Polemik Penonaktifan BPJS PBI: Cuci Darah Tak Bisa Ditunda, KPCDI Minta Perlindungan Khusus

Ringkasan Berita:

• Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia soroti penonaktifan BPJS PBI yang berdampak pada pasien gagal ginjal.
• Ratusan pasien sempat terdampak; terapi cuci darah tak bisa ditunda karena berisiko fatal hingga kematian.
• KPCDI minta mekanisme reaktivasi cepat berbasis verifikasi medis bagi pasien kronis.
• Pemerintah diminta evaluasi indikator PBI dan beri pemberitahuan sebelum penonaktifan agar layanan tetap berkelanjutan.

Laporan Wartawan TribunTangerang.com, Ikhwana Mutuah Mico

WARTAKOTALIVE.COM, CIPUTAT - Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia berharap pemerintah agar persoalan penonaktifan BPJS PBI yang dialami pasien gagal ginjal dapat segera ditangani melalui kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan. 

Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, Tony Richard Samosir menekankan layanan cuci darah merupakan terapi penyelamat nyawa yang tidak boleh terhenti hanya karena perubahan status administrasi.

Tony mengatakan, ratusan pasien sempat terdampak akibat status kepesertaan yang mendadak tidak aktif saat hendak menjalani prosedur rutin. Situasi tersebut dinilai menimbulkan kepanikan dan kekhawatiran di kalangan pasien maupun keluarga.

"Cuci darah itu bukan layanan yang bisa ditunda. Pasien menjalani terapi dua sampai tiga kali seminggu, dan itu seumur hidup. Kalau terhenti, risikonya sangat fatal,” ujar Tony kepada TribunTangerang.com, Kamis (2/2/2026).

Menurutnya, kondisi medis pasien gagal ginjal sangat bergantung pada keteraturan terapi. Ketika jadwal terlewat, cairan dan racun dalam tubuh tidak tersaring dengan baik, sehingga memicu komplikasi serius.

Baca juga: 270 Ribu Peserta PBI BPJS Jakarta Dinonaktifkan, Pramono Jamin Layanan Cuci Darah Tetap Gratis

“Risikonya bisa edema paru, gagal jantung, sesak napas berat, bahkan kematian. Jadi ini bukan sekadar persoalan administrasi, ini soal keselamatan,” kata Tony.

Tony berharap pemerintah segera menghadirkan mekanisme reaktivasi cepat atau fast track bagi pasien dengan penyakit kronis. Skema tersebut dinilai penting agar pasien tidak perlu menunggu proses birokrasi yang panjang untuk kembali mendapatkan jaminan layanan.

“Kami meminta ada sistem reaktivasi berbasis verifikasi medis. Kalau memang pasien terbukti membutuhkan terapi berkelanjutan, jangan sampai terhambat hanya karena data sosial,” tegas pria berumur 42 tahun itu.

Selain itu, ia mendorong evaluasi dalam sistem penentuan kelayakan PBI. Mereka menilai indikator ekonomi semata belum cukup untuk menggambarkan kondisi riil pasien penyakit kronis yang rentan secara finansial.

"Pasien gagal ginjal itu rentan miskin. Penghasilan mungkin terlihat cukup, tapi beban biaya kesehatan sangat besar. Indikator medis harus dipertimbangkan dalam penetapan PBI,” jelas Tony.

Baca juga: Edy Wuryanto Usul Pemerintah Beri Apresiasi Bagi Daerah yang Capai UHC BPJS Kesehatan

Tony meminta adanya transparansi dan pemberitahuan resmi sebelum penonaktifan kepesertaan dilakukan.

Menurut mereka, sosialisasi yang jelas dapat mencegah kepanikan pasien saat hendak menjalani tindakan medis.