Kumpulan Pengelola Sekolah Swasta Demo di Kantor Wali Kota Bekasi karena Jumlah Siswa Baru Sedikit

Pihak Kumpulan Pengelola Sekolah Swasta Kota Bekasi melakukan aksi demontrasi di depan kantor Wali Kota Bekasi.

Hal ini menyusul jumlah siswa yang kian berkurang lantaran kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan pengelola sekolah swasta.

Ratusan massa yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi menggeruduk kantor Wali Kota Bekasi.

Mereka membawa spanduk bertulisan 'Tidak setuju PPDB gelombang kedua' maupun tolak pembukaan sekolah negeri baru.

Selain itu, mereka berorasi agar semua kebijakan Walikota dalam PPDB jangan sampai memberangus sekolah swasta.

• Palang Pintu Elektronik Terkait Perparkiran di UI Depok Membuat Kendaraan Tidak Bebas Lalu Lalang

• Pihak Satnarkoba Mengampanyekan Milenial Cerdas Tanpa Narkoba Digelar di SMA Pangudi Luhur

• Terungkap Ini Dia 5 Bandara Paling Berbahaya di Dunia Bukan Hanya Ada di Komik yang Merupakan Fakta

Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), Ayung Sardi Dauly mengatakan, aspirasi teman-teman SMP, SMA dan SMK swasta meminta jangan ada dikotomi negeri dan swasta.

Disdik jangan hanya mengurusin sekolah negeri saja, dan melupakan sekolah swasta.

"Disdik hanya ngurusin negeri padahal kan di Undang-undang hanya diatur menyelenggarakan pendidikan, bukan pendidikan negeri."

"Pendidikan kan diselenggarakan masyarakat mereka enggak mau bantu, padahal kita kan membantu kebutuhan pendidikan di Kota Bekasi," kata Ayung, di lokasi, Selasa (16/7/2019).

Pihaknya menyoroti kebijakan Wali Kota karena dinilai asal membuka Unit Sekolah Baru (USB) secara mendadak.

"Ada yang lucu tahun ini, masa ada sekolah baru berdiri hanya dengan nota dinas."

"Udah gitu, gedung masih kosong dan belum ada fasilitas apapun pengajarnya aja masih nginduk ke sekolah negeri lain," ungkapnya.

• Trio Tersangka Pablo Benua dkk dalam Kasus Bau Ikan Asin Jalani Pemeriksaan Tes Urine

• Kalangan DPRD DKI Mengapresiasi Usulan Anies Baswedan Soal Rencana Jakarta Gelar Formula E 2020

"Sementara, kita swasta, untuk menerima swasta, harus studi kelayakan, verifikasi, harus keluar izin dulu baru terima siswa," katanya.

BMPS juga menyoroti waktu pelaksanaan PPDB yang terlalu mepet dengan tanggal waktu masuk sekolah.

"Ini kan ada PPDB tahap kedua, jadi mepet ke tanggal awal masuk sekolah."

"Kita enggak kebagian siswa yang daftar karena pada tunggu hasil sekolah negeri," ujarnya.

Sekitar tiga jam melakukan aksi, akhirnya perwakilan mereka diajak masuk untuk bertemu sejumlah pejabat Pemkot Bekasi.

Mulai Dinas Pendidikan Kota Bekasi maupun Kesbangpol Kota Bekasi.

"Tadi, kita ketemu, tapi bukan sama Wali Kota."

"Kita hanya dipertemukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Sekdisnya terus staf ahli Pemkot dan Kepala Kesbangpol."

"Kita sudah sampaikan tuntutannya, tapi tidak ada yang bisa beri jawaban dan berikan argumen soal pendirian sekolah dadakan itu," ucapnya.

"Kita belum puas, kita ingin berdialog dengan Wali Kota."

"Apa argumen dan pertimbangan pendirian sekolah dadakan itu."

"Kemudian jawaban serta komitmen dari apa yang jadi tuntutan kami."

"Jika kami tidak diberikan kesempatan dialog dengan Wali Kota, kita akan demo lagi dengan jumlah yang lebih besar," katanya.