Siswa Baru
Terkait Kisruh PPDB, Pejabat Disdik Jawa Barat Dicopot Kini Dimutasi Untuk Mengurusi Laut dan Ikan
“Jabatan itu amanah dan setiap aparatur sipil negara harus siap kapan saja ditugaskan, karena aparatur sipil negara (ASN) memang harus seperti itu
lihat foto
“Terutama dalam hal pelaksanaan PPDB SMA/SMK supaya tertib, bebas pungutan liar (pungli), tidak ada jual kursi dan siswa titipan,” kata Sobirin.
Kisruh PPDB tingkat SMA/SMK Negeri di Depok sudah mulai tampak pada hari pertama pendaftaran PPDB, Senin (17/6) lalu.
Seperti diketahui, ketika itu ribuan orang tua berlomba-lomba datang paling cepat ke sejumlah sekolah berlabel unggulan, seperti SMAN 1, SMAN 2, dan SMAN 3, diduga karena termakan isu bahwa pendaftar paling cepat datang pasti akan diterima.
Contoh lainnya, perwakilan 21 siswa miskin melayangkan protes kepada Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Shomad, di Balai Kota Depok, Selasa (2/7), karena tidak diterima masuk di SMA/SMK Negeri.
Misalnya saja, ada 12 siswa warga Kecamatan Beji tidak diterima mendaftar di SMKN 3 Depok yang berada di Kecamatan Sukmajaya, dengan alasan tidak sesuai zonasi. Padahal, di Kecamatan Beji sendiri tidak ada satupun SMA/SMK Negeri.
