Rakyat Menang! DPR RI Sepakat Evaluasi Tunjangan dan Cabut Kebijakan yang Merugikan

WARTAKOTALIVE.COM - Rakyat menang! akhirnya DPR RI sepakat mengevaluasi tunjangan serta beberapa kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. 

Pernyataan itu disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto Usai bertemu dengan Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin serta para Ketua Umum Partai. 

Pertemuan itu dilakukan Prabowo Subianto di Istana Negara pada Minggu (31/8/2025) setelah aksi unjuk rasa berhari-hari berakhir ricuh di sejumlah kota di Indonesia. 

Dalam pernyataannya, Prabowo Subianto mengaku sudah menerima laporan dari Ketua DPR RI Puan Maharani. 

Kata Prabowo, DPR RI sepakat untuk mengevaluasi tunjangan serta melakukan moratorium terhadap berbagai kunjungan kerja luar negeri. 

“Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan DPR dan moratorium kunjungan kerja keluar negeri,” ucap Prabowo Subianto di hadapan para Ketua Umum Partai dan pimpinan legislatif di Indonesia. 

Baca juga: Begini Suasana CFD Jakarta Pasca Unjuk Rasa, Warga Tetap Santai Olahraga

Prabowo mengatakan bahwa pihaknya juga telah meminta DPR RI agar membuka pintu seluas-luasnya untuk tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, dan tokoh kelompok yang mau menyampaikan aspirasinya ke DPR RI. 

Pun kata Prabowo, pihaknya telah memerintahkan seluruh Kementerian dan Lembaga untuk menerima utusan dari semua kelompok yang mau menyampaikan koreksi, kritik, dan perbaikan dalam jalannya pemerintahan. 

Prabowo juga menyebut bahwa DPR RI berjanji akan mencabut sejumlah kebijakan yang merugikan masyarakat.

“Mereka juga menyampaikan akan melakukan pencabutan terhadap beberapa kebijakan di DPR RI. Sudah saya sampaikan besaran tunjangan kepada anggota DPR RI dan moratorium kunker ke luar negeri segera Tindak lanjuti,” tuturnya. 

Namun Prabowo Subianto juga mengecam aksi massa yang anarkis dalam menyampaikan pendapat. 

Terlebih aksi anarki tersebut riskan disusupi oleh provokator yang bisa mengganggu stabilitas negara. 

“Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas umum yang dibangun dari ruang rakyat, dan aparat bertugas harus menegakan hukum apabila ada pelanggaran yang ancam kehidupan masyarakat luas,” tuturnya.

Sebagai informasi aksi unjuk rasa selama empat hari di Jakarta berakhir ricuh.

Aksi unjuk rasa di Jakarta berlangsung hampir sepekan yakni 25 Agustus, 28 Agustus, 29 Agustus, hingga 30 Agustus 2025 itu menyebar ke berbagai kota di Indonesia.