Daftar Formasi CPNS dan PPPK 2019 yang Dibutuhkan Sejumlah Pemerintah Daerah di Sumatera

KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) akan merekrut para pegawai pemerintah yang baru, setelah diterbitkannya surat keputusan dengan nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tentang pengadaan ASN tahun 2019.

Keputusan tersebut dilakukan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan ASN untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien.

Berikut ini formasi dan jumlah CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPk) Tahun 2019 sejumlah pemerintah daerah di Sumatera.

Pemorov Kepulauan Bangka Bwlitung Butuh 200 Guru

Pemprov Kepulauan Bangka Belitung mengusulkan untuk merekrut 200 guru pada penerimaan CPNS dan PPPK 2019 ini.

Pengadaan guru diprioritaskan karena pengadaan tahun sebelumnya kebutuhan guru belum memenuhi kuota.

Kasubid Perencanaan dan Pengadaan ASN Badan Kepegawaian dan SDM Bangka Belitung, M Erisco Nurrahman mengatakan, formasi guru mencapai 45 persen dari total pengusulan tahun ini.

"Guru sebanyak 200 orang untuk tingkat SMA/SMK termasuk juga SLB. Total yang diusulkan 444 formasi," kata Erisco kepada Kompas.com di ruang kerjanya, Kamis (20/6/2019).

Dia menuturkan, usulan formasi telah melewati verifikasi dan validasi kebutuhan dari setiap organisasi perangkat daerah.

Pengadaan dengan mempertimbangkan prioritas pelayanan dasar meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Pada 2018 lalu, Pemprov Bangka Belitung mengusulkan 304 formasi dan yang disetujui pusat 270 formasi. Dari jumlah tersebut, hanya 250 yang terisi kebutuhannya.

"Tahun lalu banyak kosong dari dokter spesialis," ujar Erisco.

Menurutnya masyarakat bisa memulai untuk mempersiapkan diri jika ingin menjadi abdi negara. Untuk proses seleksi, ia memastikan jika sifatnya terbuka dan tidak dipungut biaya.

"Jangan sampai tertipu pihak yang menjanjikan kelulusan," ucapnya.

• Mulanya Dikira Suara Kucing, Nenek Temukan Bayi di Depan Rumah, Lapor Polisi Ternyata Cucu Sendiri

Pemprov Sumatera Selatan Butuh 500 CPNS dan PPPK

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengusulkan sebanyak 500 CPNS dan PPPK.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumatera Selatan, Nora Elisya mengatakan, usulan tersebut telah mereka sampaikan kepada MenPAN.

"Untuk berapa kuota yang dibutuhkan setiap dinas masih dihitung dimana saja butuh. Tapi kita usulkan sekitar 500 CPNS dan P3K tahun ini"kata Nora, Rabu (19/6/ 2019) seperti dikutip dari Kompas.com.

Nora menerangkan, surat edaran usulan CPNS kepada KemenPAN tersebut, 30 persen ditujukan untuk CPNS, dan 70 persen ditujukan untuk P3K.

"Kuota ini nantinya menyesuiakan dengan jumlah yang pensiun di lingkungan Pemprov Sumsel,"ujarnya.

• Dua Kali Kabupaten Sarmi Papua Diguncang Gempa

• Gempa Kembali Guncang Tanah Papua, Kali ini di Sarmi

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Butuh 243  CPNS dan PPPK

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat membuka lowongan 243 formasi untuk CPNS dan PPPK.

"Ada 243 lowongan yang kita buka untuk penerimaan 2019 ini. Rinciannya 70 persen untuk PPPK dan 30 persen untuk CPNS," kata Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tanah Datar, Suhermen yang dihubungi Kompas.com, Rabu (19/6/2019).

Suhermen mengatakan lowongan itu sesuai dengan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pensiun, pindah dan meninggal dunia hingga 1 Januari 2019 mendatang.

"Dari data kami ada 243 ASN yang pensiun hingga 1 Januari 2019, pindah dan meninggal dunia. Makanya sesuai dengan imbauan Kemenpan RB, kita membuka lowongan sesuai angka itu," kata Suhermen.

Suhermen menjelaskan untuk CPNS semuanya diperuntukkan bagi tenaga teknis seperti akuntan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan lainnya.

Sementara untuk PPPK mayoritas untuk guru dan tenaga kesehatan. Dibandingkan dengan rekrutmen CPNS 2018 lalu, Pemkab Tanah Datar menjaring 287 formasi.

Tapi ada empat formasi yang tidak terisi untuk dokter spesialis.

Pada seleksi CPNS 2019 ini Pemkab Tanah Datar akan memprioritaskan formasi yang belum terisi.

"Dalam instruksi Kemenpan RB, rekrutmen CPNS akan diutamakan untuk unit kerja atau OPD yang tidak menerima CPNS pada 2018," katanya.

