Terungkap Proyek Enam Ruas Tol Ditolak pada Masa Kampanye Ternyata Tetap Dikerjakan

Proyek enam ruas tol memang dicanangkan saat Fauzi Bowo dan penantangnya saat itu, Joko Widodo menolak, demikian juga kampanye Anies.

Warta Kota/Muhammad Azzam
Kemacetan seringkali terjadi di Jalan Boulevard Barat, Kelapa Gading, akibat proyek LRT dan Enam Ruas Tol Dalam Kota. 

PROYEK enam ruas jalan tol dalam kota merupakan proyek yang dikampanyekan di masa Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo.

Penantangnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah menolak rencana itu, tapi kemudian proyek itu dilanjutkan.

Proyek dilanjutkan setelah Joko Widodo meninggalkan kursinya di Gubernur DKI Jakarta dan dilanjutkan Ahok.

Dalam kancah Pilkada DKI Jakarta 2017, kampanye yang disampaikan kubu penantang, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno adalah menolak proyek itu.

Hal itu juga terjadi menjelang pelaksanaan Pilpres 2019, tidak lama lagi.

Pilpres 2019 akan diawali dengan pendaftaran yang dilakukan bulan Agustus 2018.

Baca: Ini Isi Surat Berlogo PKS yang Diunggah Fahri Hamzah ke Medsos

Baca: Hashim Ungkap Fakta Banyak Jalan Tol Baru Diresmikan Presiden Tidak Laku karena Mahal

Baca: Zulkifli Anwar Sosialisasikan 4 Pilar Biar Generasi Penerus Tetap Semangati Persatuan

Saat Gubernur DKI Jakarta adalah Anies Baswedan, maka proyek itu kembali disorot dan sejumlah kalangan menilai, dia harus menepati janji kampanyenya.

Meski demikian, Sandiaga Uno justru mendukung realisasi proyek yang ditolak di masa kampanye itu.

Anies Baswedan berkilah bahwa proyek tersebut bukan lagi proyek DKI Jakarta, tapi sudah merupakan proyek nasional.

Terkait hal itu, Anies Baswedan memberikan penjelasan lebih jauh mengapa proyek yang ditolak di masa kampanye itu tetap dilaksanakan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, bukan dirinya yang meneruskan proyek enam ruas tol dalam kota.

Tautan asal

Ia menyebut, proyek itu telah diambil alih pemerintah pusat setelah ia dipastikan menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Kampanye kami selesai 15 April. Kami menang. Lalu proyek ini diambil alih oleh pemerintah pusat melalui Perpres Perubahan Nomor 58 tahun 2017 tanggal 15 Juni 2017," kata Anies di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (13/7/2018).

Ia mengakui, saat berkampanye ia menyatakan tidak akan meneruskan proyek enam ruas tol dalam kota itu.

Anies Baswedan
Anies Baswedan (Kompas.com)

Ia memertanyakan apakah penolakannya itu mempengaruhi pengambilalihan proyek dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

"Apakah ada hubungannya karena gubernurnya baru waktu itu dan gubernurnya berpandangan tidak usah meneruskan proyek enam ruas jalan tol, lalu ini naik jadi program strategis nasional? Kita lihat aja," ujar Anies.

Saat ditanya, apa ia akan berbicara dengan Presiden Joko Widodo perihal penolakan proyek enam ruas tol dalam kota, Anies mengaku tak akan mengungkapkannya.

Baca: Tarif Tol JORR Integrasi, BPJT Sebut Bisa Naik Bisa Turun

Baca: Jika Perluasan Ganjil Genap Sukses, Anies-Sandi Takkan Liburkan Anak Sekolah Saat Asian Games 2018

Baca: Lalu Muhammad Zohri Diguyur Bonus Rp 250 Juta dari Kementerian Pemuda dan Olahraga

"Saya tidak ceritakan belakang layar, sampai semua selesai," ujar Anies.

Proyek ambisius itu telah memang digagas sejak Sutiyoso menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Pengembangan tol dibagi dalam empat tahap dan rencananya selesai pada 2022.

Enam ruas tol dengan total 69,77 kilometer ini terdiri dari Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer, Sunter-Pulo Gebang 9,44 kilometer, dan Duri-Pulo Gebang-Kampung Melayu 12,65 kilometer.

Kemudian, Kemayoran-Kampung Melayu 9,6 kilometer, Ulujami-Tanah Abang 8,7 kilometer dan Pasar Minggu-Casablanca 9,16 kilometer. (Nibras Nada Nailufar)

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved