MAKIN PANAS, Wali Kota Tangerang Diseret ke Pengadilan Berselisih dengan Menkumham

Menkumham sempat menyindir Arief saat peresmian Politeknik BPSDM Hukum dan HAM yang berlokasi di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.

Yasonna menuding bahwa orang nomor satu di Kota Tangerang itu mencari gara - gara.

Arief disindir mewacanakan lahan pertanian di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.

"Kami sudah tahu terkait rencana diberhentikannya sejumlah pelayanan. Kemarin sudah dikumpulkan dan dirapatkan. Kami kan bayar pajak, kenapa tidak harus dilayani?" ujar Ketua RT 02 / RW 13 Komplek Kehakiman, Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Budi Utomo saat dijumpai Warta Kota di kediamannya, Jumat (12/7/2019).

Pria yang akrab disapa Tomi ini menyayangkan terkait kebijakan Wali Kota Tangerang.

Pasalnya, akan berdampak masalah baru untuk kedepannya.

"Kalau penerangan umum dimatikan, terus di sini gelap dong. Bahaya yang jalan, bagaimana dengan keamanannya," ucapnya.

Dirinya berharap agar hubungan Wali Kota dengan Menkumham segera mencair.

Menurutnya, jangan rakyat yang dijadikan korban terkait perselisihan tersebut.

"Kalau pengangkutan sampah tidak dilayani, kami warga di sini mau buang kemana lagi? Apa haris buang di depan Jalan Sudirman dekat Pusat Pemerintahan Kota Tangerang? Nanti bakal ramai lagi kalau begini," kata Tomi.

Stop Pelayanan

Memanasnya hubungan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly berdampak pada sejumlah pelayanan terhadap masyarakat.

Bahkan Arief melayangkan surat ke Menkumkam yang menyatakan tak akan bertanggung jawab terkait sejumlah pelayanan di kawasan lahan Kemenkumham tersebut.

Surat tersebut bernomor 593/2341-Bag Hukum/2019 tentang nota keberatan dan klarifikasi Wali Kota atas pernyataan Menkumham.

Seperti diketahui Yasonna sempat menyindir Arief saat peresmian Politeknik BPSDM Hukum dan HAM yang lokasinya berada di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.