Bocorkan Materi Pelatihan TKN di MK, PBB Bilang Saksi 02 Pernah Tawarkan Program Robotnya ke Kubu 01

HAIRUL Anas Suaidi membocorkan materi pelatihan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Bidang Pemenangan Partai Bulan Bintang (PBB) Sukmo Harsono lantas angkat bicara terkait saksi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tersebut.

Sukmo menyebut Hairul Anas yang merupakan caleg PBB bermental pecundang, karena sengaja membungkus moralitas dengan menyebut pemilu harus berjalan jujur dan adil.

• Karena Alasan Ini, Yusril Bilang Lebih Penting Mempidanakan Bambang Widjojanto Ketimbang Saksi 02

"Tapi, dengan memparkan hasil pelatihan saksi saat dia ikut jadi saksi 01 adalah cermin mental pecundang," kata Sukmo Harsono saat dihubungi, Kamis (20/6/2019).

"Yang dibungkus moralitas seolah ingin pemilu yang jurdil, demi menjual progam robotnya," sambungnya.

Sukmo menduga, alasan Hairul Anas membeberkan materi pelatihan TKN karena kecewa.

• Keponakan Mahfud MD Ungkap Pelathan TKN Jokowi-Maruf Amin Sebut Kecurangan Bagian dari Demokrasi

Sebab, kata Sukmo, Hairul Anas pernah mengajukan diri sebagai pelatih saksi 01 dengan menawarkan sistem IT pengawalan suara.

Namun, karena situasi tidak memungkinkan, makanya tidak sempat diajukan.

"Saksi tidak memiliki integritas dan moralitas, karena membelot setelah pencoblosan dengan menjadi saksi melawan 01, maka seharusnya kesaksiannya dikesampingkan," tuturnya.

• Bikin Akun Media Sosial Kini Wajib Sertakan Nomor Ponsel, Ini Tujuan Pemerintah

Ia pun mengatakan, meski saksi Hairul Anas mempresentasikan dugaan melalui sistem robot yang dimilikinya, Sukmo mempercayai hal itu tak memiliki nilai pembuktian yang sesuai fakta.

"Jikalaulah saksi hanya mempresentasikan dugaan kecurangan dengan sistem robot yang dia klaim bisa membongkar kecurangan, mungkin masih bisa diterima," ucapnya.

"Walaupun sistem robot yang dimaksud tidak memiliki nilai pembuktian," imbuh Sukmo.

• Menteri Pertahanan Setuju Pembentukan TGPF Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Asal Penuhi Syarat Ini

Sebelumnya Wartakotalive memberitakan, Hairul Anas Suaidi, keponakan Mahfud MD yang juga penemu robot pemantau situng KPU, mengungkapkan temuan yang dicatat robotnya.

Hal itu terkait dalil permohonan gugatan yang menyebutkan kekacauan situng KPU, pada sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konsitusi, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2019).

Anas menegaskan, temuannya dari robot yang ia namai 'Robot Tidak Ikhlas' tersebut, berdasarkan Situng KPU dan bukan Daftar Pemilih Tetap.

• Fadli Zon Tak Setuju Koruptor Dibui di Pulau Terpencil, Katanya Harus Ada Keadilan dan Kemanusiaan

"Robot saya, saya beri nama Robot Tidak Ikhlas. Ada robot yang sudah bikin nama Robot Ikhlas sebelumnya, sekira dua minggu sebelumnya, untuk meng-capture data," jelas Anas.

"Sekira 10 hari setelah pencoblosan, ada yang meng-crawling data KPU menggunakan program untuk mendownload data KPU yang dipublish, itu diambil sehari sekali," sambungnya.

Anas mengungkapkan alasannya membuat robot tersebut.

• Ibu Kota Indonesia Hampir Pasti Pindah ke Kalimantan, Lokasi Pastinya Diumumkan Jokowi Tahun Ini

Yakni, karena teman-temannya dari Sahabat PADI ITB khawatir alat bukti yang diajukan kuasa hukum paslon 02, akan ditolak majelis hakim karena hanya bersifat teks.

"Sehingga kami punya inisiatif untuk merekam. Jadi bukan hanya angkanya, tapi juga halaman situsnya itu termasuk paychart, sampai ke halaman bawah," bebernya.

