Pemilu 2019

Fahri Hamzah Ungkap Ada 15 Juta Pemilih Invalid dan Sudah Diakui KPU, Benarkah?

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, ada indikasi kecurangan di Pemilu 2019 melalui penetapan daftar pemilih tetap (DPT) oleh KPU.

Instagram
Fahri Hamzah 

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, ada indikasi kecurangan di Pemilu 2019 melalui penetapan daftar pemilih tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Fahri Hamzah menyebut ada 15 juta data pemilih yang tak valid.

"Jadi gini modus kecurangannya, itu adalah pencoblosan invalid di TPS. Itu modusnya," ujar Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Moeldoko Jelaskan Kartu Pra Kerja Jokowi, Fadli Zon Nilai Program Berbau Politis yang Agak Norak

""Jadi sekarang ini ada 15 juta (pemilih) invalid yang tak bisa diverifikasi oleh KPU, dan KPU ini tertutup dengan 15 juta invalid ini," sambungnya.

Menurut hitungannya, 15 juta pemilih invalid itu setara 8 sampai 9 persen dari jumlah total pemilih. Fahri Hamzah meminta KPU bisa segera membersihkan data invalid tersebut.

"(Data) 15 juta invalid itu sekitar 8-9 persen. Angka 8-9 persen adalah kartu suara yang ilegal, yang bisa dicoblos di tempat di mana pun yang kemudian disertakan sebagai bagian C1 di TPS. Kan kecurangannya nanti begitu dicurigai sama orang," tuturnya.

Ali Mochtar Ngabalin Mengaku Sembahyang Dua Rakaat Doakan Andi Arief

"Maka KPU, wahai KPU, bersihkanlah (data) invalid itu dulu dong. Jelasin dong bagaimana bisa ada orang 9 juta lahir pada 1 Juli, ceritakan dong. Ini kan dicurigai sama orang," imbuhnya.

Dari 15 juta pemilih yang disebutnya sebagai data invalid, Fahri Hamzah menyebut terdiri dari WNA hingga orang meninggal yang masuk ke dalam DPT Pemilu 2019.

"Invalid itu kan gini, ada orang yang sebenarnya enggak ada, orang asing, orang gila. Orang yang satu Kartu Keluarga, 400 manusianya. Orang yang nggak jelas lahirnya di mana. Yang kode-kodenya salah, ini dikumpulin jumlahnya 15 juta. Data 15 juta adalah tambahan 15 juta kartu suara. 15 juta kartu suara itu nanti siapa yang nyoblos, kan itu yang harus dijawab KPU," papar Fahri Hamzah.

Anies Baswedan Sebut DPRD Dapat Untung dari Saham Bir, Anggota Dewan Tantang Laporkan ke KPK

Namun demikian, Fahri Hamzah enggan menjelaskan detail dari mana data 15 juta data invalid itu.

Ia mengaku mendengar analisa dari para ahli, dan KPU menurutnya sudah mengakui adanya data invalid itu.

"Saya dengar (ahli) sudah ketemu dengan KPU. KPU mengakui data-data yang aneh itu, tapi enggak dibersihin sampai sekarang, karena dilacak-lacak data yang ada sama mereka itu masih ada invalid itu," bebernya.

Jadi Tersangka, Petugas Kebersihan Makam Siap Bersumpah di Atas Kitab Suci Tak Cabuli Anak Kandung

Fahri Hamzah juga tak lupa mengkritik KPU dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang tak kompak.

Fahri Hamzah menuding penyebab kekisruhan itu akibat KPU tak memiliki juru bicara.

Karena itu, Fahri Hamzah meminta penyelenggara pemilu menenangkan rakyat menuju sisa hari menuju pencoblosan.

Go-Jek Disarankan Keluar dari Zona Perang Tarif

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved