Pembayar Pajak Jakarta Protes Jalan Rusak

Namun, Putri menyesalkan masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan Pemprov DKI, khususnya mewujudkan tanggung jawab atas penerimaan pajak yang sangat besar tersebut.

"Jangan hanya bangga target pendapatan pajak tercapai. Lebih penting dari itu, bagaimana memberikan feedback (umpan balik) kepada masyarakat pembayar pajak," ujarnya.

Putri menilai, pembangunan di DKI belum merata, hanya terpusat di titik-titik tertentu.

"Kita melihat pembangunan hanya di lokasi-lokasi tertentu atau yang dianggap vital, belum menyentuh hingga perkampungan. Buktinya, masih banyak jalan perkampungan yang rusak atau fasilitas umum yang tak terurus," jelasnya.

Setiap tahun rata-rata Putri membayar PBB untuk rumah seluas sekitar 200 m2 milik keluarganya Rp 600.000.

"Seharusnya adil dan pembangunan menyeluruh hingga perkampungan. Masa sama-sama membayar pajak, tapi yang diperhatikan hanya daerah tertentu saja. Coba bandingkan penataan wilayah di kecamatan-kecamatan di seluruh Jakarta, masih terlihat timpang," imbuhnya. (m2/fha/jhs)

Ingin informasi lebih lengkap, silakan baca Koran WARTA KOTA edisi Senin (23/11/2015)