Konsumen Tak Masalah Kantong Plastik Berbayar

Ketua Umum Aprindo, Roy Mandey, mengungkapkan, ini merupakan langkah nyata peritel modern untuk mengajak masyarakat menjadi lebih bijak menggunakan kantong belanja plastik.

Sekaligus menanggulangi dampak negatif lingkungan akibat sampah plastik.

“Aprindo siap mendukung usaha pemerintah yang bertujuan mengurangi konsumsi plastik khususnya kantong belanja plastik sekali pakai di masyarakat. Kami merupakan bagian dari masyarakat yang harus ikut bertanggung jawab,” ungkap Roy saat konferensi pers di Kantor Aprindo, , Kamis (28/2/2019).

Konsumen yang ingin menggunakan kantong plastik sekali pakai dikenakan biaya tambahan Rp 200 per lembar.

“Konsumen akan kita sarankan untuk menggunakan tas belanja pakai ulang yang disediakan di setiap gerai ritel modern,” ujar Roy.

Kebijakan ini mulai disosialisasikan di gerai-gerai ritel modern melalui poster, sosial media, dan ajakan langsung dari kasir.

Kantong belanja plastik yang kini menjadi barang dagangan juga akan memberikan kontribusi kepada negara berupa pajak pertambahan nilai (PPN).

Butuh langkah radikal

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai langkah kampanye bebas kantong plastik yang digaungkan Aprindo tidak akan berhasil kecuali lewat langkah radikal.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi menanggapi keputusan Aprindo yang memberlakukan kebijakan kantong plastik berbayar mulai hari ini, Jumat (1/3/2019).

Kebijakan yang sempat redup tiga tahun belakangan itu membebaskan konsumen sebesar Rp 200 untuk setiap kantong plastik ketika berbelanja.

Istilah Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG) menurut Tulus Abadi sangat menyesatkan.

Sebab semua biaya operasional pelaku usaha sudah dimasukkan dalam biaya yang dibebankan pada konsumen lewat harga yang harus dibayar, termasuk kantong plastik.

Sehingga, lanjut Tulus Abadi, kebijakan plastik berbayar itu tidak akan efektif untuk mengurangi penggunaan kantong plastik.