Tahun Ini Pemerintah Umumkan Lokasi Ibu Kota Baru, Pastikan Tidak Bakal Ada Spekulan Tanah

TAHUN ini pemerintah bakal mengumumkan lokasi pasti ibu kota baru.

Hal ini bersamaan dengan penyelesaian kajian pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa, oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Hal ini disampaikan ‎langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, ‎saat menghadiri diskusi bertajuk Rencana Pemindahan Ibu Kota, di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/5/2019).

• Wiranto Ajak Mahfud MD Gabung Tim Hukum Nasional Pantau Ucapan Para Tokoh

"Kajian kami finalkan tahun ini, sehingga keputusan lokasi juga tahun ini dilanjutkan dengan pembentukan badan atau lembaga khusus yang mengatur soal ibu kota baru," ucap Bambang Brodjonegoro.

Bambang Brodjonegoro juga menjamin tidak bakal ada aksi-aksi spekulasi harga tanah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Ini lantaran hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan di mana lokasi ibu kota baru.

• Eggi Sudjana: Makar Artinya Makan Roti Bakar

Terlebih, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) bakal membekukan lahan-lahan yang diproyeksi menjadi kawasan ibu kota baru.

"Sampai hari ini kami belum putuskan di mana ibu kota baru akan dibangun, jadi pasti tidak akan ada spekulan tanah," tegas Bambang Brodjonegoro.

Bambang Brodjonegoro menambahkan, nantinya ibu kota baru bakal mengusung tema smart, green, dan beautiful, di mana lahan-lahan yang menjadi kandidat ibu kota baru dipastikan lahan yang memang dikuasai pemerintah.

• Saksi Ahli di Sidang Ratna Sarumpaet: Bohong Tidak Dilarang dalam Hukum Pidana

Dia mencontohkan, jika dibangun di Bukit Soeharto yang adalah ‎kawasan hutan lindung, pemerintah bakal mengembalikan kawasan itu sebagai hutan lindung, karena diketahui saat ini wilayah tersebut banyak digunakan secara tidak resmi, termasuk ada perkebunan sawit.

"Kalau ibu kota baru nantinya di wilayah lain yang adalah tanah hak guna usaha (HGU), diusahakan areal ini digunakan pihak swasta tapi HGU sudah habis, jadi bisa kita ambil," tuturnya‎.

"Pastinya lahan yang digunakan itu lahan yang dikuasai pemerintah, pemerintah landmarknya," imbuh Bambang Brodjonegoro.

• Ketua KPK Ingatkan Menteri Rini Soemarno, Bakal Ada OTT di BUMN?

Sebelumnyaa, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah bakal membentuk lembaga atau badan khusus untuk mengurus pemindahan ibu kota.

"Yang pasti memang harus ada satu lembaga yang mengatur itu (pemindahan ibu kota). Nanti akan dibentuk," ucap Bambang Brodjonegoro dalam diskusi bertajuk Rencana Pemindahan Ibu Kota, di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Senin (13/5/2019).

Presiden Jokowi, lanjut Bambang Brodjonegoro, sudah menyetujui segera dibangun lembaga atau badan khusus pada tahun ini, setelah pemerintah memutuskan di mana ibu kota bakal dipindah.

• Terganggu Aksi Unjuk Rasa Saat Rekapitulasi Suara, KPU Merasa Seperti Setel Radio Terlalu Kencang

Bambang Brodjonegoro menekankan, lembaga tersebut harus kuat landasan hukumnya, karena mengurusi beragam hal mulai dari penyiapan, perencanaan, pembangunan, hingga pengendalian infrastruktur.

"Lembaga ini di satu sisi harus kuat landasan hukumnya, karena nanti pekerja mereka banyak melibatkan swasta dan BUMN," papar Bambang Brodjonegoro.‎

"Lembaga ini juga harus fleksibel, punya orientasi bisnis yang baik, hingga dia bisa mempercepat pembangunan ibu kota baru," sambungnya.

• Ini Pidato Lengkap Eggi Sudjana Soal People Power yang Membuatnya Jadi Tersangka Kasus Dugaan Makar

Lantas, siapa saja orang-orang yang bakal mengisi lembaga tersebut? Bambang Brodjonegoro menjawab, orang-orangnya nanti kombinasi antara orang lama dan baru, termasuk melibatkan kementerian.

"Pastilah lembaga ini harus kombinasi. Yang jelas arahan Presiden jangan terlalu mengarah ke birokrat, karena nanti dikhawatirkan malah menjadi pelan dan kaku," paparnya.

Pemerintah telah memutuskan ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta ke luar Pulau Jawa, yaitu Kalimantan.

• Ferdinand Hutahaean Setuju Orasi Eggi Sudjana Isyaratkan Makar, tapi Sebaiknya Cukup Ditegur Saja

Namun, hingga saat ini pemerintah belum menentukan lokasi yang pasti, meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meninjau beberapa wilayah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah dalam membangun ibu kota baru nantinya, menerapkan konsep smart green yang tidak akan merusak lingkungan, terutama kawasan hutan.

"Presiden sudah tekankan (ramah lingkungan), hutan lindung tidak akan diganggu gugat," ucap Bambang Brodjonegoro.

• Eggi Sudjana Jadi Tersangka, BPN: Setiap Protes kepada Pemerintah Diarahkan ke Makar

Bambang Brodjonegoro mencontohkan, salah satu alternatif lokasi ibu kota negara adalah Bukit Soeharto yang berada di Kalimantan Timur, di mana secara visual tempat tersebut bukan lagi kawasan hutan lindung, karena terdapat tanaman kelapa sawit.

"Jadi kami akan kembalikan (hutan lindung). Wilayah lain, HGU (Hak Guna Usaha) yang sudah habis, atau tidak digunakan sekian tahun, bisa kita manfaatkan," paparnya.

"Kami bukan akuisisi lahan, tapi menggunakan lahan yang dikuasai pemerintah. Kami sampai hari ini tidak putuskan di mana lokasinya, supaya harga tidak naik," imbuhnya. 

• Jengkel Proses Perizinan Investasi Masih Bertele-tele, Jokowi Ancam Lakukan Ini

Sementara, keseriusan Jokowi memindahkan ibu kota yang diduga ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, membuat masyarakat Indonesia berbondong-bondong mencari atau membeli properti di kawasan yang akan menjadi jantung baru Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu.

Head of Real Estate Category OLX Indonesia Ignasius Ryan Hasyim menjelaskan, pencarian properti di Palangkaraya melonjak drastis. Yang biasanya hanya 300 pencarian, menjadi 1.500 pencarian dalam satu hari.

"Pencarian properti di OLX untuk Palangkaraya meningkat lima kali lipat sejak Presiden Jokowi mengumumkan wacana pemindahan ibu kota. Itu merujuk data April 2019," ungkap Ignasius di Kantor OLX, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (13/5/2019).

• Pekan Depan Eggi Sudjana Diperiksa Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Makar

Ignasius memprediksi peningkatan kebutuhan properti di Pulau Kalimantan akan naik, seiring pembangunan kawasan pemerintahan di Palangkaraya.

"Sekitar 4,3 juta orang harus pindah, berarti rata-rata 15 juta orang butuh rumah baru di sana,” bebernya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memukul gong kepastian pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke lokasi lain.

• Sejumlah Pria Misterius Bermotor Kerap Memotret Baliho Prabowo-Sandi di Bekasi, Lalu Pergi

Menurut Jokowi, gagasan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke provinsi lain sudah muncul sejak era Presiden Soekarno, dan berlanjut hingga saat ini.

"Setiap era presiden masih muncul gagasan itu, tapi wacana ini timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang," ucap Jokowi setelah menggelar rapat terbatas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Jokowi berpesan kepada jajaran menterinya, ketika membicarakan pemindahan ibu kota, maka tidak boleh berpikir yang sifatnya jangka pendek maupun dalam lingkup yang sempit.

• Minta Keturunan Arab Jangan Provokator, Prabowo Cs Sebut Hendropriyono Rasis dan Tak Paham Sejarah

"Kita harus berbicara tentang kepentingan yang lebih besar untuk bangsa, negara dan kepentingan visioner dalam jangka yang panjang, sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global," paparnya.

Bappenas telah merampungkan kajian tahap pertama rencana pemindahan ibu kota ke luar Jakarta.

Kajian tersebut terfokus pada tiga wilayah yang menjadi kandidat utama pengganti Jakarta. Di antaranya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. 

• Ternyata Bachtiar Nasir Sudah Jadi Tersangka Sejak Awal 2018, Ini Dua Alat Bukti yang Menjeratnya

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan tiga alternatif terkait lokasi pemindahan ibu kota dari luar Jakarta.

Menurut Bambang, ibu kota negara di Jakarta sudah tidak mendukung lagi, mengingat banyaknya problem kemacetan, banjir, penurunan tanah, hingga ketersediaan air.

"Kita semua juga harus mengakui saat ini problem kemacetan itu sangat parah. Kerugian ekonomi akibat kemacetan saja sekarang sudah mendekati Rp 100 triliun per tahun," kata Bambang seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

• Prabowo: Bachtiar Nasir Tidak Salah Sama Sekali, Ini Kriminalisasi Ulama

Selain itu daya dukung lingkungan Jakarta sudah tidak baik," kata Bambang Brodjonegoro seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Oleh sebab itu, Bambang Brodjonegoro mengajukan tiga pilihan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk lokasi ibu kota. Jika dipaksakan tetap di Jakarta, maka dibuatkan wilayah khusus untuk pemerintahan.

"Alternatif pertama tetap di Jakarta, tetapi daerah seputaran Istana dan Monas ini dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, lembaga," paparnya.

• Prabowo Minta Ratusan Petugas KPPS yang Meninggal Divisum, KPU Nilai Tak Hargai Perasaan Keluarga

"Sehingga, seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat, dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah," sambungnya.

Alternatif kedua, kata Bambang Brodjonegoro, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta dengan radius kira-kira 50 kilometer sampai 70 kilometer.

Opsi ini cukup menarik, tetapi arahan Presiden, katanya, jangan hanya bicara mengenai Jakarta, tetapi secara menyeluruh Pulau Jawa.

• Tak Cuma Air, Anies Baswedan Sebut Bogor Juga Kirim Sampah ke Jakarta

"Jadi intinya, kalau kita hanya memindahkan masih di Pulau Jawa, apalagi hanya di seputaran Jakarta, ini juga tidak mengurangi beban Pulau Jawa, dan tidak membuat pembangunan kita lebih Indonesia sentris, tapi lebih memperkuat Pulau Jawanya," beber Bambang Brodjonegoro.

Sedangkan pilihan ketiga, memindahkan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa, khususnya mengarah ke kawasan Timur Indonesia, dan Presiden menyetujuinya.

"Dalam rapat tadi diputuskan, presiden memilih alternatif ketiga. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," tuturnya.

• Partai Demokrat: Jangankan Prabowo, Jokowi Saja Tidak akan Mungkin Menang di Atas 60 Persen

"Dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara desain, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri," tambah Bambang Brodjonegoro.

Butuh Lahan 40 Ribu Hektare

Sementara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai pemerintah membutuhkan lahan hingga 40 ribu hektare, untuk membangun ibu kota baru.

Menurut Basuki Hadimuljono, rapat terbatas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta, belum sampai membahas soal pembangunan infrastruktur.

Tetapi, jika Aparatur Sipil Negara (ASN) dipindahkan semuanya atau sekitar 1,5 juta penduduk, maka butuh lahan sampai 40 ribu hektare.

• Daftar Tarif Kapal Feri di Pelabuhan Merak dan Bakauheni Tahun 2019

"Kalau ASN pindah sebagian atau sekitar 879 ribu penduduk, maka butuh lahannya sampai 30 ribu hektare," ucap Basuki Hadimuljono di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Basuki Hadimuljono belum dapat mengungkapkan lokasi tepat pembangunan ibu kota baru tersebut.

Namun, wilayah tersebut memiliki kriteria di luar daerah cincin api, terdapat sumber air, ada pelabuhan, dan lainnya.

• Polisi Periksa Rekaman Video Permadi yang Serukan Revolusi, Bakal Jadi Tersangka?

"Lokasinya harus aman. Sulawesi dibilang Pak Jusuf Kalla (wapres), kalau mau dipusatkan Mamuju, Pare-Pare tapi itu ring of fire. Paling aman Kalimantan," ungkap Basuki Hadimuljono.

Sedangkan terkait biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan ibu kota baru, kata Basuki Hadimuljono, diperkirakan mencapai Rp 466 triliun untuk lahan mencapai 40 ribu hektare. Dan jika hanya dibutuhkan 30 ribu hektare, maka biayanya sekitar Rp 322 triliun.

"Proyeksinya dengan bangun ulang, permukiman, area pemerintahan, dan sebagainya. Kalau dulu saya ngobrol dengan Presiden, 4 tahun sampai 5 tahun sampai pembangunan selesai," bebernya. (*)