• Cegah Karut-marut PPDB seperti di SMA, SMPN 2 Depok Akan Gelar Simulasi

• Ajak Tidak Coblos Caleg dari Partai Gerindra Steven Abraham, Bupati Merauke Divonis 4 Bulan Penjara

• Djafar Muchlisin Mundur dari Jabatannya Setelah Ditunjuk Anies, Alasannya Tak Sesuai Pengalaman

Pemprov Riau Minta Kuota 10.381 CPNS

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun ini mengusulkan kuota untuk penerimaan CPNS sebanyak 10.381 orang.

Kuota tersebut ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga honorer yang ada di lingkungan Provinsi Riau.

Kepala BKD Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan, Senin (17/6/2019) mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyusun pengajuan formasi dan kuota CPNS tersebut.

Namun, pihaknya belum bisa memastikan apakah usulan tersebut seluruhnya disetujui atau tidak.

"Iya, kuota yang kita usulkan sebanyak 10.000 lebih, tapi itu belum tentu semuanya disetujui oleh pemerintah pusat. Karena ada diantara tenaga honorer kita yang belum berpendidikan sarjana," katanya.

Meski sudah diusulkan, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan jawaban dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar CPNS.

Pihaknya berharap kuota tersebut bisa disetujui oleh pemerintah pusat sehingga kekurangan PNS di Riau bisa ditutupi.

"Kita masih menunggu surat dari BKN, nanti kalau sudah ada ada surat dari BKN terkait persyaratan yang harus dipenuhi pelamar baru kita sampaikan siapa-siapa saja yang bisa mengikuti seleksi ini," katanya seperti dikutip dari Tribunpekanbaru.com.

• Herman Deru: Setelah MXGP Rampung Akan Digelar Motocross Tingkat Nasional

• Aceh Haramkan PUBG, Alasannya Mengandung Unsur Kekerasan dan Kebrutalan

• Gubernur Edy Rahmayadi Bentuk Tim Evaluasi untuk Pecat Ribuan Pegawai Honorer agar Hemat Rp 120 M

Pemkot Bukittinggi Butuh 105 CPNS

Pemerintah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) mengajukan 105 formasi CPNS 2019 ke Kemenpan RB.

Dari formasi itu, mayoritas masih untuk tenaga pendidikan, kemudian untuk tenaga teknis seperti kesehatan, akuntan, psikolog, tenaga IT, dan lainnya.

"Pengajuan ini mengacu kepada aturan Kemenpan RB. Jumlahnya disesuaikan dengan jumlah ASN yang pensiun hingga 1 Januari 2020 nanti," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bukittinggi, Sustinna yang dihubungi Kompas.com, Selasa (18/6/2019).

Sustinna mengatakan, hingga 1 Januari 2020 mendatang ada 80 orang ASN yang pensiun. Jumlah itu ditambah dengan 25 formasi yang sangat dibutuhkan.

"Totalnya ada 105 orang yang kita ajukan dan mayoritas untuk guru. Sementara untuk tenaga teknis ada berupa tenaga kesehatan, tenaga IT, akuntan, psikolog dan lainnya," jelas Sustinna.

Menurut Sustinna, jumlah tersebut masih kurang dari kebutuhan CPNS di Bukittinggi. Berdasarkan hasil rekapitulasinya, Bukittinggi masih membutuhkan 300 CPNS untuk mengisi sejumlah formasi yang kosong.

Pada penerimaan CPNS 2018 lalu, Pemko Bukittinggi menerima 74 formasi. Sedangkan yang diusulkan sebanyak 78 formasi dan ada 4 formasi yang tidak terisi.

Sedangkan untuk pengajuan formasi tahun ini, Sustinna mengatakan akan dilakukan BKPSDM Bukittinggi. Untuk proses jadwal pendaftaran BKPSDM Bukittinggi menunggu arahan dari Kemenpan RB.

• Jaksa Jebloskan 4 Mantan Anggota DPRD Gunungkidul ke Penjara Kasus Korupsi Dana Tunjangan DPRD

• 5 Fakta Video Skandal Guru dan Siswi Lembaga Pendidikan di Kalbar, Sudah Berlangsung Selama 3 Tahun

• Pasang Tarif Rp5 Ribu Per Anak, Pasutri Buruh Tani di Taksimalaya Live Mesum di Balik Jendela Kamar

Pemkab Solok Butuh 128 CPNS dan PPPK

Pemerintah Kabupaten Solok akan menerima 128 formasi untuk CPNS dan PPPK.

"Ada 128 formasi yang kami terima terdiri dari 70 persen PPPK dan 30 persen CPNS. PPPK pada bulan Agustus dan CPNS pada Oktober," kata Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Solok, Feris Novel, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (18/6/2019).

Feris mengatakan, formasi yang disediakan untuk PPPK mayoritas guru yang mengakomodir tenaga honorer K2.

Sedangkan CPNS, mayoritas untuk tenaga teknis seperti tenaga kesehatan, pengawas pekerjaan umum, verifikator keuangan dan bendahara. Baca juga: Rekrutmen CPNS 2019, Pemprov Sumbar Butuh 800 PNS

"Untuk CPNS kami ambil dari tenaga teknis seperti kesehatan, verifikator keuangan, bendahara dan juga pengawas PU. Sedangkan PPPK semuanya untuk guru," kata dia.

Feris mengatakan, jumlah formasi yang diajukan tersebut sesuai dengan arahan dari Kementerian PAN RB yakni sama dengan jumlah ASN yang pensiun pada tahun 2019.

Sedangkan untuk tahun 2019 di lingkungan pemerintah Kabupaten Solok tercatat ada 128 ASN yang pensiun.

"Sesuai dengan arahan Kemenpan RB, maka formasi yang kami ajukan sesuai dengan ASN yang pensiun hingga 1 Januari 2020 nanti. Ada 128 yang pensiun dan kita ajukan 128 juga," ujar dia.

Sedangkan untuk jadwal penerimaan, Feris mengatakan, pada bulan ini akan segera selesai proses pengiriman jumlah formasi.

Kemudian pada bulan Juli dilakukan verifikasi jumlah formasi untuk kemudian ditetapkan.

Berlanjut dengan jadwal perekrutan yang dibagi dua yaitu perekrutan PPPK pada bulan Agustus. Kemudian, penerimaan CPNS-nya pada bulan Oktober.

"Sama seperti penerimaan tahun lalu jadwalnya dua tahap, tapi tahun lalu CPNS dulu baru PPPK, kalau sekarang PPPK dulu baru CPNS," tutur dia.

Feris mengatakan, jumlah formasi dalam rekrutmen kali ini masih sangat jauh kurang dari kebutuhan pemerintah Kabupaten Solok.

Menurutnya, saat ini Kabupaten Solok membutuhkan sekitar 1.400 formasi ASN. Jumlah tersebut berdasarkan kebutuhan sejak tahun 2018 lalu.

Banyaknya formasi yang mencapai 1.400 merupakan permintaan dari SKPD yang ada kemudian direkap oleh BKPSDM. Pada rekrutan tahun 2018 lalu belum mampu memenuhi semua formasi itu.

"Memang sebenarnya untuk jumlah masih butuh banyak tapi kami tidak punya kemampuan keuangannya, APBD Solok harus selalu mengimbangi untuk belanja pegawai dan pembangunan," kata dia.

Sementara itu, pada perekrutan CPNS tahun 2018 lalu, Kabupaten Solok mendapatkan 320 formasi. Ada 16 formasi yang kosong.

Penyebabnya karena ada formasi yang tidak ada pelamarnya dan ada yang tidak memenuhi syarat hingga akhir sehingga hanya mendapatkan 304 ASN baru pada 2018.

• Sindikat Perdagangan Orang Kirim Anak di Bawah Umur ke Suriah, Janji di Abu Dhabi Bergaji Rp 6 Juta

• TERUNGKAP di Pengadilan Detik-detik Meninggalnya Politikus Reki Nelson, Ditikam Kurniawan Akbar Cs

• Honda Vario Berkartu Service Muslikah Ditemukan Tukang Sampah di Dalam Sungai di Sidoarjo

Pemprov Sumbar Butuh 800 PNS

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat ( Sumbar) akan mengajukan 800 formasi CPNS pada 2019. 

Mayoritas dari formasi itu untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Sejumlah formasi teknis seperti akuntan, psikolog, pustakawan, arsitek, pranata humas juga masih dibutuhkan.

"Saat ini, kita sedang menyusun formasinya. Semua OPD kita minta pengusulannya dan setelah itu kita usulkan ke Kemenpan RB," kata Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit yang dihubungi Kompas.com, Senin (17/6/2019).

Nasrul mengakui formasi untuk pendidikan dan kesehatan memang sangat dibutuhkan secara nasional, sehingga jumlah yang dibutuhkan sangat banyak.

Namun demikian, pihaknya akan mengusulkan sejumlah formasi teknis yang sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan yang ada.

"Sejumlah formasi teknis di OPD banyak yang kurang akibat pegawai yang pensiun. Formasi yang kosong itu seperti arsitek, psikolog, akuntan, pustakawan, pranata humas dan lainnya," kata Nasrul.

Nasrul juga meminta pemerintah kabupaten dan kota selektif dalam pengajuan formasi sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak.

"Kalau ada pegawai teknis yang sudah pensiun atau formasinya kosong, maka itu harus diajukan. Formasi pendidikan dan kesehatan memang dibutuhkan, tapi formasi teknis juga dibutuhkan," ujarnya.

• Pelantikan Anggota DPRD Sulsel Disiapkan Pakaian Dinas Setara LV, Hermes, Gucci, dan Giorgio Armani