Pilpres 2019

Mahfud MD dan Refly Harun Sebut MK Pernah Diskualifikasi Pemenang Pilkada yang Tak Penuhi Syarat

2 Pakar hukum tata negara ini berpandangan, MK bisa mendiskualifikasi pasangan yang dianggap tidak memenuhi persyaratan seperti di Bengkulu Selatan.

Mahfud MD dan Refly Harun Sebut MK Pernah Diskualifikasi Pemenang Pilkada yang Tak Penuhi Syarat
photocollage/wartakotalive.com/kompas.com/tribunnews.com
Bambang Widjojanto, Refly Harun, dan KH Maruf Amin. 

2 Pakar hukum tata negara ini berpandangan, MK bisa melakukan diskualifikasi terhadap pasangan yang dianggap tidak memenuhi persyaratan. Contohnya di Bengku Selatan. Pemenang Pilkada didiskualifikasi MK.

KUASA hukum Paslon 02 Bambang Widjojanto dan tim telah mengungkap sejumlah kecurangan dan dugaan pelanggaran yang dilakukan Paslon 01 Joko Widodo-KH Maruf Amin pada Pilpres 2019.

Kecurangan pasangan calon (Paslon 01) dibongkar tim pengacara Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi) pada idang sengketa Pilpres 2019 perdana, Jumat (14/6/2019).

Bambang Widjojanto dkk membongkar sejumlah kecurangan dan dugaan pelanggaran Paslon 01 seperti memanfaatkan/penyalahgunaan jabatan, sumbangan kampanye, sampai buzzer polisi. 

Setidaknya ada 7 daftar kecurangan yang dibongkar di depan sidang Mahkamah Konstitusi tersebut.

Di samping itu, tim pengacara Prabowo Subianto juga mempersoalkan keabsahan KH Maruf Amin sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) Paslon 01.

KPU Minta MK TOLAK Bukti Permohonan Kubu Prabowo-Sandi, Beberkan Isi PMK No 4/2018 dan 2/2019

7 DAFTAR KECURANGAN Paslon 01 Dibongkar Pengacara Prabowo, dari Harta Jokowi sampai Buzzer Polisi

Benua Ini Jadi Target Gilang Dirga Traveling Keliling Dunia Jika Hasil Kerja Keras Bisa Terkumpul

Hal ini karena KH Maruf Amin tidak mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan di Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah.

Pasal 227 UU No 7 tahun 2017 mengatur tentang persyaratan yang harus dilengkapi oleh Capres/Cawapres pada Pilpres 2019.

Ada 16 persyaratan yang harus dilampirkan untuk memenuhi ketentuan UU tersebut dan poin ke-16 atau huruf p dalam pasal ini mengatur kewajiban mundur dari karyawan/pejabat BUMN/BUMD.

Bunyi Pasal 227 UU No 7 tahun 2017Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

Halaman
1234
Editor: Suprapto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved