Heboh di Facebook, Ada Fintech Ilegal Pakai Ribuan Data dari Go-Jek, Grab, dan Tokopedia

Adapun, Satgas Waspada Investasi merupakan gabungan dari 13 lembaga pemerintahan/instansi yang dikoordinatori oleh OJK.

Hingga kini, sekitar 1.087 fintech P2P lending ilegal yang ditutup Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) berdasarkan rekomendasi OJK melalui SWI.

WARTA KOTA, PALMERAH--- Ada kehebohan di Facebook dengan salah satu aplikasi fintech peer to peer (P2P) lending.

Pasalnya fintech P2P lending itu menggunakan ribuan data pengguna dari aplikasi Go-Jek, Grab, dan Tokopedia.

Menanggapi hal itu, Sekar Putih Djarot, juru bicara Otoritas Jasa Keuangan, Putih Djarot, mengatakan, fintech ilegal memang tidak termasuk dalam pengawasan OJK.

• Diancam Amerika Serikat, Turki Siap Melakukan Aksi Balas Dendam

Akan tetapi, keberadaannya telah menjadi perhatian Satgas Waspada Investasi (SWI) yang dikoordinatori oleh OJK.

"Fintech ilegal tidak termasuk dalam pengawasan OJK. Namun, keberadaan fintech ilegal menjadi concern bersama, penanganan pemberantasannya dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi," kata Sekar seperti dikutip Kompas.com, Senin (22/7/2019).

Adapun, Satgas Waspada Investasi merupakan gabungan dari 13 lembaga pemerintahan/instansi yang dikoordinatori oleh OJK.

• IMEI Ponsel Bakal Bisa Diakses Pelaku Usaha Fintech P2P Lending

Hingga kini, sekitar 1.087 fintech P2P lending ilegal yang ditutup Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) berdasarkan rekomendasi OJK melalui SWI.

Saat ini, baru terdapat 113 fintech peer to peer lending yang terdaftar di OJK.

Sedangkan untuk fintech yang telah terdaftar di OJK, Sekar memastikan fintech-fintech tersebut harus memenuhi aturan dan ketentuan POJK Nomor 77 atau POJK Nomor 1 Tahun 2016 tentang penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam berbasis teknologi.

• Sekretaris Jenderal ATI: Jangan Sampai Ada Pengelana di Jalan Tol

"Kami juga telah membatasi akses data fintech legal hanya microphone, lokasi dan kamera yang dibutuhkan untuk kepentingan e-KYC. Data lainnya selain microphone, lokasi dan kamera tidak boleh diakses," kata Sekar.

Sekar mengatakan, jika fintech yang telah terdaftar atau berizin terbukti melakukan pelanggaran akses data, pihaknya akan memberikan sanksi berupa pencabutan izin.

"Jika fintech yang telah terdaftar atau berizin terbukti melakukan pelanggaran akses data selain microphone, lokasi dan kamera, kami akan tegas mengenakan sanksi hingga pencabutan tanda terdaftar atau berizin sesuai aturan POJK 77," kata Sekar.

• Dampak Perang Dagang, Perhatikan Beberapa Saham Ini

Seperti diketahui, terdapat salah satu fintech ilegal di Google Play Store yang menyalahgunakan ribuan data pengguna dari aplikasi Go-Jek, Grab, dan Tokopedia.

Tak tanggung-tanggung, data yang digunakan tersebut juga merekam riwayat perjalanan mulai dari lokasi penjemputan dan lokasi tujuan pergi, nomor ponsel pengguna dan pengemudi, email, saldo gopay, dan plat nomor pengemudi.

Sementara di aplikasi Tokopedia, data yang digunakan tersebut bisa merekam barang apa yang dibeli, harga barang, nama pembeli, nomor ponsel, email, serta alamat dimana barang itu dikirimkan.

• Imbas Perang Dagang, Puluhan Perusahaan Hengkang dari China

Untuk meminimalisir hal itu tak terjadi lagi, Sekar mengimbau masyarakat lebih cermat dalam bertransaksi di bidang keuangan digital, sebab platform digital yang tidak berizin kerap menggunakan data pengguna semena-mena.

"Kami terus mengimbau masyarakat lebih cermat dalam bertransaksi bidang keuangan digital. Selalu cek terlebih dahulu apakah lembaganya resmi atau tidak. Bisa dicek di website OJK atau kontak 157," katanya.

• Daftar Pekerja yang Rawan Digantikan oleh Robot

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Heboh Data Pengguna Go-Jek, Grab, dan E-commerce Dipakai Fintech Ilegal, Ini Kata OJK