Arief Puyuono Ajak Pendukung 02 Mogok Bayar Pajak, Sandiaga Uno: Negara Bakal Makin Sulit

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono ajak para pendukung paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk tak bayar pajak sebagai bentuk kekecewaan pada KPU.

Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno mengatakan, saat ini Indonesia masih menjadi negara yang sulit dari segi ekonomi.

Untuk itu, membayar pajak bagi setiap warga negara merupakan kewajiban untuk membangun negara.

"Saya ingin mengingatkan kita bahwa negara kita lagi sulit, ekonomi neraca perdagangan kita jeblok. Kita juga lihat pelambatan ekonomi. Kita justru perlu meningkatkan rasio pajak kita dengan menambah basis pembayar pajak," kata Sandiaga seusai menghadiri acara ngabuburit di salah satu kampus di kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (16/5/2019).

• Megawati Disebut Izinkan Demokrat Gabung dengan Koalisi Jokowi, Hubungan Buruk Mega-SBY Hanya Mitos

Sandiaga menambahkan, setiap warga harus mampu meningkatkan revenue mereka dari pajak dengan sistem IT yang lebih baik.

Untuk itu, ia pun mengusulkan bahwa nantinya akan ada penerimaan negara yang dipisah dari Kementerian Keuangan.

"Dan, itu butuh pendekatan yang dihadirkan oleh pemerintahan yang kuat dengan kepemimpinan yang tegas," imbuhnya.

• Waketum Partai Gerindra Arief Poyouno Minta Demokrat Keluar dari Koalisi: Ketuanya Kayak Undur-undur

Lebih lanjut Sandiaga berharap bahwa siapapun yang terpilih di Pemilu Tahun 2019 ini mampu menghadirkan pemerintahan yang kuat dan rasio pajak yang lebih besar pula.

"Pajak itu sangat diperlukan untuk membangun negara, jadi pernyataan kami cukup jelas," tandasnya.

Sebelumnya dalam keterangan tertulisnya Rabu (15/5/2019), Arief Poyuono mengajak pendukung Prabowo-Sandiaga untuk menolak membayar pajak kepada pemerintah.

Sebab, pemerintah yang terbentuk dari penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sah.

• Cinta Laura Kembali Bermusik dengan Musik Reggae Hiphop Dance

• Prada DP, Buron Kasus Mutilasi Kasir Indomaret Kepergok Warga. Lusuh dan Bawa Kresek Isi Baju TNI

• Harga iPhone XS Terancam Naik Gara-gara Perdang Dagang

"Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," kata Arief.

Tanggapan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyayangkan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang meminta pemilih Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak usah membayar pajak.

Pernyataan tersebut disampaikan Arief apabila pasangan nomor urut 01 Joko Widodo - Maruf Amin memenangi pemilu 2019.

Moeldoko bilang warga negara memiliki hak dan kewajiban.

"Warga negara itu kan punya hak dan kewajiban. Menurut saya enggak benar pernyataan itu," ujar Moeldoko di kompleks istana kepresidenan, Kamis (16/5/2019).

Moeldoko menyayangkan sikap politisi Gerindra tersebut.

Ia bilang seharusnya politisi memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat.

• Agum Gumelar Sebut Kivlan Zen Tak Patut Mencaci Maki SBY yang Kepangkatannya Lebih Tinggi

• Golkar Jakarta Tolak Hasil Pemilu 2019 Nilai KPU Tidak Netral, Bawaslu: Kami Kehilangan Saksi Kritis

Permasalahan pemilihan tersebut dinilai jangan sampai menyerukan hal yang tidak benar kepada masyarakat.

Usai keputusan pemilihan diharapkan seluruh warga negara Indonesia kembali bersatu.

"Kita ajak masyarakat Indonesia justru harus memahami hak dan kewajibannya, jangan malah mengarahkan begitu," terang Moeldoko.

Moeldoko pun meyakini Prabowo memiliki jiwa patriotik.

Ia menduga orang di bawah Prabowo yang menyerukan hal yang tidak sesuai dengan sikap Prabowo seperti penolakan pembayaran pajak tersebut.