Indonesia-Belanda Memperkuat Sinergi Tanggul Laut Jakarta

WARTA KOTA, PALMERAH---Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Belanda memperkuat sinergi kerja sama dalam bidang keairan yang telah berlangsung lama dan terus berkembang, satu di antaranya terkait dengan pembangunan tanggul laut Jakarta.

Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Anita Firmanti, mengatakan, monitoring dan evaluasi bersama untuk memastikan MoU antara Indonesia dan Belanda terkait hal tersebut telah berjalan telah dilakukan melalui Joint Steering Committee (JSC) atau Sekretariat Bersama, guna mengetahui capaian, kendala dan tindak lanjutnya.

Selain itu, kata Anita, juga dilakukan pertemuan tahunan JSC yang dihadiri oleh masing-masing sekjen kementerian kedua negara dengan lokasi saling bergantian.

"Pada 13-14 November 2018, pertemuan JSC diselenggarakan di Den Haag, Belanda," Kata Anita seperti dilansir Antaranews.com, Senin (19/11/2018).

Evaluasi dilakukan oleh tiga working group (WG) atau kelompok kerja, yang masing-masing membahas tiga topik berbeda yakni Manajemen Sumber Daya Air Terintegrasi (WG 1), Ketersediaan Air Untuk Pangan dan Ekosistem (WG 2), dan Ketersediaan Air dan Sanitasi (WG 3).

Dari pembahasan masing-masing WG, hasilnya disampaikan pada pertemuan pleno.

Dalam kesimpulan terdapat proyek yang sudah dalam tahapan implementasi yakni pembangunan tanggul laut Jakarta sebagian yakni 4,5 kilometer telah dikerjakan.

Kemudian terdapat dua proyek yang akan diimplementasikan pada awal 2019 yakni Semarang Water Management & Cultural Heritage dan Central Java North Coast Revitalisation.

"Dalam pertemuan JSC kali ini, disamping melakukan evaluasi pelaksanaan MoU juga dibahas mengenai persiapan perpanjangan MoU. Hal ini menjadi kesempatan untuk mempersiapkan diri supaya lebih fokus pada proyek-proyek dengan tingkat implementasi tinggi sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat Indonesia," kata Anita Firmanti.

Pembangunan tanggul laut Jakarta merupakan bagian dari masterplan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Pembangunan itu bertujuan untuk mengurangi risiko banjir, banjir rob, dan mencegah penurunan permukaan air tanah kota Jakarta.

Kegiatan NCICD merupakan kerjasama tiga negara yakni Pemerintah Indonesia, Belanda dan Korea Selatan.

Untuk tahap awal, NCICD akan difokuskan pada fase darurat yakni pembangunan tanggul laut sepanjang 20,1 kilometer yang menjadi titik kritis rawan banjir dan banjir rob.

Pembangunan tanggul fase darurat tersebut ditargetkan selesai tahun 2019, dengan pembagian tugas yakni tanggul sepanjang 4,5 kilometer dikerjakan oleh Kementerian PUPR dan selebihnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan partisipasi pihak swasta di daerah kritis tersebut.

Sebagian tanggul yakni 4,5 kilometer yang sudah selesai berada di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing pada Juni 2018 sepanjang 2,2 kilometer dan di Kelurahan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan pada Agustus 2018 sepanjang 2,3 kilometer.

Baca: Bappenas Tetap Melanjutkan Kajian Pembangunan Tanggul Laut Raksasa

Baca: Kepala Bappenas: Pembangunan Tanggul Laut Jakarta Harus Dilanjutkan

Baca: Pembangunan Tanggul Laut Muara Baru Sudah Sepanjang Monas - Senayan