Kapolri Kejar Pembuat Hoaks Polri Siap Tembak Mati Perusuh NKRI Sekalipun Cucu Nabi

KAPOLRI Jenderal Tito Karnavian membantah mengeluarkan instruksi tembak mati pengacau NKRI meskipun itu cucu nabi.

Sebelumnya, beredar informasi yang diawali dari sebuah blog dengan judul 'HRS akan kerahkan people power, Polri: kami siap tembak mati perusuh NKRI sekalipun anak cucu nabi.'

"Tidak ada saya mengatakan itu. Itu ada yang membuatnya di blog bukan di mainstream," ujar Tito Karnavian, seusai memimpin sertijab dan kenaikan pangkat di Rupatama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (2/5/2019).

• Direktur Utama PLN Sofyan Basir Jadi Tersangka Kasus Korupsi Proyek PLTU Riau-1, Ini Perannya

Terkait informasi tak benar itu, mantan Kapolda Metro Jaya tersebut pun memerintahkan jajarannya untuk menelusuri siapa pelaku dan penyebar informasi yang disebutnya hoaks itu.

Ia menilai ada sebuah upaya yang berusaha mengadu domba dirinya dengan para ulama melalui informasi tersebut.

Apalagi dalam informasi itu, disebut-sebut nama Rizieq Shihab dengan seruan people power-nya.

• Ini Tiga Kategori Masyarakat yang Dibebaskan dari Kewajiban Bayar PBB-P2

"Kita lagi kejar siapa yang membuat ini, karena ini ingin mengadu saya dengan ulama," tegasnya.

Lebih lanjut, jenderal bintang empat itu menegaskan, Polri memiliki prinsip dalam menangani gerakan massa sesuai SOP, yakni melalui pendekatan persuasif terlebih dahulu.

Apabila tidak bisa, maka baru dilakukan upaya paksa sesuai aturan yang berlaku.

• Kapok Gelar Pemilu Serentak Pakai Lima Kotak Suara, KPU: Cukup Sekali Saja

"Prinsip bagi Polri kalau ada gerakan massa kita akan tangani sesuai prosedur yang berlaku secara proporsional, mulai dari ringan persuasif sampai kepada koersif upaya paksa, sesuai aturan berlaku baik nasional maupun internasional," bebernya.

Informasi itu muncul pertama kali di blog dengan judul 'HRS akan kerahkan people power, Polri: kami siap tembak mati perusuh NKRI sekalipun anak cucu nabi'.

Divisi Humas Polri pun langsung mengambil sikap dan menyatakan dalam akun resminya di Instagram bahwa berita itu tidak benar, dengan memberikan stempel hoaks.

• Jusuf Kalla Minta Jokowi dan Prabowo Bertemu Langsung, Jangan Lewat Utusan

Sebelumnya, calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) menilai kondisi di Tanah Air setelah pemungutan suara Pemilu 2019 pada 17 April lalu, berjalan aman dan damai, tanpa ada potensi kerusuhan.

"Ah enggak (tidak ada kerusuhan), wong kita santai semua kayak gini," ujar Jokowi seusai makan siang di West Mall Grand Indonesia, Jakarta, Sabtu (20/4/2019).

Menurut Jokowi, kegiatan masyarakat setelah pemilu berjalan seperti hari-hari biasanya, bekerja dengan keras untuk membangun negara Indonesia secara bersama-sama.

• Ratna Sarumpaet: Pemilu 2019 Berantakan, Jangan-jangan Panitianya Pelit

"Perbedaan pilihan biasa dalam demokrasi, tapi kehendak rakyat sudah ditentukan 17 April yang lalu, sehingga kita menunggu penghitungan resmi dari KPU," papar Jokowi.

Sebelumnya, pengusaha mengaku khawatir perbedaan suara antara Jokowi-Maruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terpaut tipis di kisaran 1-2 persen, sehingga dapat berpotensi kerusuhan.

Namun, berdasarkan hitung cepat beberapa lembaga survei, selisih suara kedua pasangan calon tersebut memiliki jarak di kisaran 10 persen.

• Sandiaga Uno: Kursi Wakil Gubernur DKI Diserahkan ke PKS, End of Question, Jangan Digoreng Lagi

Sebelumnya, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tantowi, meminta pasangan calon presiden-calon wakil presiden, mengimbau pendukung masing-masing tetap tenang menunggu hasil rekapitulasi penghitungan suara dari KPU.

"Kami berharap imbauan elite politik, konstituen masing-masing untuk tetap tenang sambil menunggu hasil dari rekapitulasi KPU," pinta Pramono, ditemui di Kantor KPU, Kamis (18/4/2019).

Menurut dia, di setiap pemilu selalu saja ada kelompok yang melakukan aksi pengerahan massa ataupun mengajukan petisi tuntutan.

• Anak Buah Anies Baswedan: Emang Skybridge Tanah Abang Masih Perlu Diresmikan Ya?

Namun, pihaknya menganggap ini sebagai bagian dari perbedaan pendapat yang harus dihargai. Asalkan, kata dia, jangan sampai terjadi tindakan kekerasan.

"Bagian dari hak konstitusi warga negara. Tidak melihat ada indikasi lebih jauh, selain penyampaian aspirasi. Tidak melakukan tindakan kekerasan di luar koridor hukum yang ada. Semoga itu didengar dan dipatuhi konstituen masing-masing," harapnya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga mengimbau semua pihak tidak memobilisasi massa, baik dalam rangka perayaan kemenangan, atau mengungkapkan ketidakpuasannya, sebelum KPU mengumumkan pemenang Pemilu 2019.

• Integritasnya Dipertanyakan Rocky Gerung, Ratna Sarumpaet: Dia Tidak Tahu Apa yang Terjadi pada Saya

"Saya mengimbau kepada pihak mana pun untuk tidak melakukam mobilisasi (massa) untuk merayakan kemenangan misalnya, atau mobilisasi tentang ketidakpuasan," tutur Tito Karnavian di Ruang Parikesit Gedung Utama Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat No 15, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019).

Ia mencontohkan, pihaknya telah membubarkan upaya mobilisasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat seusai pencoblosan pada Rabu (17/4/2019) lalu.

Ia bahkan menginstruksikan seluruh Kapolda untuk melakukan hal yang sama jika menemukan adanya mobilisasi massa di wilayahnya.

• Putri Amien Rais Sempat Sebut Ratna Sarumpaet Korban Penganiayaan, Ini Dua Kesimpulan Tompi

"Ini kemarin juga ada di HI kita bubarkan, dari kedua pasangan ada yang melakulan mobilisasi, dua-duanya kita bubarkan. Saya sudah perintahkan seluruh Kapolda juga untuk melakukan langkah yang sama," tegasnya.

Ia mengatakan, jika ada pihak yang keberatan atau ada yang mengklaim adanya hal yang tidak sesuai aturan hukum, TNI Polri juga mengimbau agar para pihak menggunakan mekanisme konstitusional, yaitu aturan hukum yang berlaku.

Namun jika ada langkah-langkah di luar langkah hukum, apalagi upaya-upaya inkonstitusional yang akan mengganggu stabilitas keamanan di masyarakat, maka TNI Polri sepakat untuk menindak tegas dan tidak menolerir.

• Lelah Berjuang, Korban Penipuan First Travel Berniat Mengemis ke Negara Kaya Agar Bisa Umrah

"TNI dan Polri punya kemampuan deteksi, kita bisa mengetahui kalau ada gerakan-gerakan. Kita pasti akan melakukan langkah-langkah sesuai aturan hukum yang berlaku," papar Tito Karnavian. 

Untuk itu, ia meminta seluruh pihak dan masyarakat menghargai proses Pemilu 2019, dan menahan diri untuk tidak memobilisasi massa dan melakukan upaya-upaya di luar hukum yang berlaku.

"Jadi kita hargai proses yang ada, penghitungan utama bagi kita adalah saat KPU mengumumkan hasil yang resmi, sambil di tengah itu tidak ada yang melakukan langkah-langkah inkonstitusional, mobilisasi, dan lainnya. Apalagi, yang bertujuan untuk mengganggu kestabilan Kamtibmas," beber Kapolri.

• Anies Baswedan Tegaskan Rumah NJOP di Bawah Rp 1 Miliar Tetap Bebas Pajak

Ia mengatakan, mengingat tingkat partisipasi dalam Pemilu 2019 mencapai 80 persen, maka siapa pun presiden terpilih akan memiliki legitimasi dan dukungan rakyat yang sangat tinggi.

Untuk itu, menurutnya, langkah inkonstitusional dengan melawan kehendak rakyat sama saja mengkhianati keinginan rakyat.

"Jadi siapa pun yang terpilih itu memiliki kredibilitas dan legitimasi dukungan rakyat yang sangat tinggi. Langkah inkonstitusional dengan melawan kehendak rakyat itu sama saja mengkhianati keinginan rakyat, dan TNI Polri akan menjaga itu," urainya. 

• Farhat Abbas Bakal Polisikan Prabowo-Sandi karena Klaim Menang Pilpres 2019

‎Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pun meminta segenap masyarakat tetap tenang sambil menunggu hasil penghitungan resmi suara sah oleh KPU.

"Kami mengingatkan kepada segenap masyarakat untuk tenang dan jangan melakukan tindakan anarkis yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama menunggu hasil resmi perhitungan suara oleh KPU‎," cetusnya. (Vincentius Jyestha)