"Jadi saya membuat robot itu, sehingga saya punya back up. Hampir setiap menit kita punya halaman-halaman KPU yang kita gali sampai halaman TPS."

• Menkumham Tolak Koruptor Dibui di Nusakambangan Seperti Usulan KPK karena Alasan Ini

"Jadi kalau ada perubahan di satu TPS, pernah diubah, kita punya rekamannya," imbuh Anas.

Anas kemudian mengungkapkan sejumlah keganjilan temuannya yang pernah ia paparkan di Bawaslu, ketika bertindak sebagai saksi ahli.

"Dari robot itu saya menganalisa datanya, jadi cukup banyak keganjilan. Saya sudah pernah bersaksi di Bawaslu dan Bawaslu memutuskan untuk perbaikan situng," terangnya.

• Pasutri Mempertontonkan Hubungan Intim kepada Para Bocah, Syaratnya Iuran Beli Kopi dan Rokok

"Saya sebagai saksi ahli di situ, dan saya mengungkapkan situng memiliki banyak kekurangan," tambahnya.

Anas mengelompokkannya menjadi dua kategori temuan.

"Pertama yang tidak sesuai aspek matematis, misalnya jumlah suara sah 01 ditambah suara sah 02 tidak sama dengan suara sah misalnya. Banyaklah penjumlahan yang tidak sesuai," urai Anas.

• Ini Daftar Saksi Prabowo-Sandi, Salah Satunya Keponakan Mahfud MD Pencipta Robot Pemantau Situng KPU

Sedangkan kategori kedua adalah kesalahan logic atau terindikasi adanya human order (perintah manusia).

"Misalnya saya contohkan tadi jumlah pemilih 01 melebihi jumlah DPT. Contoh kedua misalnya TPS yang perolehannya untuk 01 dan 02 dalam bahasanya dinolkan karena pernah diisi," tuturnya.

"Kalau dilihat itu di halaman TPS-nya itu sudah 100 persen. Artinya sudah pernah diisi. Tetapi isinya 0-0. Itu sangat banyak," ungkapnya.

• Hasil Tes DNA Ungkap Mayat di Sunda Kelapa Adalah Remaja yang Tenggelam di Ancol Pekan Lalu

"Kalau boleh saya buka catatan supaya lebih komprehensif. Jadi, hal-hal yang di luar logika yang menurut saya," ucap Anas.

Terkait kesalahan matematis, Anas menemukan suara sah dan suara tidak sah tidak sama dengan suara total.

"Ini sebagai contoh kita temukan ada 10.595 kasus," cetusnya.

• Tuding Berikan Kesaksian Palsu, Kivlan Zen Bakal Laporkan Iwan Kurniawan ke Polda Metro Jaya

Kemudian ia mengaku menemukan suara 02 dan 01 yang melebihi kehadiran.

"Saya melihat di sini misalnya suara 01 yang melebihi jumlah kehadiran. Ini ada di seluruh Indonesia, masih tertinggal sampai tanggal 15 Juni (2019), masih ada 5.394," paparnya.

Untuk temuan yang semua datanya nol, menurut catatan robot Anas, semua datanya pernah diisi, memiliki time stamp.

• Emak-emak Asal Bogor Ini Sibuk Berburu Calon Menantu di Sela Sidang MK, Targetnya Anggota TNI

Namun, setelah dilihat yang datanya dikosongkan, hanya tertinggal 741 TPS.

"Ini ada lagi analisa saya. Satu kolom kosong selain jumlah suara tidak sah. Artinya ini pasti menyalahi," ujarnya.

"Kalau suara sah boleh kosong, tapi yang lain tidak boleh kosong. Ini ada sejumlah 9.313 TPS sampai 15 Juni," beber Anas.

• Kivlan Zen Minta Perlindungan Hukum, Menteri Pertahanan Mengaku Sudah Bisik-bisik ke Polisi

Hakim Konsitusi Saldi Isra kemudian meminta Anas berhenti menjelaskan temuannya, karena permintaan dari kuasa hukum pemohon hanya beberapa contoh.

"Sudah ya, itu sudah beberapa contoh. Tadi kan yang diminta beberapa contoh," ucap Saldi Isra.

Pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab terkait hal lainnya. (Fransiskus Adhiyuda)