Sambangi Bawaslu DKI, Ketua DPD Gerindra DKI Mohamad Taufik Dicecar 12 Pertanyaan

Politisi Partai Gerindra Mohamad Taufik mendatangi Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Sambangi Bawaslu DKI, Ketua DPD Gerindra DKI Mohamad Taufik Dicecar 12 Pertanyaan
Warta Kota/Anggie Lianda Putri
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerindra, Mohamad Taufik. 

WARTA KOTA, TANJUNG PRIOK---Politisi Partai Gerindra Mohamad Taufik mendatangi Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Kedatangan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu memenuhi undangan Bawaslu DKI Jakarta terkait gugatannya terhadap KPU DKI Jakarta.

Taufik mengatakan, dalam kesempatan tersebut dirinya dicecar 12 pertanyaan oleh Bawaslu DKI Jakarta.

Belasan pertanyaan itu untuk melengkapi gugatannya terhadap KPU DKI Jakarta terkait dugaan pelanggaran.

"Jadi tadi itu melanjutkan gugatan saya. Saya kan menggugat KPU kembali, ketika KPU dalam waktu yang telah ditetapkan, putusan Bawaslu tidak juga dilaksanakan. Jadi lanjutan, ada 12 pertanyaan," kata Taufik.

Ketua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Puadi, mengakui dalam pertemuan tersebut, pihaknya memintai keterangan Mohammad Taufik perihal dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU DKI Jakarta.

"Kami meminta kejelasan terkait hal-hal kenapa dia melaporkan KPU, karena ini terkait pelanggaran pidana yang dilakukan KPU DKI karena tidak menindaklanjuti keputusan Bawaslu DKI," kata Puadi.

Baca: Bawaslu Dengarkan Keterangan Pihak M Taufik Terkait Pencoretan Jadi Caleg

Baca: Berhalangan Hadir, M Taufik Datangi Bawaslu DKI Besok

Baca: Besok, Bawaslu DKI Jakarta Panggil M Taufik

Sekadar informasi Bawaslu DKI Jakarta memutuskan Mohamad Taufik memenuhi syarat sebagai bakal calon legislatif setelah sebelumnya dinyatakan KPU DKI Jakarta tidak memenuhi syarat karena menyandang status mantan terpidana kasus korupsi.

Namun KPU DKI Jakarta menunda putusan itu berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 991 yang memerintahkan KPU Daerah menunggu putusan Mahkamah Agung terkait Peraturan KPU Nomor 20.

Laporan yang dilayangkan Mohammad Taufik itu bertujuan agar KPU DKI Jakarta menaati putusan Bawaslu DKI Jakarta seperti yang tercantum dalam Pasal 518 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 518 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa KPU Daerah yang tidak menjalani putusan Bawaslu dapat dipidana dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara dan denda Rp 36 juta.

Penulis: Junianto Hamonangan
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved