Prof Mahfud MD Anggap Pernyataan Prof Yusril Tendensius dan Manipulatif, Dia Beberkan Fakta-faktanya

"Pikiran kita awal reformasi itu pun yang dipilih langsung hanya Presiden bukan sampai kepala daerah," ujarnya.

Inilah Kultwit Mahfud MD Terkait Polemik Pilkada Langsung dan Pilkada Tak Langsung

(Pilkada-1): Pernyataan Yusril dia bawah ini bertentangan dgn fakta dan "agak" menyesatkan" Yusril: SBY Putar Balik Karena Statement Mahfud MD

(Pilkada-2) Statement Yusril terasa ingin memberi kesan bahwa: 1) Saya mendukung Pilkada Langsung; 2) Saya yang menginspirasi SBY untuk berbalik arah sehingga mengeluarkan Perppu. Itu semua manipulatif dan tendensiun. Inilah fakta yg bisa dilacak jejak digitalnya.

Pilkada-3) Sebagai Ketua MK yg mengadili sengketa Pilkada sekitar 395 kasus saya adl salah seorang yang mengusulkan agar Pilkada kembali dilakukan di DPRD. Itu saya kemukakan pada Seminar Nasional antara MK, KPU, dan Kemendagri pada bulan Pebruari 2012 di Hotel Mulia.

(Pilkada-4) Pada seminar itu tampil sbg narasumber: Menko Polhukam Joko Suyanto, Ketua MK Mahfud MD, Mendagri Gamawan Fauzi, Ketua KPU A. Hafidz. Semua narassumber setuju: Pilkada dikembalikan ke DPRD krn Pilkada Langsung lbh bnyk mudharatnya. Materi seminar Itu sdh dibukukan.

(Pilkada-5) Stlh seminar 2012 itu Pemerintahan SBY, melalui Mendagri Gamnawan Fauzi dengan surat Presiden, mengajukan RUU Pilgub. Pilbup, Pilwali (Pilkada) yang berisi perubahan sistem Pilkada dari langsung menjadi dipilih oleh DPRD. Waktu itu semua parpol di DPR-RI menyetujui.

(Pilkada-6) Ormas-ormas besar spt NU dan Muhammadiyah jg mendukung secara terbuka, Pilkada di DPRD sj. Kata mereka, Pilkada langsung tlh merusak moralitas rakyat & mem-belah2 kehidupan sosial. Penyalahgunaan jabatan, kekerasan politik, dan money politic marak di Pilkada langsung

(Pilkada-7) Masalah politiknya muncul: RUU yang sebenarnya sdh mulus di DPR itu proses akhir pengesahannya dilakukan pada saat Pilpres yang polarisasi politiknya terbelah ke dalam Koalisi Merah Putih (KMP) pendukung Prabowo dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung Jokowi.

(Pilkada-8) Sidang Paripurna DPR bln Okt' 2014 berlangsung panas. Parpol2 yg tadinya pro Pilkada di DPRD ada yang berbalik, meminta Pilkada langsung. LSM-LSM berteriak bahwa Pilkada lewat DPRD membawa kemunduran p demokrasi yg sdh kita bangun dgn susah payah. Mengapa jadi begitu?

(Pilkada-9) Waktu itu atraksi politik yang muncul adl: Jika Pilkada dilakukan lewat DPRD akan menimbulkan ketidakseimbangan. Sebab para DPRD akan dikuasasi oleh KMP sbg pemenang Pilleg 2014 padahal pemenang Pilpres alah KIH. Ini sangat potensial menimbulkan instabilitas. Itulah.

(Pilkada-9) NU Muhammadiyah jg mengubah pandangannya, meskipun tdk institusional. Ketua PBNU Hasyim Muzadi dan Katib Am PBNU Malik Madani yg tadinya gencar mengusulkan Pilkada lewat DPRD kemudian mendukung Pilkada langsung. Situasi politik sangat penas. SBY dan Gamawan dihujat.

(Pilkada-10)- Sy yg sejak 2012 mendukung Pilkada di DPRD tetap pd sikap itu. Sy dikeroyok ramai2 melalui dialog yg tdk imbang di TV-TV dan medsos. Sy tunjuk bhw melalui Penpres No. 6 Tahun 1959 Bung Karno pun tak setuju pilkada langsung shg membatalkan UU No. 1 Tahun 1957.

(Pilkada-11) Akhirnya keputusan ttg itu diputuskan scr dramatis melalui voting di DPR dan disetujuilah UU Pilkada dgn mekanisme melalui DPRD. Masyarakat sipil dan pers didominasi hujatan thd SBY sbg perusak demokrasi yg tlh dibangunnya sendiri. Pokoknya RUU itu hrs dibatalkan.

(Pilkada-12) Bully thd SBY itu bagaikan bah yg menjadi trending topic sampai ber-hari2. SBY yg sedang melakukan kunjungan ke Amerika megeluarkan pernyataan bhw dirinya tdk setuju pd RUU itu dan SBY setuju dgn aspirasi masyarakat serta akan mencari jalan keluar secepatnya.