Sempat Membantah, Gerindra Kini Akui Prabowo Bertemu Kepala BIN Budi Gunawan

ANGGOTA Dewan Pembina Partai Gerindra Maher Algadri membenarkan adanya pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, beberapa waktu lalu.

"Benar, enggak ada yang ditutupin kok," ujar Maher di Kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019) tengah malam.

Menurut Maher, tidak ada yang spesial dari pertemuan tersebut.

• Minggu 30 Juni 2019 KPU Tetapkan Jokowi-Maruf Amin Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

Pertemuan tidak membicarakan koalisi atau rencana mempertemukan Jokowi dengan Prabowo Subianto.

Pertemuan keduanya hanya membahas soal isu keamanan.

"Oh, enggak ada hal hal lain yang dia bicarakan, (selain) dari segi sekuriti kali, (tapi) bukan urusan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo," katanya.

• Pidato Lengkap Jokowi Setelah Putusan MK: Tiada Lagi 01 dan 02, yang Ada Hanya Persatuan Indonesia

Maher mengatakan, bila Prabowo Subianto ingin bertemu Jokowi, tidak perlu ada penjajakan dahulu.

Keduanya merupakan tokoh yang sudah pernah bertemu dan tidak memiliki masalah satu sama lain.

"Pak Prabowo enggak membutuhkan mau ketemu Pak jokowi. Tapi dia kalau mau ketemu, dia minta saja dia pasti ketemu."

• Kalah Tebal Dibanding 2014, Putusan PHPU Pilpres 2019 Cuma 1.944 Halaman

"Enggak ada problem dua-duanya, sering ketemu kok. Jadi kalau you bicara ketemu, enggak ada masalah," tuturnya.

Sebelumnya, anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade membantah adanya pertemuan Prabowo Subianto dan Budi Gunawan di Bali pada awal Juni 2019.

Beredar isu pertemuan itu digelar sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi, sekaligus diduga ada pembicaraan soal tawaran bagi Prabowo Subianto untuk masuk koalisi Jokowi-Maruf Amin.

• Prabowo Cari Langkah Hukum Lain yang Bisa Ditempuh, Padahal Putusan MK Bersifat Final dan Mengikat

“Tidak ada pertemuan itu, coba anda konfirmasi ke Pak Budi Gunawan,” cetus Andre Rosiade saat ditemui di posko pemenangan Prabowo-Sandi di Kebayoran Baru, Jakarat Selatan, Selasa (25/6/2019).

Menurutnya, hingga kini baik Prabowo Subianto maupun Sandiaga Uno beserta Badan Pemenangan Nasional (BPN), masih fokus pada sengketa hasil Pilpres 2019 di MK (Mahkamah Konstitusi).

Ia menyindir dengan menyebut bahwa Prabowo-Sandi tak pernah mengejar jabatan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

• Pegawai Inspektorat Kota Tangerang yang Diduga Hina Babu Dimutasi Jadi Staf Kelurahan

“Kami sedang fokus ke MK, kami tak punya rencana zig-zag dalam proses ini."

"Prabowo dan Sandi bukan pencari pekerjaan untuk panggung 2024, dan tak butuhkan jabatan untuk perlindungan hukum. Jangan samakan dengan yang lain,” tegasnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Juru Bicara BPN itu mengatakan, wajar bila Gerindra selalu dikaitkan masuk kabinet Jokowi, jika akhirnya diputuskan sebagai pemenang Pilpres 2019.

• KPU Berikan Kesempatan Jokowi-Maruf Amin dan Prabowo-Sandi Konferensi Pers Bareng Hari Minggu

Namun, sekali lagi Andre Rosiade mengatakan, pihaknya masih fokus pada proses di MK dan optimistis permohonannya dikabulkan.

“Wajar jika Partai Gerindra menjadi prioritas diajak, karena kami partai pemenang kedua dan jumlah kursi kami signifikan, Gerindra juga solid."

"Kami belum memikirkan soal itu, di pikiran kami masih Pak Prabowo akan menang dan kami yang akan mengajak mereka,” paparnya.

• Mayat Wanita yang Ditemukan Terikat di Bekasi Belum Rekam KTP Elektronik, Identitasnya Masih Misteri

Sebelumnya Wartakotalive memberitakan, rapat Badan Pemenangan Nasional dan pimpinan partai pengusung Prabowo-Sandi di kediaman Prabowo Subianto semalam, belum membahas tawaran koalisi dari kubu Jokowi-Maruf Amin.

Hal itu dikatakan oleh anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Maher Algadri.

"Enggak, enggak ada, enggak dibahas," ujarnya di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019) tengah malam.

• Tiga Demonstran Diduga Keracunan, Penjual Tahu di Sekitar Patung Kuda Keluhkan Dagangannya Tak Laris

"Koalisi itu kan mesti ada tawaran, enggak ada kok," sambungnya.

Lagi pula, menurut Maher, belum ada tawaran resmi dari Jokowi kepada Partai Gerindra atau Prabowo Subianto, untuk bergabung dengan koalisi.

Yang ada, katanya, hanya komunikasi dari perorangan yang mengklaim mewakili pihak Jokowi.

• Diajak Istri, Bule Australia Ini Ikut Unjuk Rasa Bareng PA 212 karena Dukung Prabowo-Sandi

Sehingga, menurutnya, bisa diartikan tawaran tawaran kerja sama politik belum masuk ke meja Prabowo Subianto.

"Enggak ada, enggak pernah ada," katanya.

Menurut Maher, Partai Gerindra sama sekali tidak pernah meminta atau membuka komunikasi koalisi dengan kubu Jokowi.

• Tim Kuasa Hukum 01 Kompak Pakai Kopiah Hitam Pemberian Maruf Amin di Sidang Putusan MK

Komunikasi justru selalu datang dari pihak luar, namun komunikasi tersebut tidak resmi artinya tidak langsung dari Jokowi.

"Tidak pernah dari Gerindra, orang dari luar. Yang mewakili katanya dari sebelah sana ingin berkoalisi."

"Dari mana? Kita enggak bisa nanggapi yang gitu dong. Kalau resmi itu surat dari Jokowi, itu baru benar," tuturnya.

• KPK Minta Jokowi Serahkan Jersey dari Presiden Argentina untuk Dilelang, Atau Membelinya

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi membacakan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 pada Kamis (27/6/2019) pukul 21.16 WIB.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung menindaklanjuti putusan itu dengan berembuk bersama pada pukul 22.00, dan rampung pada pukul 22.55 WIB.

Hasilnya, rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih akan dilangsungkan pada Minggu (30/6/2019) di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

• Tiga Demonstran Diduga Keracunan, Penjual Tahu di Sekitar Patung Kuda Keluhkan Dagangannya Tak Laris

Rapat pleno akan dimulai pukul 15.30 WIB dan diperkirakan selesai pukul 17.00 WIB.

"Kami akan gelar rapat pleno terbuka penetapan paslon terplih pada Minggu 30 Juni 2019 di kantor KPU, pukul 15.30 WIB."

"Jika tidak ada halangan, pukul 17.00 diperkirakan akan selesai," ujar Ketua KPU Arief Budiman dalam konferensi pers di kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).

• Diajak Istri, Bule Australia Ini Ikut Unjuk Rasa Bareng PA 212 karena Dukung Prabowo-Sandi

Dalam rapat pleno nanti, KPU turut mengundang penyelenggara Pemilu lainnya, seperti Bawaslu dan DKPP.

Sedangkan Kementerian/Lembaga yang bekerja sama dengan KPU semisal TNI, Polri, Kemendagri, dan Kemenlu, juga turut diundang.

Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta Pemilu, partner pemantau Pemilu, dan Non Governmnet Organization (NGO) di bidang kepemiluan, juga turut diundang.

• Tim Kuasa Hukum 01 Kompak Pakai Kopiah Hitam Pemberian Maruf Amin di Sidang Putusan MK

Secara spesifik, dua kubu pasangan calon Pilpres akan mendapat masing-masing jatah 20 undangan

"Besok undangan sudah akan didistribusikan, mudah-mudahan malam ini bisa diselesaikan, sehingga siang sudah bisa dikirimkan," ujarnya.

Nantinya, Kementerian/Lembaga terkait seperti Sekretariat Negara, Mahkamah Agung, MPR, DPR, Bawaslu, dan MK, akan menerima salinan putusan penetapan KPU tersebut.

• KPK Minta Jokowi Serahkan Jersey dari Presiden Argentina untuk Dilelang, Atau Membelinya

Arief Budiman berharap, seluruh pihak yang diundang, khususnya kedua pasangan calon Pilpres, dapat hadir dalam rapat pleno Hari Minggu besok.

Sebab, KPU bakal memberikan kesempatan kepada dua paslon untuk melangsungkan konferensi pers secara bersama-sama.

"Kami berharap paslon 01 dan 02 bisa melakukan konpres bersama."

• KPU Bisa Tetapkan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Jumat Besok, Paling Lambat Hari Minggu

Jadi mudah-mudahan, beliau paslon 01 dan 02 punya waktu cukup, tidak ada halangan untuk menghadiri rapat pleno terbuka," harap Arief Budiman. (Taufik Ismail/Rizal Bomantama)