Breaking News:

Perombakan Struktur Organisasi

PNS Depok Harus Siap Ditempatkan di Posisi Apapun

Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna meminta seluruh PNS atau ASN di bawah Pemkot Depok untuk siap ditempatkan di posisi apapun atau dimana saja.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Andy Pribadi
KOMPAS/DWI BAYU RADIUS
Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

Sebelumnya Wali Kota Depok M Idris Abdul Shomad memastikan mutasi dan rotasi jabatan kepala dinas dan sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Depok, akan mulai dilakukan akhir Agustus ini atau usai peringatan hari kemerdekaan RI, 17 Agustus mendatang.

"Setelah 17 Agustusan rotasi akan mulai dilakukan. Saat ini kami masih melihat dan memantau kinerja mereka," kata Idris.

Menurutnya mutasi dan rotasi dilakukan bersamaan dengan adanya instruksi dari pemerintah pusat terkait perombakan perangkat daerah, terkait adanya Peraturan Pemerintah (PP) yang baru yakni PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Karenanya Idris memastikan akan melakukan perombakan struktur organisasi dan perangkat daerah di pemerintahannya dalam waktu dekat ini.

Ini berarti akan ada beberapa dinas yang akan digabung serta beberapa perangkat yang tadinya berbentuk kantor dan badan, akan dirubah menjadi dinas.

Apalagi Raperda Kota Depok tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, yang diajukannya telah disetujui DPRD Depok awal pekan lalu.

Pengajuan Raperda ini sendiri merupakan merupakan tindak lanjut atas dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) yang baru yakni PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Instruksi Mendagri nomor 61/2911/Sj/2016 untuk perombakan struktur perangkat daerah.

"Setelah raperda disetujui DPRD Depok, kami membahasnya dengan mereka soal ini, berdasarkan beberapa instruksi dan arahan dari pusat," kata Idris, Jumat (12/8).

Ia mengatakan ada beberapa dinas yang dipertimbangkan akan digabung serta ada juga perangkat daerah yang tadinya berbentuk kantor atau badan dirubah menjadi dinas.

"Untuk dinas yang akan digabung, rencananya adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan Badan Lingkungan Hidup, menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Ini semua masih dikaji dan dipertimbangkan lagi," kata Idris.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved