Fahri Hamzah Ungkap Ada 15 Juta Pemilih Invalid dan Sudah Diakui KPU, Benarkah?

"Semua itu komisionernya (KPU) ngomong, beda-beda, dan gitu Mendagri dengan mereka berantem juga. KPU komplain soal Kemendagri, Dukcapil komplain soal KPU," papar Fahri Hamzah.

Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, audit forensik IT KPU sangatlah penting untuk meningkatkan kepercayaan pada penyelenggaraan Pemilu.

Oleh karena itu, ia berharap KPU bersedia sistem IT-nya diaudit.

• Terungkap! Ini Penyebab 34 Kapal Nelayan di Pelabuhan Muara Baru Hangus Terbakar pada Pekan Lalu

"Harus dilakukan audit IT forensik KPU bersama-sama tim dari Paslon 02 dan 01, sehingga kita yakin percaya dengan sistem," kata Fadli Zondi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Menurut Wakil Ketua DPR itu, yang harus diaudit adalah sistem rekapitulasi KPU. Meskipun, menurutnya rekapitulasi nanti yang diakui adalah yang manual berjenjang.

"Tapi jangan sampai ketika rekapitulasi kemudian ini ada formula-formula yang dicurigai bisa terjadi dengan adanya algoritma, karena memang memungkinkan itu dalam era sekarang ini," paparnya.

• Amien Rais: Kalau Sampai Curang, Kita Doakan KPU Laknat, Hidupnya Sengsara Dunia Akhirat

Selain itu, menurut Fadli Zon, pihaknya meminta KPU membersihkan daftar pemilih tetap (DPT) dari pemilih ganda atau fiktif.

Bila KPU memiliki niat baik untuk memperbaiki DPT, maka menurutnya akan meningkatkan kepercayaan Pemilu.

"Supaya mendapatkan trust dari kedua belah pihak, ini harus dibenahi, dan kalau nanti itu turun saya kira itu akan memberikan keleluasaan dengan surat suara yang berlebih," cetusnya. (Chaerul Umam/Taufik Ismail)