GNPF-MUI: Pemerintah Tidak Berhadap-hadapan dengan Umat Islam

Lutfi mengklaim bahwa pertemuan ini diapresiasi oleh Presiden Jokowi, lantaran ada beberapa isu atau praduga yang dapat dikonfirmasi secara langsung.

TRIBUNNEWS/NICOLAS MANAFE
Presiden Joko Widodo menerima perwakilan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), Minggu (25/6/2017) siang. 

WARTA KOTA, GAMBIR - Penasihat Hukum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Lutfi Hakim, berharap pihaknya bisa lebih intens melakukan komunikasi dengan Presiden Joko Widodo.

“Kami sepakat ke depan akan komunikasi lebih intensif lagi,” ujar Lutfi seusai bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (25/6/2017).

Lutfi mengklaim bahwa pertemuan ini diapresiasi oleh Presiden Jokowi, lantaran ada beberapa isu atau praduga yang dapat dikonfirmasi secara langsung.

“Jadi Presiden senang dengan pertemuan ini, karena berbagai praduga yang terbangun bisa lebur. Kami tahu apa yang ada dalam pikiran Bapak Presiden, dan beliau juga tahu apa sebetulnya aspirasi GNPF-MUI,” kata Lutfi.

Baca: Rizieq Shihab Ajak Pemerintah Rekonsiliasi, Ini Kata Wiranto

Salah satu praduga yang akhirnya dipahami, kata Lutfi, bahwa tidak ada situasi yang menunjukkan bahwa Umat Islam berhadapan dengan pemerintah, Pancasila, kebinekaan, maupun NKRI.

“Dan pemerintah dengan Umat Islam tidak ada suatu situasi berhadap-hadapan. Tidak ada berhadapan dalam konteks kebinekaan, konteks Pancasila, konteks NKRI. Tidak ada, Pak Presiden tidak memandang Umat Islam seperti itu, dan suasana itu yang ingin kita pelihara,” tutur Lutfi.

GNPF-MUI juga mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo, terutama yang berkaitan dengan kerakyatan dan keumatan.

Baca: Jokowi Terima Perwakilan GNPF-MUI di Istana Merdeka

“Kami juga luar biasa mendapatkannya keberpihakan beliau, untuk ekonomi kerakyatan adalah hal yang cukup bagus. Adalah bagaimana kita dengar sekian belas juta hektare tanah diperuntukkan untuk masyarakat,” timpal Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir.

Bachtiar mengatakan, Presiden Jokowi memiliki keinginan yang kuat agar kebijakan-kebijakannya yang berpihak kepada masyarakat itu bisa terealisasikan, meski ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan kebijakan itu.

“Presiden mengemban amanat yang cukup berat dan berusaha menjalankan setiap program-programnya dengan berbagai macam cara pandang, ada yang suka dan tidak suka. Kemudian bagaimana Presiden juga harus konsisten dalam program yang dijalankannya, dan Presiden mengatakan 'saya harus berani mengambil risiko itu',” ungkap Bachtiar. (*)

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved