk strategi pertama kami berharap enam bulan ke depan ada langkah-langkah percepatan pemulihan sosialnya. Itu ada aspek dari Bappenas, BNPD, karena ini kami anggap dalam konteks kebencanaan," tutur dia.

"Strategi percepatan pembangunan kami petakan dalam lima tahun ke depan sesuai dengan arah besar pembangunan nasional hingga 2024," sambung Velix.

Namun, ada kendala untuk melaksanakan rencana-rencana tersebut, yaitu masih minimnya data kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Nduga.

"Masalah administrasi kependudukan dan catatan sipil itu jadi PR di seluruh Papua, tapi kami akan terus meningkatkan catatan dari Kementerian Sosial, Kemendagri, kami ingin meningkatkan catatan sipilnya saudara-saudara kita di Papua," kata dia.

Menurut dia, data tersebut penting karena menjadi barometer formulasi anggaran nasional yang menggunakan basis catatan sipil.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bupati Minta Semua Pasukan Ditarik dari Nduga, Ini Pernyataan TNI",  Dan dengan judul "Ini 2 Langkah Strategis Pemerintah Atasi Konflik Sosial di Nduga",  Penulis : Kontributor Jayapura, Dhias Suwandi