Kadis UMKMP DKI Minta Wali Kota Jakbar Atasi PKL dan Parkir Liar Gedung CNI

Laporan Wartawan Warta Kota, Bintang Pradewo

WARTA KOTA, KEMBANGAN - Kepala Dinas KUMKMP DKI Jakarta Irwandi  meminta Wali Kota Jakarta Barat, Anas Effendi melawan oknum preman yang membekingi PKL yang berada di belakang Gedung Pemkot Jakarta Barat atau tepatnya di sekitar Gedung CNI, Kembangan, Jakarta Barat.

Irwandi  pun meralat omongan tentang oknum di Wali Kota Jakarta Barat yang bermain dengan para PKL.

"Kalau berani Wali Kota turun tangan berantas ormas-ormas di sana," kata Irwandi saat menghubungi Warta Kota, Rabu (20/9).

Irwandi  mengaku tidak mengetahui apakah benar ada oknum di tingkat Walikota Jakarta Barat yang bermain disana. Karena menurut dia sangat sulit menata PKL di CNI.

"Saya ngga tahu kalau yang di Wali Kota. Setahu saya ormas ada disana," kata Irwandi .

Seperti diberitakan sebelumnya, dua tahun menjabat sebagai Camat Kembangan, Agus Ramdani masih memiliki pekerjaan rumah. Yaitu penataan pedagang kaki lima (PKL) dan parkir liar di depan Gedung Wali Kota Jakarta Barat atau tepatnya di dekat Gedung CNI.

Penertiban pada tahun 2016 lalu pernah dilakukan oleh aparat. Namun, karena tidak tersedianya lahan membuat para PKL dan parkir liar kembali marak di kawasan tersebut.

"Waktu dulu kami sudah tertibkan. Namun, pengawasan hanya kuat selama satu minggu," keluh Agus Ramdani, Selasa (19/9/2017).

Oleh sebab itu, dia meminta agar Sudin UMKM Jakarta Barat untuk mencari lokasi untuk para pedagang. Karena penertiban bisa saja dilakukan.

Namun, tidak akan efektif kalau tidak ada lahan relokasi pedagang.

"Dulu pernah ada CSR dari Mayora. Namun ditolak karena dilokasi tersebut tidak bisa permanen," ucap dia.

Sehingga, dia mengatakan harus tingak Pemkot Jakarta Barat yang mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Apalagi, banyak organisasi masyarakat yang bermain di lokasi tersebut.

Apalagi untuk parkir liar. Ada ratusan pengendara sepeda motor yang setiap pagi hingga malam memarkirkan kendarannya disana.

"Kami tidak tahu oknum apa saja yang ada disana. Kami hanya berusaha untuk menata dan menertibkan," pungkasnya.

Dia berharap pengelola dua mall bisa membantu memecahkan persoalan dari PKL dan parkir liar. Karena di Jakarta Selatan sendiri PKL sudah banyak dimasukan ke dalam basement Mall.

Apalagi saat ini bulan tertib trotoar. Dimana, PKL dan parkir liar harus ditindak tegas.

"Kami bisa saja maen disana bang. Tapi kekuatan anggota tidak cukup. Harus tingkat kota," kata Kasatpel Perhubungan Kecamatan Kembangan, Daru.

Seperti diketahui, ratusan lapak pedagang kaki lima dan parkir liar masih marak di Jalan Puri Molek, kawasan Puri Indah, Kembangan, Jakarta Barat, atau tepatnya di belakang Gedung CNI.

Sebagian ruas jalan sudah berubah bentuk sebagai pasar malam.

Namun, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat nampak tutup mata dengan keberadaan PKL dan parkir liar tersebut.

Alhasil kesemerawutan dan berantakan terlihat disana. Padahal lokasi itu tidak jauh dengan kantor Wali Kota Jakarta Barat.

Berdasarkan pantauan lokasi strategis di Jakarta Barat itu berubah menjadi pasar malam mulai petang hingga malam hari.

Bangunan permanen pedagang yang menjual barang sandang dan pangan berdiri di sebuah tanah lapang di sana.

Ironisnya, lapak-lapak semi permanen serta gerobak PKL juga menjamur di atas trotoar dan badan jalan.

Ruas Jalan Puri Molek pun menjadi menyempit. Deretan gerobak PKL khususnya pedagang minuman ringan dan makanan, bahkan meluber hingga ke Jalan Puri Indah. Parkir liar menambah crowded kawasan itu.

Para pedagang makanan dan minuman menggelar alas dari terpal seadanya di atas trotoar.

Ada juga pedagang mie ayam yang nekat membuka meja di pinggir jalan.

Andong dan kereta odong-odong pun terlihat mondar-mandir di lokasi itu.

"Pasar mulai buka jam 4-an (16.00 WIB) sampai malam. Kalau pagi dan siang tutup. Malam minggu ramai banget, tapi kalau hari biasa ya agak sepi," ujar salah satu pedagang minuman ringan yang enggan disebutkan namanya itu.

Pedagang yang dipanggil pak'de oleh pedagang lainnya itu mengaku, ada yang mengelola pasar malam itu. Namun ketika ditanya siapa yang mengelola, dia enggan membeberkannya.

"Ada yang mengelola (pasar malam). Tapi kalau kita (PKL di pinggir jalan) nggak. Kita gelar aja. Tapi nitip gerobak bayar. Saya bayar Rp 200.000 sebulan, ada juga Rp 300.000 (pedagang) yang baru-baru. Dari pada dorong gerobak pulang, capek. Iya ada uang keamanan juga," ungkapnya.