Adik Prabowo Ancam Lapor ke Interpol dan PBB, Arief Budiman: KPU Enggak Pernah Mikir Curang

HASHIM Djojohadikusumo mengatakan bakal melapor ke Interpol hingga Mahkamah Internasional PBB, jika mendapati kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menjamin lembaga penyelenggara pemilu pimpinannya sama sekali tidak berlaku curang.

Bahkan, dirinya selaku Ketua KPU tak pernah sempat berpikir untuk itu.

• Adik Prabowo Bakal Lapor ke Interpol dan PBB Jika Terbukti Ada Kecurangan Pemilu 2019

KPU, katanya, berpegang teguh pada pelaksanaan Pemilu harus sesuai asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil).

"Loh, KPU enggak curang kok! KPU enggak pernah mikir curang. KPU tuh mikirnya Pemilu ini harus luber dan jurdil, free and fair," tegas Arief Budiman di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019).

Arief Budiman enggan menanggapi apakah pelaporan dugaan kecurangan bisa begitu saja dilimpahkan ke lembaga internasional. Dia menyarankan pertanyaan itu ditanyakan kembali ke pihak yang bersangkutan.

• Kalah dari Negara Tetangga, Jokowi: Apa Perlu Ada Menteri Investasi dan Menteri Ekspor?

"Tanya yang mau lapor, jangan tanya saya," ujarnya.

Sebelumnya, HashimDjojohadikusumo mengatakan, pihaknya akan melayangkan gugatan ke lembaga-lembaga internasional, jika terbukti ada kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

Adik capres nomor urut 02 Prabowo Subianto itu mengatakan, ada indikasi kecurangan dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan KPU, karena hingga kini belum juga beres.

• Pasang Alat Pendeteksi Tsunami di Selat Sunda 26 Maret 2019, BPPT Klaim Anti Banting dan Anti Maling

Pria yang menjabat Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu mengatakan, pihaknya sudah menyisir DPT dan menemukan 17,5 pemilih invalid dalam DPT yang sudah dilaporkan ke KPU sejak 15 Desember 2018.

“Kalau ada kecurangan yang tidak ditangani, kami akan lapor semua pihak, bisa Bareskrim Mabes Polri atau Interpol, tergantung bagian hukum,” ujar Hashim Djojohadikusumo di Hotel Ayama Midplaza, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019).

"Kami juga akan laporkan ke International Court of Juctice atau Mahkamah Internasional PBB, ke human rights, pokoknya ke semua pihak yang sah,” sambungnya.

• Ini Dugaan Awal Penyebab Kebakaran Kapal Nelayan di Kepulauan Seribu yang Tewaskan Tiga ABK

Hashim Djojohadikusumo menegaskan, melaporkan dugaan kecurangan Pemilu kepada lembaga internasional, sah dilakukan. Hal itu menurutnya pernah terjadi di Thailand.

“LSM internasional pernah mempermasalahkan keabsahan Pemilu di Thailand yang digelar oleh petahana, dan tentu di beberapa negara lain,” tuturnya.

Hashim Djojohadikusumo mengatakan, wajar bila pihaknya menggugat bila ditemukan indikasi kecurangan dalam persiapan hingga pelaksanaan Pemilu 2019, karena pihaknya sudah berusaha melaporkan ke penyelenggara Pemilu sejak 15 Desember 2018.

• Tujuh Larangan Saat Naik MRT Jakarta

Ia juga mengatakan wajar bila tokoh seperti Amien Rais mengancam akan menggerakkan ‘people power’ untuk memprotes hasil Pemilu.

“Saya kira sah kalau ada ‘people power’ di mana menunjukkan ketidakpuasan rakyat. Kalau ada kecurangan tentu tidak akan kami tolerir, karena kami sudah berusaha sejak 15 Desember 2019,” paparnya.

Sebelumnya, Amien Rais, anggota Dewan Penasihat BPN PrabowoSubianto-Sandiaga Uno, lebih memilih mengandalkan people power ketimbang ke Mahkamah Konstitusi (MK), jika ada kecurangan pada Pemilu 2019.

• Korban Pesawat Ethiopian Airlines Jatuh Masih Pegang Paspor Indonesia Meski Lama Tinggal di Roma

Amien Rais pilih people power, karena menilai jalur hukum yang sesuai konstitusi melalui MK, tidak ada gunanya. 

"Kalau nanti terjadi kecurangan, kita enggak akan ke MK. Enggak ada gunanya, tapi kita people power. People power sah!" ucap Amien Rais di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3/2019).

People power, menurut Amien Rais, ialah kekuatan massa tanpa kekerasan. Melainkan, pergerakan massa secara halus.

• Menhub Terjunkan Tim untuk Observasi dan Teliti Pesawat Boeing 737 Max 8 di Indonesia

"Bukan revolusi, kalau revolusi ada pertumpahan darah. Ini tanpa sedikit pun darah tercecer, people power akan digunakan," tuturnya.

