PPP Tak Bakal Ajukan Lukman Hakim Saifuddin Jadi Menteri Lagi karena Alasan Ini

PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) dipastikan tidak akan mengajukan Lukman Hakim Saifuddin lagi sebagai menteri dalam kabinet Jokowi-Maruf Amin.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani Sani mengatakan, PPP menganut prinsip bergantian dalam hal kursi menteri yang dipercayakan Presiden Jokowi kepada para kader partai berlambang Kakbah itu.

"Jadi ini setuju semua kalau prinsip," ujar Arsul Sani seusai bersilaturahmi dengan Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/7/2019).

• Banyak Napi di Jawa Barat Jadi Homo dan Lesbi Saat Jalani Hukuman, Ini Penyebabnya

"Tentu ya di antara kami (kader PPP) yang ada di sini yang menjadi calon menteri, yang nanti segera diajukan oleh Pak Ketum PPP ke Pak Jokowi," sambungnya.

Menurutnya, Lukman Hakim Saifuddin yang saat ini menjabat Menteri Agama, ke depan tentu ada penugasan lain dari partai ataupun pemerintah untuk bertugas di tempat lain.

"Sebagai kader partai, kami juga harus berikan kesempatan kader lain untuk bisa duduki jabatan-jabatan di pemerintahan," tuturnya.

• Orientasi Seks Menyimpang Sejumlah Napi Sudah Rahasia Umum, yang Bisa Dipakai Terlihat Jelas

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menyatakan, Presiden Jokowi mempersilakan partai berlambang Kakbah itu untuk mengajukan jumlah menteri.

Hal tersebut disampaikan Suharso setelah dirinya bersama para kader PPP bersilaturahmi kepada Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (9/7/2019).

"Saya mengulangi saja (perkataan Jokowi saat pertemuan), kalau NasDem minta 11, PKB minta 10, maka pantas juga kalau PPP minta 9, gitu kata Presiden," ujar Suharso disambut riuh para kadernya.

• Kronologi Pria Rusak Altar Gereja di Bali, Awalnya Beribadah Lalu Mengamuk, Istrinya Ikut Dibanting

"Berarti apa artinya? Tidak ngerti saya, kalau berharap kan boleh saja, kan tidak ada yang salah untuk menyampaikan," sambung Suharso.

Meski sudah disinggung Jokowi terkait menteri, Suharso menyatakan PPP belum membicarakan hingga ke pos kementerian mana saja yang dapat diisi oleh kader PPP.

Mengingat, hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden.

• Divonis Tiga Tahun Bui, Bahar Smith Cium Bendera Merah Putih Empat Kali Lalu Kumandangkan Takbir

"Nanti setelah Presiden bertanya siapa? Pos di mana? Tentu saya akan kasih tahu siapa gitu. Dan itu Presiden sendiri yang akan minta, saya ajukan, misal 10 atau 12 nama," ucapnya.

Di tempat yang sama, Sekjen PPP Arsul Sani menuturkan, PPP akan melakukan salat Istikharah terlebih dahulu, sebelum memutuskan jumlah usulan menteri.

"Mintanya berapa, nanti malam kami mau salat Istikharah dulu, kalau PKB 10, NasDem 11, kami enggak jauh-jauh dari itu," ucap Arsul Sani.

• Bahar Smith Divonis Tiga Tahun Penjara dan Denda Rp 50 Juta, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa