Aksi OPM
Gubernur dan DPRD Papua Minta Pasukan TNI-Polri Ditarik dari Nduga, Pihak Kodam Cenderawasih Bingung
Untuk itu, Aidi menegaskan pihaknya tidak akan menarik pasukan dari Kabupatan Nduga.
lihat foto
Otis pun menghimbau kepada semua pihak untuk tetap menjaga keharmonisan dan perdamaian dari semua elemen bangsa.
"Ini poin yang sangat penting, dan kami pastikan kami siap menjadi garda terdepan mempertahankan Papua dari barisan NKRI. Demi kemaslahatan generasi penerus Papua kedepan," kata Otis.
Otis menyebutkan beberapa poin deklarasinya yakni mahasiswa Papua Cinta NKRI ini mendukung semua kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Jokowi, karena ingin mengangkat derajat dan martabat Papua.
Dan kini terbukti, dengan tahapan transformasi menjadi salah satu wilayah termaju di Indonesia.
"Hal itu ditandai dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga satu harga BBM," bebernya.
Selain itu, tambah dia, demi mimpi-mimpi anak-anak Papua agar wilayahnya tetap maju seperti lainnya maka pihaknya meminta seluruh pihak ikutan mendukung pemerintahan Jokowi dalam membangun tanah Papua agar lebih baik kedepan.
Dia mengaku muak dengan konflik yang terjadi di tanah Papua.
"Hentikan kekerasan di tanah Papua, jangan mau diadu domba oleh asing," ucapnya.
Otis menegaskan pihaknya sangat mengutuk keras penyerangan Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB) yang terjadi di Nduga terhadap pekerja proyek Trans Papua.
Kata dia, tindakan keji itu sangatlah bertolak belakang dengan nilai-nilai kemanusiaan.
"Tuhan mengajarkan kasih bukan membunuh. Waspadai operasi intelijen asing untuk memecah belah Papua. Papua adalah Indonesia, NKRI harga mati," ujarnya.
31 Pekerja Trans Papua Dibunuh KKB
Insiden 31 pekerja Trans Papua tewas dibunuh oleh KKB sempat membuat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, menghentikan sementara proyek pengerjaan jembatan Trans Papua.
"Dengan kejadian ini semua pekerjaan dihentikan. Di ruas ini dari Mamugu sampai Wamena dihentikan sambil menunggu kondusivitas wilayah," ujar Menteri Basuki Hadimuljono di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).
Selain kondusivitas wilayah, kata Basuki Hadimuljono, pihaknya juga menunggu rekomendasi Pangdam dan Kapolda Papua.