Amien Rais merupakan salah satu orang yang hadir dalam aksi Apel Siaga 313. Aksi itu menuntut KPU agar mengadakan pemilu yang jujur dan adil.

Serangkaian aksi tersebut merupakan simulasi untuk aksi lanjutan, yaitu 'Putihkan TPS 17 April'.

• Perguruan Tinggi yang Mahasiswanya Sedikit Bakal Digabung, Sekarang Diminta Sukarela, Nanti Dipaksa

Ada pun aksi Apel Siaga 313 dimulai dengan salat subuh dan salat duha berjamaah di Masjid Agung Sunda Kelapa. Lalu, berjalan kaki menuju Kantor KPU.

Jokowi lantas angkat bicara terkait ancaman politikus senior PAN Amien Rais, yang akan menggunakan people power jika terjadi kecurangan di Pemilu 2019.

"Jangan menekan dengan cara menakut-nakuti rakyat, pemerintah. Semuanya ada mekanismenya, ada undang-undangnya, ada aturan hukumnya," kata Jokowi seusai kampanye terbuka di Gedung Aimas Convention Center, Sorong, Papua Barat, Senin (1/4/2019) malam.

• Tanggapi Survei Litbang Kompas, Andi Arief Sebut PSI Penebar Kebencian dan Ketegangan Beragama

Jokowi menyarankan bila Amien Rais menganggap atau mendengar terdapat kecurangan dalam kontestasi Pilpres 2019, segera melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kan ada mekanismenya, kalau ada kecurangan silakan dilaporkan ke Bawaslu," ucap Jokowi.

Capres nomor urut 01 itu pun merasa heran dengan ancaman Amien Rais tersebut, mengingat pelaksanaan pencoblosan capres dan cawapres belum terlaksana.

• Wiranto Wacanakan Penyebar Hoaks Bisa Dijerat Pakai Undang-undang Terorisme, Ini Alasannya

"Pemilunya aja belum kok sudah teriaknya seperti itu (mengancam). Kalau ada unsur pidana laporkan ke polisi, mekanismenya kan itu. Ini pesta demokrasi, harusnya senang gembira. Jangan menakut-nakuti orang yang sedang gembira," papar Jokowi.

Sementara, komisoner KPU Pramono Ubaid mengatakan, lembaga penyelenggara Pemilu tidak mempan ancaman ataupun tekanan dari people power.

Katanya, ancaman menggerakkan massa untuk mengubah hasil Pemilu hanya berujung sia-sia.

• Kronologi Wanita Terduga Teroris Meninggal di Tahanan Polda Metro Jaya karena Diduga Minum Racun

Hal itu ia katakan saat menanggapi pernyataan Amien Rais yang disebut akan memanfaatkan massa, jika kubu 02 menemukan kecurangan dalam proses Pemilu 2019.

Amien Rais lebih memilih people power alias mengerahkan massa, ketimbang pakai jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"(People power) enggak akan mengubah hasil juga. Karena KPU enggak bisa ditekan-tekan juga untuk mengubah hasil," tegas Pramono Ubaid saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019).

• Yakin 02 Menang, Fahri Hamzah: Pimpinlah Pengepungan Ini Jenderal! Benteng Lawan Telah Jatuh

"Kecuali kalau MK menetapkan, KPU berubah. People power apa pun enggak akan ngaruh juga," imbuhnya.

Karena, menurutnya, ada undang-undang yang sudah mengatur soal sengketa Pemilu. Lembaga peradilan yang berwenang untuk itu adalah Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan soal pelanggaran kampanye ataupun protes KPU karena dinilai curang, kanal pelaporannya ada di Bawaslu dan DKPP.

• Wanita Terduga Teroris Bunuh Diri Minum Cairan Pembersih Lantai

"Ikuti prosesnya, kalau melihat pelanggaran sekarang, ke Bawaslu. Kalau KPU dianggap curang, ke DKPP. Kalau nanti hasilnya, ya ke MK. Wong aturanya gitu," jelas Pramono Ubaid.

Menurutnya, bagaimana pun Pemilu adalah bagian dari proses demokrasi, yang punya kaidah-kaidah yang harus ditaati.

Dalam proses demokrasi, tidak dibenarkan bila ada pihak yang merasa harus dimenangkan. Rakyat tidak bisa dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memaksa keinginan tertentu.

• Kubu 02 Bilang Hasil Survei Litbang Kompas Mirip Survei Internal Mereka Empat Bulan Lalu, Kok Bisa?

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, segala aturan dan prosedur sudah dirancang sedemikian rupa. Sehingga, sangat tidak dibenarkan jika ada pihak yang merasa super power.

"Enggak boleh demokrasi ada menang-menangan. Apa-apa harus rakyat, semua diserahkan ke rakyat. Itu tak boleh. Demokrasi itu ada aturannya," paparnya. (Danang Triatmojo)