Yusril Ihza Mahendra Siap Jadi Penengah Rekonsiliasi Antara Rizieq Shihab Cs dengan Pemerintah

WARTA KOTA, PALMERAH - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyambut baik tawaran Rizieq Shihab.

Rizieq meminta Yusril membentuk forum rekonsiliasi antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dengan pemerintah.

Yusril berpendapat, rekonsiliasi antara GNPF-MUI, Rizieq, dan sejumlah  ulama, serta para aktivis yang dituduh makar, sangat penting untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa.

Baca: Yusril Ihza Mahendra: Setiap Bentuk Penodaan dan Penistaan Agama Wajib Diberi Sanksi Pidana

Yusril berkeyakinan, para tokoh itu semuanya beriktikad bagi untuk memajukan umat, bangsa, dan negara. Bahwa mereka sering berbeda pendapat dengan pemerintah, hal itu menurut Yusril wajar dalam kehidupan demokrasi.

Sebaliknya juga, pemerintah kini sedang menghadapi tantangan besar dalam melanjutkan pembangunan bangsa dan negara.

Untuk menyelesaikan tantangan itu, kata Yusril, pemerintah memerlukan stabilitas sosial dan politik, keamanan yang kondusif, serta dukungan dari seluruh komponen bangsa.

"Energi pemerintah harus difokuskan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan pembangunan bangsa seluruhnya, sehingga beban lain di bidang politik mestinya bisa dikurangi," kata Yusril melalui pesan singkat, Minggu (18/6/2017).

Baca: Yusril Ihza Mahendra Menilai Penegakan Hukum di Indonesia Memojokkan Umat Islam

Yusril mengaku dirinya mengenal baik Rizieq dan sejumlah ulama atau mubalig dan aktivis yang sekarang sedang menghapi berbagai permasalahan hukum.

Ia mengatakan, kasus-kasus mereka umumnya sedang berada di tahap penyelidikan dan penyidikan.

Terhadap permasalahan ini, Yusril mengatakan bahwa pemerintah seyogianya bersikap bijak dan mengedepankan dialog serta langkah persuasif, dan bukannya melakukan langkah penegakan hukum yang potensial menuai kontroversi.

Untuk itulah, menurut Yusril, pemerintah perlu melakukan pendekatan baru yang lebih simpatik dengan merangkul tokoh-tokoh ulama dan aktivis di luar pemerintah.

Dengan demikian, tidak perlu ada suasana tegang, apalagi timbul anggapan pemerintah melakukan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis.

Baca: Istana Bantah Kriminalisasi Rizieq Shihab, Pramono Anung: Kalau Bersalah Harus Bertanggung Jawab